Ketika Menkominfo melakukan MoU dengan Microsoft untuk legalisasi sistem operasi Microsoft, saya masih bisa memahami. Meskipun saya tidak tahu isi dari MoU tersebut, saya masih bisa menangkap niat baiknya. Hari ini saya membaca di Koran Tempo sebuah artikel kecil dengan tajuk “Sofyan: IGOS Hambat Aktivitas“. Sebelumnya saya juga mendapat email tentang hal yang sama (merujuk ke artikel di detik.com).
Pak Sofyan Djalil mengatakan bahwa penggunaan open source sebagai peranti lunak pada komputer-komputer milik pemerintah belum dapat dilaksanakan saat ini. Ada tiga (3) alasan yang diutarakan:
- Kemampuan komputer perlu di-upgrade.
- Kemampuan SDM di kantor pemerintahan masih rendah.
- Masalah dukungan driver bagi berbagai perangkat pendukung.
Nampaknya informasi yang dimiliki pak Sofyan kurang akurat. (Atau siapapun yang memberikan info ini ke pak Sofyan nampaknya ketinggalan kereta, atau bahkan memiliki itikad yang kurang baik.) Mudah-mudahan Koran Tempo dan detik.com tidak salah kutip.
Yang pertama, soal kemampuan komputer perlu di-upgrade. Ini kesalahan yang sangat fatal. Justru kehebatan dari Linux adalah dia bisa dipasang pada mesin dengan spek yang lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk sistem operasi Windows XP, misalnya. Ketika pertama kali saya bermain dengan Linux, saya menggunakan komputer Intel 386 / SX, 16 MHz. (Ya betul, 16 MEGA Hz, bukan Giga.) Saya juga pernah membimbing mahasiswa untuk porting Linux ke embedded system dengan memori yang sangat terbatas. Oh ya, router-router kami masih GNU/Linux di atas Pentium 3 bekas.
Di sisi sistem operasi justru Linux sangat irit hardware. Kalau kita berbicara aplikasi dengan X window dan sejenisnya, ya kira-kira kebutuhan spek hardwarenya sama lah. (Atau bisa kurang sedikit.) Kesalahan pernyataan pak Sofyan sangat fatal karena menunjukkan kurang informasi yang akurat atau tidak paham open source. (MoU was made for the wrong reasons, then.)
Penyataan yang kedua, soal SDM yang kurang memadai, nampaknya juga kurang tepat untuk dijadikan alasan. Mau pakai open source atau proprietary seperti MS Windows tidak ada bedanya kebutuhan SDM. Kebanyakan orang berfikir bahwa menggunakan dan mengelola MS Windows lebih mudah, padahal sama saja. Yang sering terjadi adalah sistem yang berbasis MS Windows kelihatannya jalan, padahal penuh dengan masalah (mulai dari bervirus sampai dengan mudahnya disusupi sehingga data-data rahasia bisa bocor). Dengan kata lain – apa-pun sistem operasinya – memang SDM di kantor pemerintahan masih rendah kemampuannya, tapi ini bukan alasan untuk memilih proprietary.
Pernyataan ketiga, soal kesulitan dukungan driver bagi perangkat pendukung, juga kurang tepat. Semua sistem operasi mengalami hal yang sama. Sebagai contoh, saya memiliki scanner Umax yang hanya bisa jalan di salah satu komputer saya. Driver untuk Windows XP, 2000, atau 2003-nya tidak ada. (Komputer dimana dia berada sekarang menggunakan sistem Windows XP! Bisa jalan karena dulu sempat saya utak-atik sehingga jalan. Sekarang sudah lupa lagi apa saja yang saya ubah. Sudah berapa orang mencoba memasang scanner ini di komputer mereka, tapi tidak ada yang bisa jalan.) Jadi komputer ini terpaksa saya pertahankan hanya karena scanner itu! Lagi-lagi, apapun OS-nya pasti akan ada masalah dengan driver.
Saya menjadi bertanya-tanya, mengapa Kominfo mencari-cari alasan untuk mendukung MoU-nya? Gunakan alasan yang tepat. Sayangnya, alasan yang dipakai di atas tidak tepat dan mengada-ada! Ini berkesan bahwa Kominfo tidak siap, tidak mengerti, dan/atau tidak tulus. Saya menjadi tidak mendukung MoU itu lagi.
Link terkait:
- Karikatur lucu tentang kejadian ini (dari diki.or.id)
- Artikel terkait di detik.com
update: bagi yang komentar, mohon komentarnya tidak perlu menyerang kepada seseorang (misalnya ke pak menteri) tapi lebih ke arah substansi dari materinya. okey?
Itu dia Pak.
Bapak Menteri bernama sofyan djalil itu nampak membela microsoft abis-abisan.
Point yang penting, mau menghemat devisa ato menyengsarakan rakyat?
utk tiga alasan:
1. Kemampuan komputer perlu di-upgrade.
2. Kemampuan SDM di kantor pemerintahan masih rendah.
3. Masalah dukungan driver bagi berbagai perangkat pendukung.
Siapa yang ngebisikin ya?
Mari kita gotong-royong mempersiapkan dukungan utk pengguna OpenSource!!
1. Kemampuan komputer perlu di-upgrade.
2. Kemampuan SDM di kantor pemerintahan masih rendah.
3. Masalah dukungan driver bagi berbagai perangkat pendukung.
Utk masalah no. 1, nantinya orang2 opensource akan compete dgn hardware vendor, spt HP, Dell, IBM yg sudah memang bercokol di kantor2 pemerintahan
Kan upgrade server/desktop kan sudah jadi agenda salesnya mereka 
selamat bertarung 
Utk no. 2, ya memang iya sih, musti dipikirkan mekanisme learningnya. Kasihan lho pak orang2 IT di kantor2 pemerintahan itu. Saya pernah cek di dua BUMN, rasio pekerja IT berbanding karyawan itu 3 : 500, dimana diantara 3 orang itu cuma 1 orang aja yg ngerti sistem betul2, dua orang lainnya hanyalah secondan
Utk no. 3, ini saya tanya aja, ada nggak yang pernah coba jalanin barang2 hardware buatan china/taiwan, misalnya modem pcmcia cdma/3g di Linux ? Setahu saya barang2 itu gak sedia driver Linuxnya. Ada gak yg bisa porting drivernya dari Windows ke Linux ? Kalau utk hardware yg ada di US atau Eropa sih memang sudah gak ada masalah.
Emang begitulah bpk menteri kita pak…MS dibela-belain habis habisan!
Untuk bpk menteri, “Jujur aja pak..sebenarnya Anda dapat berapa persen dari MS, koq sampai sebegitunya ngebela’in MS”
Pak Sofyan Jalil, nyuwun sewu, mbok jangan males.
Lha masak sih sampeyan nggak pernah kehilangan data gara-gara laptop sampeyan kena virus.
Mungkin soalnya bapak udah jadi menteri ya, jadi nggak perlu nyimpen data surat menyurat antar kantor, anggaran tahun ini, rencana anggaran tahun depan
. Bapak cukup nanya aja ke staf bapak. Kalo datanya kena virus, terus ilang, bapak nggak perlu mikir mau ngebalikin datanya gimana, siapa yang mau install ulang kalau butuh diinstal ulang, belum install office, service packs, etc etc. (staf) bapak tinggal telpon tempat beli laptop terus bilang: hey, laptop saya rusak, perbaikin dong!
Daripada uangnya buat beli barangnya pak Bill gates, mending uangnya buat training orang yang akan mentraining penggunaan komputer di kantor masing2 pak.
Yang pake Windows kan di kantor2 yang udah gede pak. Yang di kota gede – Jakarta, Bandung, Surabaya, ibu kota propinsi.
. Prosesornya nggak perlu diupgrade kok. Asal Pentium III ya masih lancar2 aja. Bukannya (kalau jadi) kita cuman boleh pake komputer pentium III?
Kantor Pelelangan Ikan di Pelabuhan Ikan Pekalongan misalnya, coba aja bapak ajarin sendiri pake Open Office, pake IGOS Desktop. Kayaknya mereka juga nggak akan komplain:
“kok lambat ya?” Kalo lambat, Bapak tinggal bikin lelang: Upgrade Memori SDRAM/DDR untuk Komputer Pemerintah Seluruh Indonesia
Mbok ya sadar itu duit dari mana, kalau bisanya cuma beli, ya jangan salahin orang-orang ngenyek Bapak: Broker.
Kita Kembali Ke Lepp-Toooop
Kalau membaca http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/01/tgl/12/time/134002/idnews/729647/idkanal/399
sepertinya KPI Pak Mentri ini untuk secepatnya mengurangi angka pembajakan. Pemerintah mau Quick Win, jadi ambil solusi cepat: bayar uang damai, sambil jalan menyiapkan IGOS.
Toh sebetulnya itu emang utang kita ke Microsoft karena udah bertahun-tahun pakai tanpa bayar :p Toh yang mau dilisensi Windows cuma komputer lama, yang baru (semoga) nanti pake Linux.
Semoga saja tidak terlena dengan quick win-nya, jadi lupa tujuan jangka panjang untuk IGOS. Semoga apa yang berkali-kali ditekankan Pak Mentri bahwa masa depan adalah open source bukan sekedar lips service.
Apakah migrasi dari sistem yang sudah ada sekarang (asumsi saya pasti menggunakan Windows platform) tidak membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit?
Apakah bisa dilakukan dalam waktu cepat?
Apakah sumber daya di pemerintah sanggup melaksanakannya “saat ini”?
Coba pikir …
Mungkin saja dalam waktu 1 atau 2 tahun lagi pemerintah sudah sanggup.
pihak opensource kurang touch ke keyperson pemerintahan? harusnya ga juga kayaknya.. atau ini soal kebijakan yang kurang rapi kali yah, soalnya keputusan2nya kaya grasa grusu, kudunya sering konsultasi secara lengkap ke orang yg benar (baik untuk bidang propietary software dan opensource)
Di perpustakaan jurusan saya, sebagian besar komputer masih pakai Pentium III (malah ada juga yang P2) — dan semuanya pakai OS Vector Linux. Waduh, jangan-jangan yang dimaksud oleh butir (1) adalah “upgrade” ke Pentium II atau III. ~_^
Saya kira ini masalah intinya adalah mainstreaming OS di masyarakat, dan masalah siapa-keluar-duluan. Jadi, “bisa karena biasa”. Sekarang saya bertanya-tanya, apa jadinya jika KDE keluar sebelum Windows 3.1. Apakah linux akan jadi primadona dan bukanna Windows?
Btw, mungkin ada baiknya juga kalau Pak Budi melamar jadi Menkominfo… pasti didukung deh sama komunitas blogger, terutama wordpress. Habis itu, bikin subdepartemen “komunikasi internet dan blogging“… dan usulkan agar koneksi blogger disubsidi pemerintah
. Kan asyik tuh…
Untuk mas/mbak Obyektif, saya tidak mengatakan bahwa migrasi ke open source akan berlangsung dengan cepat. Bahkan saya cenderung untuk mengatakan dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika ini alasan yang digunakan oleh pak menteri, saya cukup puas.
Yang saya permasalahkan adalah alasan-alasan yang diutarakan di dalam artikel itu agak aneh. Analoginya, kalau seseorang ditanya mengapa mobil pemerintah tidak menggunakan bio disel kemudian dijawab bahwa jalan di Indonesia belum mendukung biodisel sehingga harus di-upgrade. Kan aneh? Kalau jawabannya adalah karena harus ada masa untuk konversi, itu bisa diterima. Begitu.
Analis Pak Budi atas komentar Menkominfo di Koran Tempo bagus, ternyata Pak Sofyan Djalil tidak menganalisi seperti Anda asal bicara atau staff ahlinya kurang ahli ? Seharusnya Pak Budi Menjadi salahsatu sfat ahli Menkominfo
Ini, ngomong-ngomong… sudah dicoba dulu belum sih untuk pakai aplikasi Open Source? Maksud saya, mencoba beberapa aplikasi dulu loh…
Ya kalau misalnya memang masih ada yang perlu dijalankan di platform Jendelas, ya okey lah pakai yang itu… Tapi kalau misalnya ternyata bisa dijalankan di Linux, ya dicoba dulu…
Udah pernah mencicipi?
Tapi kalau memang pembenarannya adalah: “Sudah terbiasa di Jendelas”, “Sudah nyaman di Jendelas”, “Malas nyoba yang di Linux” .. ya wis…
Dicoba dulu donk ahhhhhh…
SDM yang di pemerintahan pernah nyoba belum ya? Jangan-jangan OpenOffice saja belum pernah coba… Jadi penasaran…
Kalo begitu…
Jangan-jangan Pak Menkominfo belum pernah “menyentuh” Linux..??? Masak perlu upgrade untuk nggunain Linux, Lha ya lucu, mo dagelan ya Pak..???
Btw, kalo atasan begitu, bagaimana bawahannya…?? (mudah-mudahan lebih ngeh)
[...] Rabu Januari 17th 2007, 3:45 adalah Disimpan pada Berita, Opini Alhamdulillah masih ada Pak Budi Rahardjo yang menganalis dengan bagus atas komentar Pak Sofyan Djalil sang Menkominfo di Koran Tempo. Pada [...]
mungkinkah pak sofyan tahunya linux harus pake KDE?
di kantor router kami masih pake pentium satu dan no problemo.
padune mung wegah sinau mungkin, padahal beralih ke linux tu mirip aja dengan ganti henpon.
ganti henpon?! analogi yang bagus…
Kalo saya boleh tambahkan, ganti henpon tapi beda merk..
Soalnya kan kalo sama merknya gak terlalu berubah cara pakenya..
Bagaimana caranya agar artikel pak Budi ini dapat dibaca oleh para pembuat kebijakan di Kominfo ya ?
Maaf ini untuk pak Sofyan Djali, mungkin dia juga ada waktu untuk sekedar singgah di blog pak Budi. Maaf dalam bahasa ibu dia nih:
” Hai Teungku Sofyan Djali, pue neu prak nyan. Kamoe di Aceh ka trep that ka meupakek Open Source nya, hana masalah meusapue pih sampoe oh no hat. Kamoe meupasang bak meusen pentium 1 mmx deungon RAM 256 MB that gigeh bak di ja’. Harap neu meututo nyang i tamong akai bacut, bek neu peu malee ureueng Aceh ngon statement droeneuhnya”.
Terima kasi pak Budi
Mungkin ada yang suka rela memberikan keterangan ini kepada beliau tanpa didukung sumber-sumber yang terpercaya.
1. Tanpa mengetahui persis kondisi komputer yang dijadikan alasan oleh beliau sebagai “perlu di-upgrade”, mungkin saja pernyataan beliau beralasan.
2. Mungkin sudah waktunya diganti dengan SDM yang memadai.
3. Tergantung printernya. Kalau “printer”nya adalah mesin sablon manual, ya tentu saja tidak ada drivernya.
Wah..alasan pak mentri yang aneh..
Padahal kan, banyak mahasiswa bapak yang siap jadi trainer buat PNS.. hehehe..
untuk bung objektif.
ini mungkin kesalahan klasik pemikiran para pengambil keputusan di indonesia. terlalu memprioritaskan kepentingan jangka pendek (sependek masa jabatannya), dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. gak ada yang membantah kalau migrasi pasti mahal di awal. tapi ini adalah investasi, karena investasi tersebut akan kembali misalnya dalam bentuk gak perlu investasi ulang untuk upgrade software atau kualitas SDM yang lebih baik.
sama lah dengan BBM. pada masa jabatan saya BBM harus murah, gak peduli mau ngutang sana sini, yang penting BBM murah & rakyat senang. urusan bayar utangnya biar presiden berikutnya yang mikir
Iya betul pak, apakah biaya meng-upgrade komputer itu jauh lebih mahal dibanding beli produk2-ya Om Bill G.
Saya rasa sudah saatnya Indonesia bangkit (setidaknya pada bidang teknologi informasi). Dan saya rasa alasan-alasan yang dikemukakan itu akan tetap ada, meskipun kita menunggu 10 tahun lagi, karena dunia IT itu berkembang sangat cepat.
CMIIW :p
Hm… mungkin masalahnya adalah jika pemerintah pakai OS selain M$ maka aplikasi pendukungnya harus turut menyesuaikan. Kalau sekedar aplikasi office sih di Linux sdh ada yg bagus. Tapi bgmn dgn aplikasi keuangan, dll? Bisa-bisa hrs develop baru semua aplikasi lainnya. Memang sih bisa pakai Wine atau Crossover, tetapi aplikasi database yang kompleks tidak bisa jalan di Wine & Crossover.
Belum lagi perkara database yg sudah ada. Harus migrasi juga. Kalau “diputih”-kan berarti hanya melisensi OS-nya tanpa mengganggu aplikasi yg sdh jalan sekarang ini.
Hayo… Pilih lisensi OS-nya saja atau pindah ke Open Source tapi semua aplikasi pendukungnya beli/develop baru?
(** Nyalain kompor terus kabur **)
Dear…
Pada saat yg sama M$ dgn Win 3.1/3.11 juga sudah merajai CPU sekelas Intel 386 SX. Artinya kalau mau tetap pakai kompie 386SX, gunakan saja Win 3.1/3.11. Sudah cukup oke kok (termasuk bugs & error-nya).
(** Kompor meleduk **)
Lha migration path-nya gimana boss ? itu kan butuh SDM, biaya dan waktu yang tidak sedikit toh ? :p Apalagi kelas pemerintahan, ya sebenernya masuk akal juga sih mentrinya bilang gituh hehehehe…
Migrasi dari satu platform ke platform yang lain kan tidak seenak membalik telapak tangan, apalagi user-usernya yang beragam…..
Upps hahahah.. ternyata sudah di jawab diatas
Sorry.. ignore aja deh … sorry sorry….*kabur ah*
bagaimana kalo nantinya aplikasi pemerintah.. dibuat web based semuaa… yang platform independen gitu.. jadi gak dipusingin masalah OS.. daerah yang sudah mampu pakai windos silakan pake windows… artinya kan bujet untuk OSnya agak tersedot lebih banyak.
nah untuk daerah yang syarat pendekar-pendekar opensource.. silakan diberdayakan komunitas open-sourcenya untuk membangun sistem pendukung pelaksanaan pemerintahan daerah dengan open-sourcenya sehingga siapa tau bisa menghemat apbd.. jadi kebijakan mau pakai apa ya terserah daerah masing-masing. Pemerintah pusat tinggal memikirkan bagaimana menjembatani perbedaan itu, mungkin dengan menetapkan standar-standar yang bisa diadopsi semua jenis platform..
Hehehe.. tapi kita Indonesia ya.. sudah terlalu dimanjakan oleh produk bajakan… karena jarang belajar hal baru, jadinya paranoid.
seperti saya..
Pak mau jadi menteri Kominfo gak? saya dukung kalo Pak Presiden SBY Resuffle kabinetnya
Untuk Emanuel Setio Dewo, mengenai aplikasi lain seperti aplikasi keuangan yang membutuhkan database, saya malah melihat ini justru potensi untuk dimigrasikan ke open source. Biasanya aplikasi sungguhan yang skalanya besar menggunakan server database yang terpisah. Biasanya orang justru menggunakan Oracle atau DB2 bukan MS SQL. Jadi sebetulnya malah tidak terikat dengan produk Microsoft (meskipun kedua produk tersebut masih proprietary). Ya, ada MySQL dan Postgres yang open source, tapi bukan itu point saya. Point saya adalah aplikasi itu masih bisa dilepaskan dari ketergantungan kepada sebuah produk.
Seperti jawaban dari Dendi, web-based applications merupakan salah satu solusi juga.
Soal butuh waktu untuk migrasi? Jelas! Saya tidak mempermasalahkan itu (itulah sebabnya saya setuju dengan adanya MoU sebagai bagian dari strategi migrasi). Yang saya tidak setuju adalah penggunaan alasan yang salah untuk mendukung MoU dengan Microsoft tersebut. Alasan pentingnya MoU adalah bukan karena komputer harus diupgrade, misalnya. Mudah-mudahan makin jelas.
Saya rasa untuk web based application resiko di hack atau di deface lebih besar daripada yang di buat dengan berbasiskan java (bukan jsp).
Hal ini karena bahasa Java sudah bisa mengakomodir sekali koding bisa jalan di berbagai platform.
[...] update : Ada ulasan (dan juga komentar para pembaca blog) yang bagus dari oom Budi Rahardjo disini [...]
Pak Budi coba deh ngobrol deh ma pak menteri, diajak ngopi aja….
to atha :
Hmm, kalau sudah bicara soal keamanan saya rasa kurang sesuai bila anda maen pukul rata. Tidak ada hal yang mutlak, segala-sesuatunya serba relatif dan dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk desain, implementasi, proses bugfix, dan sebagainya.
Lagi pula alasan yang anda kemukakan bahwa “Java bisa mengakomodir sekali koding bisa jalan di berbagai platform” tidak memberikan dasar yang kuat terhadap pernyataan anda sebelumnya .
to oom Budi :
Saya setuju dengan anda perihal pernyataan Pak Sofyan Djalil. Maaf, komentar saya OOT dengan topik yang anda kemukakan pada artikel kali ini.
makanya harus kita berikan contoh nyata penggunaan foss dilingkungan pemerintahan. misalnya dikantor kecamatan. Dikantor kecamatan sudah jelas kan komputernya butut, printer dot matrix, aplikasi yang dipakai openoffice, jangan lupa install game buat petugas kantor kecamatan
terus tunjukkan ke pak menteri bahwa kantor kecamatan anu sudah menggunakan foss.
Wah wah wah…. Pak Mentriiii Pak Mentri…..
masalahnya semua komputer di warnet itu pake Linux, dan ya komputer-komputer itu yang setiap harinya saya pakai.
Benar juga kata pak Budi ini… Dulu saya pernah ditanya pelanggan warnet, tempat saya kerja part time. Pelanggan tersebut minta saran antivirus yang paling bagus, karena PC di kost-nya kena Brontok. Dengan polos saya menjawab tidak tahu… Lha wong saya tidak pernah (setidaknya belom pernah) berurusan dengan virus kok…
Bilang aja ke MS, rakyat kelaparan, beras mahal, gak sanggup beli lisensi, minyak mahal, duitnya buat beliin beras ama minyak.
Kalo pake open source lebih irit, duitnya dipake buat training anak2 smk (banyak anak2 smk yang ikut bantuin wan-dki pada jago2), trus akhir tahun anak2 ini diwajibkan magang ke institusi pemerintah dengan job desc wajib, mendampingi user pake open source (tiga bulan cukup kan)
Lha, kalau tidak begitu kan malah bukan Indonesia? Seperti pepatah Indonesia yang berbunyi:
Eh, bukan… tapi:
Maka demi mendukung filosofi ini, maka kebijakan itu harus selalu jangka pendek. Biar jangka berikutnya dipikir menteri berikutnya saja. Benarlah kata Gus Dur:
(** Kompor meleduk **)
Hehehe… saya mau nambahin rame nih..
Silahkan baca di http://ariefgaffar.wordpress.com tulisan dg judul berikut:
MOU Indonesia dg Microsoft : Proses pengambilan keputusan yang patut dipertanyakan kualitasnya..
MOU Indonesia dg Microsoft: Kecewa terhadap hasil pertemuan aktivis OSS dengan Menkominfo
MOU Indonesia dg Microsoft: Kita butuh adanya Management Audit terhadap Kebijakan yang mendasari MOU
MOU Indonesia dg Microsoft: DetikNet : Microsoft Diundang Masuk Dewan TIK
MOU Indonesia dg Microsoft: Apa benar MOU hasil kesepakatan semua Menteri?
memang beda antara orang yg ngerti dan peduli dgn yg asal ngomong.yg disayangkan saat pertemuan dgn DPR mengenai MOU tsb, alasan2 yg dilontarkan Pak Sofyan mirip2 dgn apa yg tertera diatas. saya kuatir anggota Dewan percaya dan mengiyakan. maklum yg ceramah dan pendengarnya sama2 kurang ngerti
Soal butuh waktu migrasi, 3 tahun yang lalu saya sudah sering mendengarkan perdebatan tentang itu.
Jika berandai-andai masih belum dilarang (saya yakin belum), saya ingin mengatakan “Andaikan OS dan aplikasi-aplikasi untuk instansi pemerintah (anggaplah 3 tahun yang lalu) sudah migrasi ke open source bukankah sekarang sudah “MULAI” mendapatkan hasil investasinya?
**Berjuang terus pecinta Open Source!**
[...] (device driver) masih kerap diikutkan jika ada keraguan tentang kesiapan perangkat lunak bebas. Menurut Budi Rahardjo: apapun sistemnya selalu ada kans untuk mengotak-atik pengendali piranti. Jadi bukan monopoli [...]
[...] terjadinya MoU tersebut. Willy Sr dan Pak Budi Rahardjo sudah sounding hal ini pada link ini dan ini. Benar, kita tidak mempermasalahkan ataupun menyerang pribadi Menkominfo Sofyan Djalil. Yang [...]
Hiduup igooosss!!
*begitu masuk ke forumnya.. lah.. pada mati semua… T_T
[...] (device driver) masih kerap diikutkan jika ada keraguan tentang kesiapan perangkat lunak bebas. Menurut Budi Rahardjo: apapun sistemnya selalu ada kans untuk mengotak-atik pengendali piranti. Jadi bukan monopoli [...]
Yah, seperti biasa, saya menduga (dasar su-udzon) ada kong-kalikong biar tetep pake pake Windows (kayanya).
Toh, pake Windows+Office aja mesti belajar, kenapa ga dari sekarang aja pindah ke open source., selain sebagai pendidikan pada para pns biar belajar lagi, juga sebagai pembelajaran untuk ke-depannya, gimana bisa maju, kalo terus-terusan pengen yang gampang,…
“the MAN behind mr. sofyan is the wrong person to ask” deh…
ya seperti biasanya kalau ada website yang berisi komentar pastilah saya yang pertama(dasar sombong). Saya memiliki laptop core 2 duo dan centrino mobile technology. Kedua komputer itu saya beri SO Linux dan W Vista. Setelah saya teliti komputer saya lebih baik memakai Linux dalam hal ini distro Red Hat. Walaupun Centrino Vista masih lambat. Semoga dengan adanya Pertemuan di Bali TI di Indonesia makin maju aja ……… ( kayak yel-yel TPI jaman dulu )
ana nggak kuat bayar lisensi Microsoft. Ente kere babat aja dengan Linux( sumpah ana jujur).OK Ladies and Gentleman.
Salam buat anak-anak pati aja di WinKid(Winong Kidul).
mas budi ada benarnya, tapi juga saya nggak permasalahkan apa yang diutarakan pak sofyan, karena ada benernya. mungkin maksud pak sofyan yang pertama adalah basis linux memang masih memerlukan driver yang kompatibel dengan produk hardware seperti dari HP,Dell dll karena saya juga sudah membuktikan bahwa linux masih belum mendukung driver yang dibutuhkan komputer, yang kedua saya setuju bukan alasan untuk mengatakan staf pemerintah masih dibawah kemampuannya untuk mengetahui dunia komputer …biasalah udah dari dulu PNS kurang peduli dengan hal itu, tapi mungkin kita yang lebih mengerti tentang IT harus banyak memberikan dukungan pembelajaran bagi PNS kita ini nggak ada salahnya kok..ya mas budi ? yang ketiga komputer perlu diupgrade itu barangkali selama ini pemerintah masih kurang memahami secara teknis penggunaan komputer lama apalagi yang berteknologi tinggi …. keperuntukannya dan mau yang gampang saja agar anggaran bisa dapat dipertanggung jawabkan dan dananya bisa habis pada waktunya …. terima kasih mas budi
mungkin opensource itu tidak mendukung batere… bwakakakak *ngacirrrrr
Ha2…., memang saatnya kita migrasi ke software yang “open source”…
Mari anak didik kita mulai dari awal kita ajari dengan “software yang legal” dan bukan “pembajak” …..
Ini agak basi, Pak. Setahu saya ada satu orang pembisik Sofyan Djalil (yg sekarang ikut hijrah ke Kementerian BUMN) yang juga pernah jadi direktur Pusilkom UI he he he orang IT juga kok… inisial namanya AR. Silakan cari saja deh, orangnya putih, tidak kompak antara nama depan dengan belakang (misalnya seperti ‘Iskandar Cohen’ lucu kan?) tapi memang beberapa kali bertemu beliau seperti gaya Om Roy (bukan yang baru ketangkap lagi loh! tapi yang katanya jago metadata he he he)
Basi, tapi mungkin bisa sharing dikit.
Lah, yang itu mah sodara ane …
Embuh priben cara ngomonge, isun bli ngerti