Izin usaha start-up

Ada sebuah pertanyaan di milis kuliah Konsep Teknologi mengenai legalisasi izin usaha (start-up, maksudnya):

• Kalo kita punya usaha, trus caranya melegalkan badan usaha kita gmny?(lapor ke instansi pemerintah bagian mana)
• Usaha yg bgmna aj yg harus punya izin usaha (industri rumah tangga jugaga?)
• Benar apa nggak, kalo di negeri ini, sulit mendapatkan izin usaha(birokrasi berlapis lah, main amplop lah) apakah benar bgitu?

Itulah daftar pertanyaan yang disampaikan di milis tersebut. Berikut ini adalah jawaban dari saya.

Izin usaha sebetulnya sangat mudah, yaitu tinggal membuat perusahaan (PT) secara resmi ke notaris. Anda tinggal pilih nama perusahaan dan bayar notaris. Selesai. Tapi sebelum melakukan hal ini saya sarankan untuk pikir-pikir dahulu.

Setelah perusahaan terbentuk maka Anda harus membayar pajak! Ini salah satu masalah utama. Bukannya kita tidak ingin membayar pajak, akan tetapi usaha belum mulai sudah harus mendapat beban. Di beberapa tempat (technopark) di luar negeri ada kemudahan dimana perusahaan yang dibangun di technopark yang bersangkutan dibebaskan dari membayar pajak selama beberapa tahun. Bagaikan bayi yang baru melajar merangkak, seharusnya jangan dipaksa untuk berdiri, apalagi berlari. Seharusnya biarkan perusahaan itu hidup dan besar dahulu baru setelah itu diwajibkan untuk membayar pajak. Masalah membayar pajak ini bukan semata-mata besar uangnya, akan tetapi kerepotan dalam mengerjakannya. Maklum, ini perusahaan start-up yang belum memiliki SDM khusus untuk menangani hal tersebut.

Untuk mendaftarkan perusahaan di notaris membutuhkan biaya. Sayang uang ini jika tidak dimanfaatkan secara maksimal. Mengapa buang-buang uang jika tidak dibutuhkan?

Kemudian ada masalah lagi dalam menutup usaha. Jika Anda ingin menutup perusahaan Anda (membubarkan diri) maka ada aturan yang harus diikuti. Tidak semudah itu dalam menutup perusahaan. Oh ya, Anda harus ke notaris lagi yang notabene uang lagi (padahal perusahaannya mau tutup ya?). Di luar negeri, khususnya di Silicon Valley, kemudahan untuk membuka dan menutup perusahaan merupakan salah satu kelebihan mereka. 

Oleh sebab itu, sebelum Anda membuat sebuah PT secara resmi, pikirkan matang-matang dahulu. Anda masih bisa melakukan bisnis tanpa membuat PT, yaitu dengan nama Anda sendiri saja. Namun ini ada masalahnya juga. Siapa yang mau berbisnis dengan Anda secara personal? Biasanya perusahaan tidak mau dan tidak bisa karena mereka memiliki aturan internal (untuk menghindari penyalahgunaan jabatan). Usaha yang tidak memiliki badan hukum secara formal akan dianggap sebagai "dolanan" atau main-main. Oh ya, jika Anda tidak memiliki badan hukum formal (PT), Anda pun tetap harus membayar pajak meskipun menjadi pajak pribadi. Jadi tetap saja masalah di sisi ini.

Kembali ke masalah izin, memang ada usaha-usaha tertentu yang membutuhkan izin selain membuat PT-nya. Jika Anda membuat usaha yang terkait dengan lingkungan (seperti membuat pabrik), maka memang Anda harus memiliki beberapa izin. Demikian pula jika usaha Anda terkait dengan keramaian publik (misalnya membuat mall atau bioskop atau tempat keramaian lainnya) tentu saja Anda harus memiliki izin yang lain lagi. Umumnya untuk membuat perusahaan start-up di bidang IT sih tidak perlu izin karena tidak terkait dengan hal tersebut di atas. 

Demikian secara singkat tips yang dapat saya berikan untuk pertanyaan tersebut.