Soal Sertifikasi Guru dan Dosen

Sekarang mulai ramai soal UU Guru dan Dosen. Yang menarik perhatian saya adalah soal sertifikasi Guru dan Dosen. Saya termasuk yang tidak setuju dengan hal ini. Saya masih belum bisa memahami alur pemikiran dan program kerja yang terkait dengan soal sertifikasi ini. Saya kok masih merasa ini seperti soal gagah-gagahan.

  1. Apa alasan logis untuk melakukan sertifikasi?
  2. Siapa yang memberikan sertifikasi? Apakah sang pemberi sertifikasi ini disertifikasi juga? Oleh siapa? (Rekursif?)
  3. Apakah jika seorang guru atau dosen tidak memiliki sertifikasi maka dia tidak boleh mengajar? Atau bagaimana?
  4. Apakah sertifikasi ini ada jenjangnya? Misalnya, Guru 1, Guru 2, dan seterusnya.
  5. Apakah sertifikasi ini ada batas umurnya? Misalnya, harus diambil setiap tahun.

Saya paham bahwa sertifikasi dapat digunakan untuk mengukur kompetensi, tapi saya tidak melihat adanya program untuk memberikan atau meningkatkan kompetensi dari guru atau dosen. Bukankah sebelum ada sertifikasi sang guru atau dosen diberi ilmu yang akan diuji dulu?

Kalau hanya sekedar memberikan sertifkasi (tanpa ada program untuk peningkatan kualitas) kemudian berharap kualitas pendidikan akan naik, maka kita tidak boleh berharap terlalu banyak. Logikanya ini seperti dengan hanya memberikan ujian (tanpa mengajari / membimbing siswa) dan berharap bahwa kualitas siswa naik. Nggak nyambung. Apakah kita demikian naifnya berpikiran bahwa masing-masing (baik guru, dosen, siswa) mau usaha sendiri-sendiri untuk meningkatkan kompetensi mereka?

Saat ini saja kita masih kekurangan guru. Kalau nanti digunakan sistem sertifikasi dan banyak yang tidak bisa mendapatkan sertifikat, maka apakah kelas dibiarkan kosong (for the sake of certification)?

Yang lebih realistis menurut saya adalah memberikan banyak hal pelatihan, pendidikan – formal dan informal – kepada guru dan dosen dulu. Kita tingkatkan kualitas mereka (kami) dulu baru setelah itu diuji. Oh ya, jangan kecewa kalau hasilnya sama buruknya dengan hasil UAN. Aduh …

About these ads

About Budi Rahardjo

Teknologi informasi, security, musik, buku Lihat semua pos milik Budi Rahardjo

228 responses to “Soal Sertifikasi Guru dan Dosen

  • Anthony Fajri

    Teacher Certified Teaching Association
    Teacher Certified Teaching Specialist
    Teacher Certified Teaching Proffesional
    Teacher Certified Teaching Expert

  • hendriadi

    sertifikasi kayanya perlu juga untuk seleksi awal dalam tahap atau proses menjadi guru dan dosen profesional

  • Budi Rahardjo

    Emang ada gitu “dosen profesional”?
    Seperti “manager profesional” saja? Dia bisa pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya 1 tahun di perguruan tinggi X, tahun kedua di perguruan tinggi Y, tahun ketiga di perguruan tinggi Z?

  • Adham Somantrie

    kalo sertifikasinya dari indonesia, saya gak jamin deh kualitas dan transparansinya… jangan2 ga open-source lagi… dan lagi-lagi untuk sertifikasi butuh uang… komersialisasi…. dst…

    IMO loh…

  • sueng

    Masalah penting dan gak penting kayaknya tinggal dicari point of viewnya supaya sertifikasi penting tapi selama kurikulum pendidikan dasar dan lanjutan amburadul seperti saat ini mau ngejar mutu ? mimpi kalee yeee

  • trian

    untuk di perguruan tinggi, sertifikasi dan kelas kosong adalah dua hal yang berbeda. lalu ada kesejahteraran, satu hal lagi yang “lebih” utama. mau pelatihan, kalau masih “ngobyek”.. ya sami mawon pak. :)

  • kangguru

    Pemerintah said : kalau mau sejahtera sertifikasi dulu ……. udah gitu syaratnya harus di usia senja ( diatas 50 Th ) halah …. udah menjelang pensiun kok malah harus berkompetisi mencari sertifikat …….

  • fg

    bagaimana dengan guru yang ‘dipaksa’ mengajar mata pelajaran lain? banyak sekali terjadi, apalagi di tingkat sd-smp, guru matematika merangkap mengajar biologi, guru biologi merangkap mengajar bahasa inggris…. apalagi di daerah yang kekurangan guru. guru sd mungkin harus dapat sertifikat semua pelajaran :D

  • Dee

    Buntut-buntutnya lari ke masalah administratif saja, sehingga sertifikasi hanya bertujuan agar memenuhi syarat administrasi sebagai guru atau dosen, dan tak ada kaitannya dengan kualitas/profesionalisme.

  • helgeduelbek

    Sebenarnya sertifikasi kalau niatnya lurus pasti bagus, tapi melihat tradisi yg ada di sekitar pendidikan yang penuh dengan kebohongan, maka hal ini menjadi sesuatu yang tidak akan banyak memberi perbaikan.
    Meskipun saat ini sudah ada sosialisasi sebelum di uji sertifikasi guru diberikan bekal dulu, prakteknya saya belum tahu.

  • Ayu "Kuke"

    Pendidikan kita itu ibarat kata masih banyak “lubang”2 yang minta ditambal.

    Sertifikasi menurut aku ya potensial nambah “lubang” lagi, bukannya menambal.
    Kecenderungan ‘sertifikasi’ gaya sini itu kan…’sertifikasi’-yang-bisa-dibeli-dengan-menghalalkan-segala-cara demi kepentingan sepihak. Sertifikasi yang ga meningkatkan apa2 kecuali menguntungkan-bagi-sebagian-orang.

    Pengajar-Pendidik yang baik dan kompeten itu ga bisa dilihat dan dinilai d/ kepemilikan sebentuk kertas ber-grafir+tanda_tangan+cap2an…

    Nah, mendingan naikin kualitas pengajar-pendidik dan/atau calon2 pengajar-pendidik…

  • wanatirta

    Ini emang sebuah solusi yang nggak nyambung dengan masalah pendidikan kita, Lembaga Tukang Stempel akan menjadi sarang korupsi baru, Guru dan Dosen akan dieksploitasi sehingga menjadi lemah dan mau menyuap untuk sebuah sertifikat. Bisa dikatakan ini sebuah langkah mundur yang luar biasa. Lebih banyak potensi keburukan yang tercipta daripada potensi kebaikannya.

  • NolBuku

    Niatnya lebih untuk mencegah adanya guru/dosen yang tidak berkompeten mengajar dan mendidik. Kita lihat sekarang semua orang yang mau, bisa jadi guru. Kasihan kan guru yang komit dan kompeten jika disejajarkan dengan mereka ini.
    Ke depannya dengan kompetensi yang terukur dan berimbas ke tingkat kesejahteraan, kita harapkan pendidikan Indonesia bisa lebih baik lagi.
    Kalu mau guru/dosen dianggap jabatan profesional ya harus ada buktinya, ijazah saja tidak cukup.
    Saya setuju timing yang diambil memang kurang tepat di mana kualitas minimal yang diharapkan masih jauh dari yang pernah diproyeksikan.

    No 3.4.5
    Guru yang tidak lulus ada 3 kali kesempatan, diantara itu ada upaya peningkatan supaya lulus. Jika 3 kali tidak juga lulus ya mungkin memang tidak kompeten, jujur saja.
    Setahu saya tidak ada jenjangnya dan berlaku permanen, cmiiw

    Saudara2 jangan dulu antipati, wong UU nya saja belum keluar :)

  • cakmoki

    Kira-kira dosen bersertifikasi (kalau jadi) ada jaminan enggak dengan “profesionalisme” dalam proses mengajar mengajar ?
    Maaf kata profesional saya beri tanda kutip karena menyisakan pertanyaan tentang parameter.
    Bagaimana mahasiswa ? Menurut saya, mereka juga punya hak menentukan parameter dong.
    Misalnya, mahasiswa mendapatkan kuliah dari dosen bersertifikat, gak ngerti-ngerti, lalu nilainya jelek. Di sisi lain, mendapatkan kuliah yang sama dari dosen tidak bersertifikat tetapi mudah mengerti dan nilainya bagus, pilih mana ?
    Saya koq lebih sreg dengan alinea terakhir postingan ini.
    ( yang lebih realistis, dst ).

  • IMW

    Dosen profesional : jam 9-10 di Perguruan Tinggi X, jam 11-13 ngasih seminar di Hotel Y, jam 15-17 di Perguruan Tinggi Z, jam 19.00- di Training Center Q

  • grandiosa12

    menurut saya sebetulnya skill mengajar dosen di tingkat perguruan tinggi manapun seharusnya merupakan resultante dari banyak melakukan penelitian, menulis buku/paper, dan membaca buku.. diberi sertifikasi apapun, kalau tiga hal yg saya sebutkan tadi masih dibawah standar.. ya sama sajah.. ga bakalan maju orangnya..

  • AK47

    guru lagi2 dibuat sedih
    ampe kapan seh pemerintah mikir dan menaikkan derajat guru…dont be fuck goverment gitu ah..wahai pemerintah.sertifikasi gratis buat gur sih gapa2 tp ujung2nya pasti not free..guru aja yang belasan tahun mengajar kom diangkat2 jadi PNS…pemerintah macam gini layak ga memimpin?

  • Biho

    betul itu, naif kali… baahhh

  • Jusmin Sutanto

    Kang Budi, ada agenda tersembunyi untuk menjadikan institusi tertentu sebagai host, bisa dibaca di UU-nya. Ujung-ujungnya duit lagi untuk kepentingan tertentu. Kalau boleh ditraceback, siapa-siapa yang mengusulkan, keliatan deeh..
    Masih ingat saya waktu di PEDC / P5D dulu kan ? Itu salah satu isu panas yang kita soroti. Itu salah satu yang bikin ‘nek’. Ngomong-ngomong saya udah nggak di situ lagi. Terlalu ‘nek’ ngurusi kebijakan yang ujung-ujungnya bukan jangka panjang, tapi ‘jang ka imah’ = )))

  • Deni Triwardana

    Yah…yang dikemukakan Pak Budi harus menjadi perhatian pemerintah di Jakarta kami sudah melakukan beberapa kali uji kompetensi guru hasilnya seperti yang Pak Budi sampaikan ada yang lebih rendah dari nilai UN muridnya sendiri kebayang buruknya profesionalisme guru… tapi ada juga yang bagusnya lho…

  • sinong imran

    Apakah sertifikasi untuk peningkatan mutu? persoalannya yang berkembang dikalangan beberapa pendidik tentang latarbelakang mereka melakukan sertifikasi adalah untuk mengejar kompensasi tunjangan yang ditawarkan jika tersertifikasi….. :D, tapi siapa sih yang gak butuh dengan duit???

  • Benny

    Saya lahir di keluarga Guru, kebetulan Guru SD. Kebanyakan dari beliau – beliau lebih memikirkan bonus take home pay alias tambahan bonus setelah lulus sertifikasi. Jadi, tujuan utama dari proyek tersebut agaknya kurang diperhatikan. Maaf, Ibu saya juga sempat terobsesi dengan program tersebut, lalu meneruskan kuliah S1 sesuai dengan persyaratan. Namun di tengah jalan memilih putus kuliah, karena memang umur sudah hampir 50 thn dan merasa tidak mampu lagi. Meski harus melewatkan bonus2 tersebut…

  • rizko

    Saya gak ngeliat niat baik Pemerintah dalam hal pendidikan, banyak cincong aja n semuanya nyusahin aja, nyusahin murid, guru, dosen dan semua yang ada di dalamnya.

    Yang patut dipertanyakan, jika guru tersebut gak lulus kompetensi apa dia gak layak ngajar, padahal mungkin dia sudah ngajar 30 tahun misalnya, lalu apa yang lulus kompetensi bisa dibilang bisa mengajar ???

    Saya lebih suka diajar sama guru / dosen yang mungkin gak mengenyam pendidikan S2, S3 ataupun SS yang lain asal dia bisa menerangkannya dengan baik. Dibanding saya harus mendengarkan ocehan seorang Doktor ataupun Professor yang gak ada bakat ngajar biar sertifikatnya segudang sekalipun.

  • Roby

    IMHO, sertifikasi untuk guru dari TK sampai SMA masih masuk akal.

    Karena mengajar anak kecil atau remaja perlu teknik khusus, bukan hanya tahu ilmu yang di ajarkan. Misalnya seorang doktor fisika belum tentu bisa mengajar sains untuk SD. Idealnya, guru memiliki pengetahuan juga mengenai psikologi anak/remaja.

    Lain dengan dosen dimana mahasiswa sudah dianggap manusia dewasa, sehingga dosen bisa fokus mengajar ilmu.

  • Tony

    Sebenarnya adalah pengontrolan saja, bagaimana setelah ada dosen/guru yang habis dapat sertifikasi terus ngajar semaunya? materi seadanya? apa nggak tambah runyam tuch.

  • dian

    sertifikasi memang potensial jadi beban administrasi aja dan tentu saja semuanya itu butuh uang. Mutu guru tidak hanya dilihat dari dia punya sertifikat sertifikasi atau tidak.

  • Arif Kurniawan

    Sayan pikir, dosen profesional (di Indonesia) adalah dosen yang pagi ngajar, kemudian siang sampe malam ngobyek mencari nafkah halal lainnya. Sambil belajar mati-matian.

    Sebab standarisasi gaji sebagai tenaga pengajar tidak memenuhi standarisasi kelayakan hidup seorang dosen (beserta keluarganya). Dosen terpaksa, terjun ke bisnis publik, mencari nafkah lainnya.

    Pontang-panting kiri-kanan cari sampingan, sekedar untuk beli buku baru. Agar otak tetap membumi. Agar siswa tetap berprestasi.

    Tapi akhirnya jadi hebat di mata publik. Dosen yang pintar, sekaligus praktisi bisnis yang ulung. Lebih hebat lagi, apabila dsen tersebut ternyata juga seorang rocker.

    Hehehe

  • Heri Sutopo

    Guru Belum profesional?…. ngawur. Sumber daya manusia memang perlu di sejahterakan sesuai dengan perkembangan jaman, ya salah satu tunjangan 1x gaji pokok, jika kelak mendapat setifikat keprofesionalan tersebut. tapi pertanyaannya apakah guru yang sudah sekian lama mengajar dan telah melahirkan anak didik yang telah menjadi dokter, walikota, bupati, sopir angkot, kepala sekolah, mentri bahkan presiden itu belum profesional?…. kacaulah republik ini.

  • Paijo

    Sistem pendidikan kita sekarang in seperti kandang bubrah, berantakan. Lakukan brainstorming dulu untuk identifikasi dan inventarisasi masalah yang ada. Kemudian lakukan analisis untuk menentukan skala prioritas dan strategi pencapaiannya. Menurut saya, pendidikan kita sudah dalam keadaan krisis. Dalam keadaan seperti itu, tidak akan efektif jika dimanage seperti dalam keadaan normal. Perubahan radikal musti dilakukan segera. Kalau memang diperlukan, harus rela menelan pil pahit, operasi besar, atau bahkan amputasi. Untuk itu perlu diberlakukan managemen krisis dalam masa transisi tersebut. Jika tidak, bangsa ini akan semakin terpuruk. Terimakasih dan salam eksperimen.

  • Hisyam Basyeban

    Begitulah indonesia kita.. Negara kita lebih mengutamakan “sertifikat” daripada pengalaman dan keahlian. Makanya sering kita lihat di kantor pemerintah ada pegawai yang titel sarjananya ga sesuai dengan pekerjaan dia sekarang.Itu yang membuat negara kita kalah jauh di banding negara asia lainnya yang memperhatikan pendidikan.

  • zulkifli

    Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diamanatkan bahwa guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan nasional dibidang pendidikan dan karenanya perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Sebagai tenaga professional guru dituntut mampu melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

    DEPDIKNAS telah merencanakan program kegiatan dengan menggunakan dana APBNP Tahun 2006 untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UUGD). Program tersebut antara lain pelaksanaan sertifikasi guru, peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi guru, pendidikan di daerah terpencil, dan maslahat tambahan (penghargaan akhir masa bakti bagi guru dan beasiswa bagi putra-putri guru berprestasi/berdedikasi).

    Tujuan sertifikasi adalah untuk meningkatkan kualitas guru yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Guru dalam jabatan yang telah memenuhi syarat dapat mengikuti proses sertifikasi untuk mendapat sertifikat pendidik. Dalam APBNP-P tahun 2006, Depdiknas menargetkan untuk dapat melakukan uji sertifikasi terhadap 20.000 guru. Prioritas uji sertifikasi tahap awal ini adalah guru-guru yang mengajar di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) yang telah memenuhi persyaratan.

    Peningkatan kualifikasi guru disamping untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga layak untuk menjadi guru yang profesional, juga dimaksudkan agar guru yang bersangkutan dapat mengikuti uji sertifikasi setelah memperoleh ijasah S1/D4 serta mengikuti pendidikan profesi. Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi bagi guru-guru SD dan SMP dengan menggunakan dana APBNP tahun 2006 merupakan salah satu wujud implementasi UUGD.

    Berkaitan dengan maslahat tambahan, UU No. 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa, “maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain”. Salah satu bentuk maslahat tambahan yang diprogramkan adalah pemberian penghargaan akhir masa bakti bagi guru dan pemberian beasiswa pendidikan bagi putra-putri guru berprestasi/ berdedikasi.

  • Jusmin Sutanto

    guru juga manusia …
    punya rasa punya hati …
    jangan samakan dengan … apa ya ???

    kalau mau meningkatkan profesionalisme, udah deh naikkan aja dulu gaji guru dan dosen. otherwise, mimpi kali yeee…
    mau profesional gimana, wong gurunya aja nggak punya duit buat nyekolahin anak-anaknya.
    ujung-ujungnya, sang guru memang menjadi profesional dalam bidang :
    1. per-ojek-an
    2. per-tukang-an
    3. per-bimbel-an
    4. dll dll

    so, anda-anda yang lulusan UPI, UNPAD, UGM, ITS, ITB ataupun Stanford dan MIT, anda BELUM KOMPETEN sebagai guru dan dosen kalau belum mengikuti sertifikasi depdiknas !!! camkan itu = ))

    seribu takzim untuk para guru

    ===bekas guru===

  • Q-nanti

    Bagaimana sih informasi yang jelas mengenai sertifikasi guru??? Sedangkan untuk bertanya kejelasannya ke DepDikBud saja di putar-putar seperti bola. Tidak bisa memberi penjelasan atau sengaja menghindar dari pertanyaan seputar sertifikasi guru. Bagaimana dengan guru yang mengajar di sekolah swasta? Harus mengikuti atau tidak? Apakah sertifikasi yang diadakan bukan dari pemerintah juga berlaku untuk mendapat tunjangan dari pemerintah? Tetapi kenapa prosedurnya berbeda??? Sebenarnya bagaimana jelasnya……!!! Sementara sosialisasi mengenai sertifikasi guru belum merata… kami dibuat bingung …. Ke mana harus mendapat informasi yang jelas , gamblang, dan akurat???

  • Budi Rahardjo

    Untuk Zulkifli, saya masih belum paham logika (alurnya). Bayangkan, kalau tiba-tiba sertifikasi (tanpa persiapan) dijalankan dan 90% guru tidak lulus … lantas mau apa? Apakah mereka tidak boleh mengajar? Atau passing grade dari kelulusan yang diturunkan?

    Pemahaman saya, sertifikasi itu merupakan bagian akhir dari sebuah proses. Sebelumnya kan guru/dosen itu harus diberi kemampuan yang akan disertifikasi itu. Nah, apakah mereka harus mencari sendiri kemampuan itu?

    Menurut saya, lebih baik sebelum disertifikasi adakan dulu sebuah proses peningkatan kemampuan guru/dosen. Namun kalau hanya membuat sebuah pelatihan saja, mungkin guru tidak tertarik karena mereka harus tetap mencari uang tambahan (dengan memberikan les, dan seterusnya). Mungkin cara yang terbaik adalah membuat sebuah program pendidikan guru dimana mereka dibayar untuk ikut. Jadi mereka tidak perlu memberikan les tambahan, tetapi bisa mengikuti pendidikan atau peningkatan kualitas (yang diberi honor itu).

    Setelah itu baru disertifikasi.

    Kebayang oleh saya kalau semua sysadmin harus disertifikasi, bisa-bisa 90% nggak lulus. ha ha ha.

  • mardun

    saya baru percaya niat mulia sertifikasi kalau sertifikasi itu benar-benar gratis. Sebab selama ini sertifikasi-sertifikasi yang ada (insinyur, programmer, sampe dukun pijat) ujung-ujungnya ya duit kan?

    bagi saya sertifikasi itu adalah sebuah upaya pelecehan terhadap lembaga pendidikan yang meluluskan subjeknya (sekolah, universitas, akademi, dll)

  • zulkifli

    betul sekali pak budi, dan setahu saya memang itu yang dilakukan (mengikuti pendidikan profesi) , tulisan sebelumnya saya kutip dari sekapur sirih salah satu direktur depdiknas yang ngurusi sertifikasi guru dan untuk dosen memang belum ada titik temu untuk menyeleksi para guru besar Lazimnya, penyeleksi mempunyai jabatan dan kualifikasi akademik lebih tinggi dari yang diseleksi.

  • Dez

    Saya tertarik ni pak, baca curhat bapak soal sertifikasi guru n dosen. Saya mahasiswa bpk n kebetulan jg saya kerja di LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan –> keberatan nama (penjaminan mutu u pendidikan dasar dan menengah)). Klo untuk pendidikan dasar dan menengah mungkin saya bisa melihat positifnya sertifikasi pak, hal ini menurut saya agar guru punya standar untuk mengajar, banyak didaerah pak guru yang pendidikannya kurang (angka persisnya saya ga tau tp untuk guru sd n smp byak yang belum S1). Salah satu point sertifikasi, guru harus punya latar belakang pendidikan yang sesuai dan mendukung. Memang komponennya tidak hanya itu saja. Dari hasil uji kompetensi yang pernah dilakukan banyak guru yang kompetensinya kurang, dan biasanya LPMP memberikan rekomendasi/program untuk meningkat kompetensi tersebut. Untuk guru ditingkat SD smpai SMA saya rasa ada program untuk pelatihan n peningkatannya pak, jadi itu bisa untuk mendukung sertifikasi. Memang si pak, tar model sertifikasi bakal berjalan dgn baik dan bener saya gak tau, dan saya pribadi pun agak pesimis he..he.. Maklum kita paham budaya negeri ini.
    Klo untuk sertifikasi dosen no comment de

  • SRI SULWATI

    Sertifikasi harus bisa terlaksana dengan baik, sesuai tujuam semula yang memang baik, yaitu untuk meningkatkan mutu guru. Namun apakah semua elemen pendidikan mau menjaga mutu untuk tidak terjebak dalam permainan kotor misalnya jual beli naskah ujian dan KKN dengan pihak lain? Jika sampai ini terjadi maka sama juga bohong, tidak akan pernah ada peningkatan mutu guru. Mendiknas dan jajarannya harus tegas menyikapi sinyalemen tersebut.

  • Jusmin Sutanto

    Diknas ini gimana sih. Pinter bikin masalah.
    Sementara dalam UU Sisdiknas aja banyak masalah yang lebih mendasar yang belum juga diklarifikasi. Contohnya : distingsi antara jalur pendidikan Akademis, Profesi dan Vokasi. Apa tuh bedanya sampai sekarang nggak jelas karena nggak pernah dijabarkan dalam PP atau Kepmen atau semacamnya. Mau nyontoh yang di Aust atau Amrik, tapi serba canggung, karena Diknas nggak pernah sepenuh hati menggandeng Depnaker dan Asosiasi Industri. Maklumlah program-programnya cuma dibuat dalam skema ‘proyek’ short term dan nggak dalam scope strategis jangka panjang. Yang penting ada daftar hadir rapat di hotel X, ya udah segitu aja.
    Kalau ceritanya mau bikin rumah, sekarang ini para buruhnya mau disertifikasi, sementara rumahnya sendiri belum jelas arsitekturnya kayak gimana. Ya susah dong menentukan requirement buruhnya kalau begitu. Kalau rumahnya cuma konstruksi kayu, buruhnya nggak perlulah punya sertifikat welder = )
    Salam

  • Ade

    Setahu saya dulu bagi guru yang mengajar di SMA/SMK harus mempunyai Akta IV, sedangkan di perguruan tinggi harus memiliki Akta V. Bagi guru/dosen yang sudah memiliki Akta mengajar, apa harus mengikuti sertifikasi juga? Akta mengajar diperoleh dengan mengikuti dan lulus dalam beberapa mata kuliah tertentu dan dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, disitu ada pendidikan/pelatihan yang diikuti. Sedangkan sertifikasi tanpa didahului dengan pendidikan/pelatihan akan mendorong orang untuk memperoleh dengan jalan pintas, yaitu “membayar” karena hanya menginginkan tunjangannya saja.

  • ummu fikri

    kalo ada sertifikasi, trus akta 4 buat apa ? Udah PPL II yang ngos-ngosan karna guru pamong kadang ‘gimana gitu’, pake minta sajen pas final test ppl II. Ditambah sertifikasi again…emang na kuliah bayar na pake duit metik di pohon depan rumah ? kok saya jadi ngomel ya ???

  • yaya_smp_17 tng

    mao dunks jawaban uan 2007 smp please yach

  • maminya nindhi

    Aku punya kakak guru, dia memang OK, disiplin dan serius menjalankan pekerjaannya. Dia layak dapat sertifikasi apapun. Aku juga punya sahabat seorang guru – cukup cerdas lulusan SPG (guru anakku). Karena syarat sertfikasi harus lulus S-1, dia kuliah di hari minggu saja dan selesai dapat gelar Spd dalam waktu 2,5 tahun. Gila nggak tuh? Aku dulu aja dibela-belain jungkir balik, lulus 4 tahun S-1 sudah bagus. Belum lagi skripsi yag dibuat/ dibeli wah…….. lalu apanya yang meningkat? paling berkelat-kelitnya yg makin pinter menghadapi birokrasi. Kalau tujuanya untuk profesionalisme, tingkatkan kemampuan guru di bidangnya,diperluas wawasannya, ilmunya, dan kemampuan menghadapi siswanya (Paedagogik dan psichologi). Jujur aja, seringkali guru-guru anakku (kelas 3 sd) seringkali kalah pinter dari anakku (muridnya)demikian juga soal pengetahuan uumnya . So, beruntung ni guru sudah pada matang, bisa motivasi muridnya, kalau tidak buat apa anak-anak itu semua berguru ke mereka.

    Kalau tujuannya meningkatkan gaji guru – cari jlan lain. (Itu kataku sebagai kosumen………………)

  • ririsatria

    Nimbrung ah …

    Sertifikasi mungkin diperlukan untuk bidang keilmuan atau keahlian yang standarnya sudah baku dan jelas, sistematis gitu .. misalnya akuntan, dokter, notaris, insinyur teknik, de el el … itupun hanya menyatakan bahwa dia sudah memenuhi minimum requirements untuk bidang itu, tidak menjamin bahwa dia adalah unggulan di bidangnya …

    Kalau untuk ilmu atau keahlian yang rada susah disistematiskan, misalnya ngajar (dosen dan guru), kan banyak unsur art-nya … ya susah … sama dengan dulu ada yang coba membuat sertifikasi manajer profesional .. yah, nggak ditanggapi oleh para pelaku dunia usaha … manajer itu banyak unsur art-nya … nggak selalu sistematis …

    Salam ..

  • alfie

    Pemerintah kita dari zaman orla hingga zaman (katanya) reformasi pekerjaannya kebanyakan hanya membuat peraturan melulu (seperti salah satunya adalah peraturan sertifikasi para guru dan dosen) pada umumnya prematur!. Tetapi hal hal yang membikin banyak orang “gerah” seperti pameran “asi” di muka umum atau TV ga pernah tuh UU-nya di syahkan dengan berjuta macam alasan hingga draft RUU APP hilang di tong sampah senayan!(maaf mungkin saya terlalu sarkastik!).

  • alfie

    Buat Bung Jusmin,
    saya 1000% setuju dengan pendapat anda!
    sudah “makan hati berulam jantung” di atur pakai sertifikasi segala lagi, padahal pengalaman mengajarnya saja sudah belasan bahkan puluhan tahun eh kepentok aturan baru.

    Salam
    Mantan Dosen

  • pakdheandi

    program sertifikasi guru/dosen adalah lahan korupsi baru. tau sendirilah orang kita gimana kalo menyelesaikan masalah, uud!

    sertifikasi no! kompetensi yes!

  • willyedi

    Serifikasi guru adalah mimpi di Republik Mimpi.anti bangun dari mimpi yan akan kembali seperti semula.
    Saya berani taruhan, lha dengan angka kredit saja guru banyak yang kerepotan untuk meninggalkan IV/a-nya.
    Sudah begitu masih dibatasi sekitar 200.000 guru yang disertifikasi. Kira-kira yang lain ya nunggu pensiun baru bisa ikut sertifikasi pensiun. Bukankah alasannya berdampak pada dana. Lha, kalau kenaikan gaji PNS dibatasi untuk 1 juta PNS kira-kira PNS akan mogok semua, lha untungnya guru lebih berhadapan dengan siswa tak berdosa daripada sibuk ngurusin pak menteri.

  • tono

    Kalo mo bikin profesi ini bersaing, naikin aja gajinya langsung, yang penting udah sarjana atau memiliki kualifikasi akademik yang memadai. Biar anak-anak kita yang IQ-nya bagus juga tertarik jadi guru. wong BUMN yang selalu merugi saja di subsidi pemerintah, sekarang saatnya kita berinfestasi di bidang pendidikan bukan di BUMN yang keropos dan terus merugi.

  • Irwan Gani

    Lucu ya…

    Yang mensertifikasi dosen, emang sudah disertifikasi? kalau sudah, siapa yang mensertifikasi? jika memang ada lembaga yang mensertifikasi para sertifikator ini, lalu siapa yang mensertifikasi lembaga itu?…. nah lho, bingung kan….

  • ASNGAD

    SERTIFIKASI ITU UUD, UJUNG-UJUNGNYA DUIT DAN PROYEK BAGI ORANG YANG KURANG KERJAAN. PADAHAL MASALH PENDIDIDIKAN SELUAS LAUTAN DAN SETINGGI LANGIT, TAPI DASR BUTA YA CARI PROYEK TERUSSSSSSS

  • saifullah.an

    Sartifikasi Guru/Dosen hanyalah buang-buang uang negara,toh mutu pendidikan tetap terpuruk. Anggota DPR naik gaji tidak pernah ikut uji kelayakan masak guru di uji sampai habis habisan, 100 tahun kedepan uji kompertensi ini tidak dapat meningkatkan mutu pendidikan.apalagi yang menguji lembaga yang ada di Indonesia yang sama sama kita tau ujung ujungnya duit

  • UTARI

    Sistem Pendidikan di Indonesia di bangun atas dasar proyek itu repotnya….., kita tidak serius memikirkan kemajuan Bangsa… semua berbuat atas dasar apa yang menguntungkan buat pribadi /golongan? Sehingga tentu sistem yang dibangun sangat merugikan bangsa. Pemerintah hendaknya berfikir yang realistis,logis dan berkesinambungan … buat program yang benar-benar akan memajukan bangsa …. dan bekerjalah secara serius dengan itikad baik.

  • ayu fifi

    halow, pak budi. ini kebetulan ada kabar terakhir. yang saya dapat langsung dari pernyataan Komisi X DPR bidang pendidikan. ternyata, proses pengajuan PP tentang sertifikasi guru dan dosen ini mengalami hambatan. akhirnya berdasarkan tenggat waktu tertentu, dana yang dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi (utk uji sertifikasi) yang jumlahnya lebih dari 300Miliar rupiah itu, hangus.

    Kabarnya, waktu akhir tahun 2006 ada peluang untuk mendapatkan APBNP. APBNP ini diambil, salah satunya adalah untuk melakukan uji sertifikasi. Karena walaupun PP belum keluar, tapi kita ingin agar guru melihat kita sungguh-sungguh, untuk melakukan uji sertifikasi. Nah, akhirnya diajukan dan malahan sudah direncanakan, kalau para guru lulus, tunjangan profesi ini akan dibayar mulai januari tahun 2007. Karena itu pihak depdiknas sudah latih acsessor nya, sudah membagi kuota nya, sudah diadakan sosialisasi pedoman, sudah ada orang-orang yang sudah ditunjuk, semua sudah dilakukan. namun PP sertifikasi yang sudah diberikan kepada Menteri HUkum dan HAM, tidak keluar.
    Jadi, PP itu belum selesai di tingkat Menteri Hukum dan HAM. Tentu belum bisa diajukan kepada presiden untuk ditandatangani. dan dana pastinya tidak akan turun.

    Dana yang hangus, dikembalikan ke Negara. Karena tidak terpakai. Dan dana itu nantinya dialokasikan kembali untuk membiayai sertifikasi gurudan dosen di tahun 2007 ini. Jadi, rencana jumlah 20.000 orang itu, yang sudah dipilih dan bagi yang tahun 2006 belum dapat “jatah” tunjangan sama sekali, langsung diprioritaskan untuk diuji sertifikasi tahun 2007. dengan tambahan kira2 170.000an orang lagi dari data yang baru.

    Untuk guru yang akan diuji sertifikasi 2007, jumlahnya hampir 200.000 orang.

    daan…pergulatan PP ini masih berjalan hingga sekarang.
    mudah-mudahan uji sertifikasi bisa mendorong semangat. yaaa..setidaknya bisa menjadi pendorong semangat bagi para guru utk tingkatkan kualitasnya. kalau tidak, apakah ada pendorong yang lebih baik daripada uang/tunjangan finansial????? hayo? jawab!

  • Ronsen Purba

    IKIP yang sudah ganti kulit menjadi Universitas ingin kembali ke ‘jati dirinya’ sebagai penghasil dan penentu kualitas guru. Ada keinginan untuk bisa kembali menjadi ‘IKIP’ dengan harapan mendapatkan kesempatan menjadi produsen sertifikat dengan perhitungan sekian kali sekian sama dengan sekian.
    Yang pasti keterkaitan antara serifikat dengan kualitas pendidikan nampaknya hanya ‘sekonyong-konyong’ ada, padahal faktanya nanti kita masih tetap bisa dijajah oleh Singapura.
    Angan-angan dari UU Guru dan Dosen salah satunya adalah bahwa pendidikan anak guru akan dijamin negara sampai S3. Apa ada anggaranya? Mimpi kali!

  • Budiyu

    kelihatannya pelontar ide ini ndak paham proses pendidikan tahunya hanya product. jangan jangan ndak punya kompetensi dibidang pendidikan. hanya politikrot doang, yang biasa lempar ide ndak jelas juntrungnya. jika penentu kebijakan ndak mengerti/lebih rendah kompetensinya dibanding yang dipimpin, gini ini hasilnya.

  • Budiyu

    Pak Sugeng Subagya (Ibu Pawiyatan) kasih komentar dong!

  • budi

    pak dimana saya bisa dapatkan contoh soal sertifikasi

  • Aotar

    Yang jelas dinegara kita guru itu tidak pernah diberikan kesejahteraannnya serta fasilitas yang memadai sehingga menyebabkan para guru harus mencari jalan pintas, nah bagaimana guru itu bisa ngajar dengan tenagn kalau rumahnya masih ngontrak ? berarti sertifikasi itu perlu demi anak kita dan anak bangsa masa depan kita semua.

  • agus

    nggak usah ribut2 masalah sertifikasi. kalau nantinya banyak yang tidak tersertifikat kan ya.. masih ada bapak2 di DPR yang bisa disuruh nggantikan ngajar. gitu asa report

  • Sugeng Subagya

    Kata Mendiknas tidak ada Guru sejahtera tanpa profesionalisme. Artinya hanya Guru yang profesional yang dibuktikan dengan lulus uji sertifikasi yang akan memperoleh hak kesejahteraan. Dengan demikian kita akan kembali kepada keadaan tahun 1932 ketika diberlakukan Onderwijs Ordonantie (OO 32), dimana guru yang mengajar harus memegang lisensi atau ijin dari pemerintah (kolonial). Saat itu OO 32 ditentang habis oleh para pendidik nasionalis kita dan akhirnya dibatalkan. Sebaiknya, untuk membenahi kulitas Guru kita tidak dapat dilakukan dengan serta merta, akan lebih baik apabila kita membenahi sistem pendidikan Guru kita. Tempo dulu dengan SGA dan SPG kita pernah berhasil mendidik guru-guru berkualitas. Mengapa ketika tugas SPG/SGA diambil alih LPTK kualitas guru kita cenderung menurun ? Jangan-jangan sertifikasi guru hanya dalih untuk “menutup” kegagalan LPTK menyiapkan calon guru yang berkualitas ?

  • omkoes

    Yang penting sekarang ga usah mikirin sertifikasi segala, wong pemerintah juga ga niat. Pemerintah kan paling hobi ngelanggar peraturan yang dibuatnya sendiri. Coba sekarang mana PP Guru dan Dosen ?, ga jelas juntrungannya. Dan pemerintah ga mikir efek samping dari sertifikasi : –> “KECEMBURUAN”, nantinya akan muncul kalimat “Ya udah biar diajar yang bersertifikasi”, bayangkan aja jika 1 sekolah ada 30 guru yang ikut sertifikasi 2, nah yang 28 ga dipikirin oleh pemerintah aspek psikologisnya. ITULAH PEMERINTAH KITA RAJIN BIKIN JANJI alias OMDO (Omong Doang). Saya setuju sekali dengan tulisan Pak Budi, Logika berpikir pemerintah ga bisa diterima, Pertanyaan lagi : “Yang mensertifikasi Profesor siapa ?”, masa profesor juga kayak jeruk makan jeruk…..Dasar Pemerintah dari jaman batu sampai sekarang ga berubah juga…..

    Matur Nuwun…..

  • jamal

    Salam buat Pak Budi Rahardjo dll. yg udah banyak komentar menyoal sertifikasi guru n dosen atawa soal-soal pendidikan umumnya.
    Sebagai seorang praktisi pendidikan, rasa bengong juga menjalari otakku sejak isu awal sertifikasi pendidik itu digulirkan. Tertundanya janji pemerintah utk melakukan sertifikasi bagi 20.000 guru di negeri ini saya kira bukan cuma soal RPP ttg Guru & Dosen yang blm cair, tapi lebih pada soal sulitnya pendairan dana penddikan yg konon akan 20% (entah kapan realisasinya). Maka, satu2nya senjata kita saat ini yang paling damai hanyalah doa dan mimpi.
    Sebab, dengan itu kita kan terbebas dari tuduhan makar atau subversib kan?

  • Haris

    Yang penting sekarang, bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru (bukan hanya guru Negeri saja) memangnya yang selama ini berjuang untuk memberikan pendidikan di Indonesia ini hanya guru negeri saja. Untuk sertifikasi kayaknya enggak perlu tuh. soalnya mereka yang telah “berniat jadi guru dari awal sudah masuk ke Sekolah yang aka mencetak mereka menjadi guru, dan mereka lulus ! yang disertifikasi ya mereka-mereka yang terpaksa jadi guru aja misalnya yang Sarjana Hukum ingi jadi guru….itu yang harus disertifikasi, githcu loh

  • rawuh rudiatmoko

    pemerintah setengah hati untuk melaksanakan sertifikasi, kalau memang mau sertifikasi dan sudah siap perangkat dan……fresh money nya kenapa selalu nanti-nanti…. ini kan bikin resah guru. Bukannya berita ini diharapkan bisa mensejajarkan profesi guru dengan profesi lainnya dan menjadikan guru semakin terangkat martabat profesinya,…. tapi malah membuat guru jadi gundah gulana,…lulus apa enggak,… trus kalau lulus,…. apakah ini berkelanjutan ? walahualam…..

  • susi

    sertifikasi guru & dosen?bagus koq …Untuk meningkatkan profesionalisme kerja para guru & dosen , tapi…cocoknya untuk guru & dosen yang baru diangkat, tidak untuk yang hampir pensiun..gitu lho…capek dech…

  • Nikolas

    Sertifikasi Guru dan Dosen emang aturan baru sih. Sebenarnya guru n dosen yang baik, tanpa disertifikasi juga tetap mantap koq. Mungkin karena banyak guru dan dosen yang gak baik ya? Ngalor Ngidul gitu? Kalau untuk dosen, apa gak cukup pangkat/jabatan akademik? Mungkin perlu diperketat di situ aja. Tapi gak tahulah, Sistem Pendidikan di Negeri ini juga tambal sulam gini.

  • Haposan Simanjuntak

    Salam buat pak Raharjo dkk..Menurut saya sertifikasi Guru dan Dosen sangat baik..tapi yang sangat di sayangkan mengapa prosesnya lama sekali dan seakan tersendat dengan kreteria dan ketentuan yang membingungkan? Seakan Pemerintah Enggan membuat Guru Sejahtera dalam hal finansial…hidup guru, mengapa pahlawan sepanjang Zaman belum juga merasakan sebuah penghargaan yang Iklas, Wahai yang maha Kuasa ampunilah bekas murid – muridku. semoga mereka mempunyai hati Nurani untuk mendukung sertifikasi yang bukan hanya berpihak kepada mayoritas Guru PNS, Tapi kalau bisa untuk semua guru dan tidak mempersulit dalam sertifikasi tersebut…hidup guru

  • I KETUT RIMPIN S.Pd

    Saya salah seorang Guru SD No.1 Marga Dauh Puri,di Kec.Marga,Tabanan,Bali.Mohn penjelasan,dan pengertian tentang sertifikasi Guru, persyartan apa yang harus ditemuh/dipenuhi.Saya sekarang berumur 54 th. pengalaman mengajar 33 th.Apakah harus mengikuti ujian sertifikasi atau ada kemudahan/ketentuan lain yang mengatur tentang masalah yang dimaksud.Mohon penjelasan dari Bapak/Ibu yang berkompten dibidang ini serta maaf bila ada kekurangan,terima kasih.

  • amrinz

    Kalo bener ada sertifikasi, bakal banyak yang lengser neh.

    Untuk mencegah lengser, bakal banyak yang ngasi hadiah dong.

    Walhasil, aturan baru=masalah baru.

    he he :-)

  • siwi

    Saya si gak gitu “dalem” taunya….
    Tapi, sebagai lulusan dari kependidikan, UU itu cukup membuat kami, khususnya saya agak lega…
    walo memang, pilihan untuk menjadi pendidik tidak bisa “berangan” untuk jadi konglomerat…

    setidaknya, terlepas dari tindak lanjut dari diadakannya sertifikasi ini…pendidik yg dapet sertifikat bisa memberi “uang saku” lebih ke anak2nya….

  • nabilah

    aturan baru dalam sistem yang sekuler pasti mengundang masalah baru berbeda halnya dengan aturan/sistem baru yaitu aturan Islam dijamin gak bakalan ada masalah kalau manusia yang menjalankannya betul2 berdasarkan syari’at Islam pasti kerasa deh Islam sebagai rahmatan lil’alamin……

  • Rosa

    Aduh…kayaknya banyak yang negatif thinking yach ama serifikasi guru?? Apapun yang ada dibalik program ini, sebenernya sertifikasi guru dan dosen perlu juga. Jujur aja pasti ada di antara sekian ribu guru yang kita miliki sekareng ini nih yang kompetensinya harus di cek ulang..buktinya dalam uji coba aja ada yang hasilnya lebih buruk dari UAN muridnya… miris yach.. Demi Pendidikan di negara kita tercinta ini ayo kita saling membantu dan bekerja keras agar pendidikan di negara kita tidak terpuruk banget. Kalau nggak mulai dari diri kita sendiri…siapa lagai yang akan memulai?? Let’s save our nation!!

  • yo

    sebernernya gak perlu sertifikat2 segala cuma buang2 anggaran saja. Kalau mau meningkatkan kualitas gak perlu cuma dengan selembar kertas tapi praktek.

  • budi

    ya saya sependapat kalo sertifikasi hanya membuat lubang KKN menjadi melebar

    berkat sertifikasi lalu banyak program peng-S1 -an guru dengan cara instan, cukup bayar SPP dapat SPd (sarjana pake duit)

    Tapi saya juga sependapat bahwa gaji guru dinaikkan 500 persen

  • rimbobujang

    mungkin guru dan dosen perlu unjuk gigi kalau DPR unjuk gigi dengan otoritas mereka yah gurdos juga pakai cara nya dong mosok dari dulu gaji wong habis untuk maem dan sewa gubuk reot aje nyekolahke anak kudu ngutang piye iki. Ini bukan propokasih lho mas namun propojaluk lho. guru dan dosen boleh mogok sekitar satu semester mungkin heboh juga. yowis

  • hamba allah

    sertifikasi apa sih mas diknas; kok suaranya sudah gemledek kaya suara petir disiang bolong, eh hujan nya ngak datang-datang. Apa guru yang tidak S! akan didiskualifikasikan??; kawan saya tak lulus S1 umur sudah 50 th mengajar mathematik di SD kelas 6; herannya mereka yang bergelar sarjana kok tak berani ngajar math di kelas 5 dan 6; beraninya mung kelas 2 dan 3 saja wah yang disertifikasi ini lalu siapa mas??; apa nanti si GUru tua tadi akan di sortasi dan yang bergelar sarjana jadi mengajar padahal dilapangan mas sarjana ngak berani ada apa sih ni? Ah jadi mau pindah ke republik BBM.

  • andi nurhakim

    pada dasarnya saya sangat setuju dengan yang namanya sertifikasi. jika memang sertifikasi ditujukan untuk kompetensi dan kesejahteraan guru dan dosen.
    namun yang sangat di sayangkan sekali, tingkat pelaksanaannya dipercayakan kepada masing-masing daerah, ini hanya akan melahirkan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam wajah baru di tingkat lokal.
    di tambah lagi, pelaksanaannya sampai 2015, padahal jika melihat APBN, cukup dengan waktu 2 tahun saja (sampai 2009), yang hanya akan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk pelatihan-pelatihan sertifikasi di tingkat lokal.
    sebaiknya di percepat saja sampai 2009.

    terima kasih

  • sanor

    kurikulum aja amburadul ,ktsp masih rancu didaerah,ya udah lah tak usah sok profesional,tengok tu didaerah sekolahnya bgm,aku setuju aja sertifikasi asal tim pengujinya dari cambridge university,kalau dari pt tak percaya deh aku…………………………..

  • benjo

    kalau guru itu masih mikirin perut,jangan harap mutu pddkan akan baik,sekarang tak usahlah muluk muluk udah 2 thn uu guru launch,apa buktinya??????????????????
    beri aja fasilitas pada guru terutama ,telp,listrik,internet,buku,gratis
    tak usahlah cerita 3,4,5,6 juta

  • ratu jasni

    tingkatkan dulu kesejahteraan guru ,setelah itu baru di sertifikasi,setelah 3 atau 6 bulan kemudian,
    ndak usah lah pem muluk muluk dengan 3atau 4 x gaji pokok,untuk guru baru diangkat lsg 2jt.
    yg baru diangkat harus di sertifikasi.

  • gubod

    udah 12 thn jadi guru ,gajiku cuma 1,4 jt /bln.gaji tsb hanya untuk kebutuhan 1 org.yaitu aku……
    mustahil aku bisa internet kalo hanya gaji tsb diandalkan,mustahil kalo punya pustaka pribadi kalo hanya andalkan itu juga,yahhhhhh terpaksa ngobjek yg lain.
    kuncinya,,,,,, sejahterakan dulu guru ,setelah itu baru ditagih dengan sertifikasi ISO 2007.

  • Rosita

    Ass. Pak Budi, saya minta tolong, kirimkan contoh format penilaian sertifikasi guru, karena jujur aja saya takut nanti kalau dipanggil, karena tidak tahu apa saja yang diujikan…

  • MIZAN SYA'RONI

    Yang sebenarnya sertifikasi tujuan baik, namum pelaksnaanya tidak ubanya, seperti angka kridit bagi guru, belum memcerminkan tingkat profesionalnya guru, guru hanya mengumpulkan data,untuk bukti portofolio, bila sudah ditelitidan dinilai, cara kerjanya tetap tidak berubah, padahal untuk meningkatkan mutu pendidikan guru harus ada perubahan, mengajarnya namum kenyataan, guru belum paham tentang konsep belajar yang baik, siswa diterangkan , lalu diberi soal-soal setiap hari seperti itu, apalagi guru-guru membahsan rangkuman materi kemudian membahas soal( itu diaktakan guru membahas LKS),

  • cecep

    berbicara soal sertifikasi maka kita harus melihat beberapa hal. yang pertama adalah kebutuhan sertifikasi merupakan keharusan formal saja. bagaimanapun seorang guru tidak pernah dibatasi oleh gelar, sertifikat apapun juga. seorang tukang baso mungkin lebih pandai menerangkam aritmetika kepada anaknya daripada guru di sekolah.
    kedua adalah sertifikasi merupakan kebutuhan jika memang
    pemerintah serius untuk memilah-milah guru yang tepat untuk anak didik. seperti halnya diatas kebutuhan formal ini berlaku untuk guru sekolah. sehingga kualitasnya mampu dibedakan antara guru yang bisa mengajar lebih baik daripada tukang baso.
    ketiga adalah sertifikasi harus mampu menjadi saringan yang
    benar, tidak sekedar pemberian sertifikat untuk kemudahan
    yang berkaitan dengan gaji guru dan dosen.dikhawatirkan, ini hanya jadi sekedar proyek.

  • i-pns

    Membaca komentar sertifikasi guru saja banyak pro dan kontra dan kelihatannya banyak kontranya. Rasanya yang paling seru nanti adalah sertifikasi untuk dosen. Kira – kira siapa ya yang melakukan sertifikasi. Untuk pak Budi, kira-kira siapa ya pak yang akan mensertifikasi anda?. jangan-jangan yang melakukan sertifikasinya sudah kenal baik:)

    Kira-kira soal dan prosedur sertifikasi ada yang bisa kasih bocorannya? biar kita-kita dapat mempersiapkan diri dengan baik, gitu lho.

  • sumarti

    Begitu banyak komentar mengenai sertifikasi. Saya jadi pusing juga nih, tapi gini, banyak ragamnya pendapat ini mungkin sangat dipengaruhi oleh pribadi dan cara pandang seseorang, apabila ia pribadi yang optimis, maka bisa melihat sertifikasi ini sesuatu yang positip, tapi bila pendapat ini dikeluarkan oleh pribadi yang pesimis, maka ia berpendapat negatip terhadap sertifikasi.Nah…kesimpulannya, jangan khawatir terhadap ide baru,coba kita dukung aja deeehh, nanti kalo di tengah perjalanan ada kendala, bolehlah kita komentari mensuport atau mengkritik, boleh saja. Okey.

  • ita

    menurut saya pribadi,sebenarnya sertifikasi merupakan salah satu progam pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru.disatu sisi hal ini mempunyai dampak positif yaitu meningkatkan semangat dan kinerja guru untuk berlomba-lomba memperoleh penggakuan dr pemerintah sebagai seorang guru profesional.di sisi lain pemerintah kurang bijak,krn sertifikasi hanya di berikan pada guru yg masa pengabdiannya minimal 25 tahun.dgn ini maka pemerintah tdk memberikan peluang bagi guru”BARU” untuk ikt andil menunjukkan kemampaun yg di miliki.

  • sawung

    gundul neh sertifikasi.
    ibu ku yang sudah jadi guru lebih dari 30 tahun mesti ngurus sertifikasi. Birokrasinya itu bikin repot gila. Untung dibantu sama kakakku klo ga, bisa ga selesai-selesai dokumennya. Ga kebayang guru-guru tua yang dah lama ngajar dan belum kenal komputer menyiapkan dokumen. Buat yang masa kerjanya lama ga usah ada syarat sertifikasi segala, repot. Aku ga kebayang nasib guru-guru di daerah terpencil gimana.

  • rahman

    sertifikasi guru hanya akal-akalan Mentri Pendidikan. yang perlu diperbaiki adalah oknum-oknumnya buka sistemnya.

    Karena sistem mental kita masih terjajah.

  • zulidamel

    Waktu saya aktif sebagai guru, ada sejenis kegiatan peningkatan kwalitas guru. ada SPKG ada MGMP saya anggap sudah bagus. Namun dalam angan saya masih terbersit bahwa ini adalah proyek untuk mengeluarkan anggaran belaka karena faktanya peserta yang ikut orangnya itu-itu juga. Saya sendiri dapat 5 periode (5 sertifikat). Sekarang muncul lagi istilah sertifikasi guru, saya rasa intinya sama saja. Hanya kalau dilanjutkan saja, kan tidak rame!.
    Kemudian IKIP dilebur jadi universitas karena dianggap dengan mempelajari ilmu pendidikan belaka tidak dapat mengangkat mutu pendidikan dan apalagi, apalagi, apalagi…, Namun konteksnya. semua kebijakan dibidang pendidikan bolak-balik disitu-situ saja yang semuanya mengarah ke pendidikan dengan biaya mahal.
    Saya terpaksa meninggalkan profesi guru karena gaji tidak cukup, jadi saya berfikir bahwa mutu pendidikan tergantung pada tingkat kesejahteraan guru. Bagaimana pendidikan berkawalitas kalau setiap saat gurunya berfikir bagaiman cari tambahan ?…..

  • kungkung

    Belum ada penelitian yang menjamin jika guru punya banyak uang “kaya” akan berkwalitas. Guru yang berkwalitas malah tidak memikirkan uang bahkan untuk ngurus pangkatnya dia pun enggan karena mesti nyogok! pendidkan kita akan hancur dibuktikan dengan dosen yang jarang ngajar padahal titelnya prof lebih suka ngejar pryek.

  • Aries Lubis

    saya setuju dengansertifikasi tapi saya mohon jangan mempersulit kami guru yang sudah banyak tugsa sekolah.Adakan jalan lain untuk meningkatkan kinerja dan profesinal seorang guru misalnya dengan memberikan masukkan dari pihak pengawas cara mengajar terbaru atau diikut sertakan dalam kunjungan kedaerah lain yang memiliki pendidikan lebih bagus,atau dilihat dari lulusan sekolah tersebut yang memiliki kwalitas dan kwantitas yang membanggakan ,atau yang menguntungkan masyarakat dan negara .kalau cara yang ada sekarang jangan-jangan malah menguntungkan pihak lain yang mendapat keuntungan cukup memadai dari proyek ini.

  • Wayan R.Tritamanti

    Sertifikasi guru tujuannya memang Okey….tingkat kesejahteraan guru meningkat. Sehingga bagi guru yang belum memenuhi persyaratan akan berupaya tuk penuhi persyaratan..jika pendidikan belum memenuhi akan belajar, jika beban belajar kurang…ya akan ditambah-tambahi agar mencukupi, juga komponen lainnya. Agar persyaratan portofolio dipenuhi.
    Ternyata urusan tuk memenuhi persyaratan sertifikasi jika bukan dari proses awal seselektif mungkin dalam perekrutan guru, mungkin sulit merubah budaya kerja keseharian guru. Kebanyakan karena rutinitas mengajar, sehingga urusan dalam administrasi atau pengembangan profesi terbengkalai.

  • Wayan R.Tritamanti

    Sertifikasi guru tujuannya memang Okey….tingkat kesejahteraan guru meningkat. Sehingga bagi guru yang belum memenuhi persyaratan akan berupaya tuk penuhi persyaratan..jika pendidikan belum memenuhi akan belajar, jika beban belajar kurang…ya akan ditambah-tambahi agar mencukupi, juga komponen lainnya. Agar persyaratan portofolio dipenuhi.
    Ternyata urusan tuk memenuhi persyaratan sertifikasi jika bukan dari proses awal seselektif mungkin dalam perekrutan guru, mungkin sulit merubah budaya kerja keseharian guru. Kebanyakan karena rutinitas mengajar, sehingga urusan dalam administrasi atau pengembangan profesi terbengkalai.
    Harapan saya agar tidak terjadi ketimpangan, agar dalam pengujian sertifikas benar-benar merupakan penghargaan bagi guru yang layak.pengujian harap seobyektif mungkin dari berbagai komponen yang dipersyaratkan.

  • sarwo

    umur saya saat ini sudah kepala empat, saya telah lama mengabdi di sebuah yayasan dan pada saat sekarang saya masuk daftar guru yang disertifikasi, permasalahanya, apakah nasib guru yayasan yang sudah disertifikasi akan tetap statusnya menjadi guru yayasan? mudah-mudahan merupakan jalan menuju PNS, amin

  • DRIYO W

    wueleh – wueleh…..memang guru mau dibuat klenger lagi, sy sih setuju bila kesejahteraan guru ditingkatkan, tapi yg sy tdk setuju justru syarat2 itu lho… guru tuh biasanya sdh terbiasa dng rutinitas KBM, dan urusan administrasi terkadang menjadi batu sandungan untuk mencapai kesejahteraan yg dijanjikan UU Guru dan Dosen itu, apalagi bila di guru desa, yg bisa m`capai persyaratan hanyalah guru2 yg itu2 aja/ yg dekat dengan pimpinan, maka mereka yg sering ditunjuk untuk pelatihan ini dan penataran itu, ujung2nya mereka juga yg diberi kesmpatan unt maju ujian sertifikasi, bg yg jauh…yah…bsa dibayangin gitu…loch…ah mbuh nasib2…..

  • cak songko

    betul kata iwan pales, nasib guru seperti dikebiri. bukan cuma seperti memang harus dikebiri hak-haknya tetapi dituntut kewajibannya. inget deh jamannya orde barru. kalo dulu guru di panjangkan jadi digugu dan ditiru, sekarang sudah diubah menjadi wagu (janggal) dan kuru (kurus). nggak tahu mau ngalamin apa lagi bangsa kita yang sakitnya semakin parah ini.

  • cak songko

    sertifikasi sih bolah-boleh saja, cumaaaa pelaksananya jangan manusia melayu yang sudah kadung rusak nuraninya. soalnya apa pun kegiatannya tentu ke penyelewengan saja ujungnya, nggak ada laen lagi. lihat saja mekanisme untuk menduduki segala macam jabatan, mulai rt, sampai presiden, kan ujungnya cuma punya doku nggak? kalo nggak, mending minggirrrr sajjja. demikian pula dengan bintanang sertifikasi, sediakan duit, mau minta nilai berapa??? pasti bisa. tanpa doku, sori deh laen kali aja.

  • narapraja

    gara-gara anggaran diknas mau menjadi 20% maka diadakanlan sertifikasi guru dan dosen agar anggaran yang tersedia tidak mubazzzir

  • narapraja

    pertanyaan saya : kalau dosen yang sudah IVe dan professor doktorrr siapa berani menyertifikasi??? masak jenderal besar bintang tujuh mau dievaluasi oleh prajurit satu????

  • slamet

    guru dan dosen yang sudah pns, senyam-senyum saja kalo lolos disertifikasi, mereka kan punya gaji pokok yang mumpuni dan bisa dibanggakan, lha kalo seperti guru dan dosen swasta yang gajinya ngos-ngosan itu apa masih dapat dibanggakan, lha yang kaya makin kaya, lha yang kere makin kere. lebih-lebih kalo ditanya tentang pangkat dan golongan bagi guru dan dosen swasta, pasti mereka menjawab dengan polos campur plonga-plongo, lha saya ini kan cuma gaji kopral pangkat jendral. mereka sama-sama mengadbi bagi negeri ini, mereka itu (guru dan dosesn swasta) jumlah jam mengajar yang dikantongi melebihi guru dan dosen yang pns. bahkan loyalitasnya sangat luar biasa, coba kalo mereka(guru dan dosen swasta) itu linca-linci dalam menjalankan tugas, paling banter ya dipecat. mereka sepanjang hari harus standbay di sekolah/ universitas melototi aktifitas belajar. saya menyarankan kepada pemerintah republik ini, tolong perhatikan secara khusus mereka yang guru dan dosen swasta, setelah lolos sertifikasi untuk dipertimbangkan menjadi PNS, agar mereka dapat menjawab kalo di tanya perihal NIP, Pangkat, Golongan serta Penghidupan yang layak

  • bogang

    siapa yang memberi sertifikasi ? sang pemberi sertifikasi apakah juga disertifikasi,bagaimana dengan
    Prof.DR.Ir.Ing. Anune gede.SE,SH,MM.MSc.MBA dengan pangkat golongan IV e apakah masih perlu disertifikasi,bagaimana dengan guru yang masih ada dipedalaman yang amat sangat sulit dijangkau oleh kendaraan laut,maupun darat kalimantan,Irian jaya bagaimana apakah perlu disertifikasi. saya paling tidak setuju dengan sertifikasi hanya akal-akalan saja.

  • Ahmad kurnia

    Sertifikasi makhluk aneh yang dicoba di tampilkan menawan dengan segudang nilai yang terlihat sulit terkontrol tingkat legalitas dan objektiftas-nya, dan terlihat mencoba menggusur akta IV sebagai syarat emngajar yang bisa direkayasa, kasus teman saya yang menjadi guru tapi baground umum dan mengambil program Akta IV hanya 6 bulan saja dengan nilai sangat baik, bandingkan nilai saya yang begitu berat untuk nilai keguruan, coba bandingkan capabilitasnya, belum unsur manipulasi yang sudah terbiasa dalam budaya kita masih belum terpikirkan. kalau bisa harus ada tim independen bukan dari orang diknas dan kalau bisa mengambil para ahli yang memiliki tingkat moralitas dan akademisi yang diakui secara nasional, semoga pemerintah bisa teliti bukan sekedar tender project pendidikan yang harus menghabiskan jatah 20 % dari Anggaran kita dalam bidang pendidikan.

  • Sutadi

    Hai…
    Seyogyannya sebelum melakukan sertifikasi perlu dilakukan uji petik/uji coba terlebih dahulu, tapi semua elemen harus mengerti dan tidak menyemprot yang macem-macem, sehingga hasilnya dapat ditarik kesimpulan apakah perlu sertifikasi atau tidak, sehingga guru tidak merasa dibingungkan/dimain-mainkan. thank’s

  • sigit

    maaf di sini saya kurang sependapat dengan pernyataan bahwa sertifikasi guru tidaklah penting..
    yang ingin saya tanyakan kepada saudara.
    mengapa tidak penting,padahal itu adalah rancangan program dari dept pend sebagai dasar kualifikasi guru?
    mungkin menurut anda sistem dan metode sertifikasi nya yang kurang tepat,benar begitu?
    apakah tidak lebih baik kalau anda sebagai pemerhati pendidikan memberi saran kepada dinas yang terkait untuk metode sertifikasi guru sebagai sumbangsih saran kedewasaan berpikir saudara.
    bukan hanya sekadar kritik untuk penguasa..
    dan untuk segi keterlambatan sertifikasi
    tidak ada kata terlambat untuk investasi masa depan bangsa indonesia (life long education )..
    terima kasih

  • sigit

    mohon untuk jawaban dikirim ke email at FS..
    atau lewat telepon 08179512563

  • Elly

    mohon untuk pendidikan guru TK segera diadakan di provinsi Banten, khususnya untuk jenjang S1 PGTK.

  • jelbau

    Sertifikasi Guru tujuannya sangat Mulia namun sayang dilaksanakan oleh orang-orang yang kurang bermoral. Contoh di Semarang untuk mendaftar dan mengurus kesana kemari aja udah banyak duit yang keluar. Saya paham ini lahan proyek baru bagi Civitas Akademik Dari Universitas Semarang dan juga universitas lainnya. Tapi tolong dong ini dibiayai pake duit rakyat jadi jangan rakyatnya lagi yang diduitin, sama aja “RAKYATNYA DIPUKUL DARI KIRI DAN KANAN”.

  • yokie

    Sertifikasi guru adalah sertifikasi bo’ong2an. Saya adl slh 1 yg ikut membantu menyusun sertifikasi guru2. Guru2 yg sy bantu 98% tidak profesional bahkan tdk berkualitas krn byk aksi tipu menipu berkas utk mengejar poin 850. Dimana mutu pendidikan Indonesia klo bgitu? Guru lupa dg tugas mendidik tp mengejar keprofesionalannya & gajinya padahal otak mrk byk yg nol.

  • manusama

    Inti dari sertifikasi guru ini adalah “menaikkan gaji guru”

    Perhatikan saja … Indonesia adalah negara yang standart gajinya termasuk terendah di Asia.. Banyak yang tidak prihatin dengan nasib guru-guru ini. Apalagi guru SD… Sekarang saya tanya: Siapa yang sekarang jadi Doktor, Jendral, Profesor, dsb.. yang tidak berangkat dari SD??
    Kenapa kita tidak lebih memperhatikan nasib guru2 SD ini.
    Maka dicarilah solusi..bagaimana menaikkan gaji guru.
    Muncul pertanyaan:
    kenapa kok gak naikkan saja gaji guru secara langsung??.. kalo pingin mensejahterakan guru..

    Ingat donk!!
    Setiap diumumkan kenaikkan gaji PNS (guru).. perhatikan harga bahan makanan pokok..ikut naik ga?? Sertifikasi ini menaikkan gaji 100%. Lha wong gaji guru PNS dinaikkan 30% saja .. harga bahan makanan pokok sudah naik luar biasa setelah itu.

    Makanya agar tidak terjadi hal semacam itu ..dibuatlah sertifikasi guru (.. sebagian org mengatakan akal-akalan)..
    Lagian yang ga lulus sertifikasi, akan diikutkan dalam diklat. Yang akhirnya.. diharapkan SEMUA guru..”NAIK GAJI”
    Pokoknya, perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan guru ini tidak akan berhenti, bagi sebagian orang.

    Dan segala ketimpangan2 dalam proses sertifikasi ini.. itu suatu kewajaran. tidak ada proses baru yang berjalan mulus seperti jalan tol.
    Ini hanya butuh penambahan2 dan pembenahan2.

  • SIBODO H

    SAJAK UNTUK NEGERI RI

    NAMAKU SIBODO H.
    AKU BODOH KARNA AKU DIBODOHI
    OLEH ORANG-ORANG PINTAR YANG SUKA “MINTERI”.
    OLEH ORANG PINTAR YANG JADI PEJABAT NEGERI INI.
    OLEH ORANG PINTAR YANG JADI MENTERI.
    OLEH ORANG PINTAR YANG INGIN JADI MENTERI TAPI GAK PERNAH JADI,
    OLEH PROFESSOR LULUSAN LUAR NEGERI YANG PULANG KULIAH DARI LUAR NEGERI MIMPI INGIN NAIK MERCY,

    AKHIRNYA AKU JADI ORANG BODOH INI,
    APAKAH ANDA TAHU BAHWA ANDA JUGA BODOH..?
    ANDA BODOH BUKAN SALAH ANDA SENDIRI, TAPI ANDA BODOH KARENA ANDA DIBODOHI

  • Pranowo

    Sertifikasi ? Bagaimana nasib bangsa ini bila yang mendapatkan sertifikasi tersebut guru-guru yang tidak kompeten dibidangnya ? Guru negeri dan Guru swasta berapa perbandingannya yang harus mendapatkan sertifikasi tahap awal ?

  • deni ogan

    Saya adalah seorang guru yang ikut serta dinilai untuk mengikuti sertifikasi guru.
    Prosesnya guru harus menunjukan data dari mulai bio data, aktifitas mengajar, membuat persiapan mengajar, proses evaluasi, hasil karya ilmiah yang didapat, kelengkapan berkas kepegawaian, kegiatan organisasi yang relevan, dan data lainnya yang semuanya harus memperlihatkan bukti fisik berupa hard copy yang nantinya akan diperiksa oleh kepala sekolah, pengawas diknas, pihak perguruan tinggi yang ditunjuk, lsm dan lain-lain yang lumayan membutuhkan uang yang cukup banyak utk hard copy berkas.
    Hanya untuk hasil pemikiran yang berupa pembuatan software komputer seperti yang saya geluti di bidang database desktop atau database berbasis internet, memperlihatkan bukti fisiknya masih belum bisa dipertanggung jawabkan katanya.. saya juga bingung padahal itu karya ilmiah yang tidak semua orang bisa melakukannya…
    Gimana tuh saran dari yang lain kalau untuk bukti fisik seperti itu gimana memperlihatkannya ? Apakah tiap pagenya harus di print out sebanyak page yang ada di dalam aplikasi ?
    Atau harus memperlihatkan source code-nya ? wah enak banget yang memeriksanya bisa meniru kalau harus memperlihatkan source code-nya.
    Tolong gimana tanggapan-nya ?
    Terima kasih

  • MasGuru

    Kalau melihat ramainya sertifikasi guru, aku pikir sebagai upaya yang mubazir. Coba kita pikir, akibat kebijakan tersebut. Para guru sibuk menyiapkan dokumen fortofolio yang selama ini belum menjadi kultur mereka bekerja, banyak dana yang mereka keluarkan; fotokopi ini dan itu, belum lagi dana yang dikeluarkan untuk memperlancar jalan agar dokumen fortofolionya sampai ditempat dan dinilai layak (bukan bagaimana guru itu bekerja), dana pemerintah untuk honorarium assesornya, belum lagi kalau ndak lolos harus diklat dan tentu banyak dana (milyaran rupiah) untuk diklat tersebut. Ya, kalau maunya meningkatkan kesejahteraan guru, naikan saja gajinya. Kalau banyak guru yang belum S1 sekolahkan mereka – gratis. Gitu aja kok repot. Kalau ingin guru dapat mengajar dengan baik, fasilitasi saja mereka jangan hanya dikuliahi (disalahkan) saja. Andaikan dana yang begitu besar yang terbuang sia-sia dalam proses sertifikasi tersebut digunakan untuk membangun pendidikan di negeri ini saya kira akan lebih baik dan bermanfaat.

  • airachma

    ya2 bener, aku termasuk enggak setuju sama sertifikasi guru, coz aku juga denger dari temenku, kalo’ ada guru yang sampe’ gila gara2 dia gagal dapat sertifikat, padahal dia udah buang2 duit, yang fotokopi segala macem!
    dan, ini juga bisa jadi lahan korupsi bagi para birokrat loh, iya gak?
    hm… capek deh,,,
    aku mau tanya (meskpn gk nyambung) gimana sich caranya ngilangin korupsi?

  • bayu_amt

    untuk yang pernah ikut ujian sertifikasi mbok saya dikasih bocoran soal-soalnya dong, soalnya saya ngajar di pedalaman kalimantan. blom tentu setaon sekali liat isi internet, kalo gak ke kota “gede” gak bakalan mbaca tulisan-tulisan sampeyan semuanya.

  • devry

    Ya… Sertifikasi boleh-boleh aja, pak! Yang penting hasil dari sertifikasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara moral oleh Guru dan Dosen yang bersangkutan.

    Kapan lagi kesejahteraan Guru ( kalo Dosen kayaknya sudah mapan… ) bisa di perhatikan! Kita bisa pinter dan pandai, hasil dari pembelajaran oleh para Guru :D

    Thanks 4 my teacher….

  • yan

    saya jd inget keluhan salah seorang dosen saya yang mengajar untuk sertifikasi. beliau menemukan banyak sekali guru yang tidak bisa membuat portofolio, karya2 ilmiah, dll. hal ini ditambah semangat mereka untuk belajar yang kurang (jd mreka sndiri gak paham2). sama seperti salah satu pendapat di atas, bahwa banyak yang termotifasi untuk uji sertifikasi karena iming2 gaji yang akan lebih besar, bukan karena murni bersemangat menambah ilmu. maka tak heran kalo banyak yang putus kuliah di tengah jalan. untuk gambaran, dari sekitar 30 orang yang mengikuti, yang lulus bisa hanya 4 atau 5 orang.

  • aming

    sertifikasi…. oh…….
    saya teringat dialog antara finalis guru-guru berprestrasi dengan Bapak Mendiknas dan Ketua PGRI Prof Dr. HM Surya di TVRI pada hari ULTAH PGRI ke 62 (26 November 2007).
    Salah seorang Guru bernama Kasobar memberikan komentar kepada Mendiknas dan ketua Umum PGRI mengenai sertifikasi guru ” Program sertifikasi guru berpotensi menimbulkan kecemburuan di lapangan jika dilakukan secara bertahap jadi sebaiknya lakukan secara serentak tidak membedakan antara guru yunior dan guru senior”
    Jawaban Mendiknas: “Sertifikasi dilakukan secara bertahap karena anggarannya tidak cukup” ditimpali oleh Ketum PGRI dengan arogan dia berkata “Guru-guru yang suka cemburu adalah guru yang tidak layak layak disertifikasi, padahal semenjak lahir kita ditakdirkan harus berbeda” cetus si ketum PGRI.
    Jadi menurut saya kalau pemerintah belum siap anggarannya untuk mensertifikasi seluruh guru dan dosen jangan dipaksakan, belanda masih jauh bung! dari pada menyelesaikan masalah dengan masalah, makin ruwet-njelimet. Kedua kepada si ketum PGRI jangan aroganlah slow aja men, Anda itu kan seorang pemimpin yang harus mengayomi dan melindungi anggotanya. Kecemburuan adalah hal psikologis yang harus diperhitungkan dalam proses sertifikasi, atau anda lupa mata kuliah yang anda ajarkan dulu tentang psikologi pendidikan, yah saya maklumi karena anda sudah jadi Profesor suka lupa pada hal-hal yang remeh-temeh.

  • Maswir, SPd. MSi.

    Menurut saya sertifikasi guru, kalau hanya melakukan penilaian tentang fortovolio dari guru, dan umumnya yang dinilai adalah bahan guru yang banyak mengumpulkan sertfikat, piagam dan kegiatan-kegiatan lain, sementara proses utama dari guru itu adalah mengajar, dan guru yang banyak mendapat sertifikat tentunya guru yang sering mengikuti kegiatan diluar. Dengan kenyataan ini maka guru yang hanya mengajar tok kemungkinan banyak tidak lulus dalam penilaian fortovolio, karena tidak banyak memiliki kertas berharga lainnya. Dan cenderung guru ini kakan kekurangan nilai dalam bahan penilaian fortovolio untuk sertifikasi guru.

  • wordsaz

    sertifikasi guru

  • Teguh Hariawan

    Hak setiap orang untuk bicara sertifikasi. Tapi 2 kali uji setifikasi (2006 n 2007) mestinya jadi bahan evaluasi bagi pemerintah…bahwa sertifikasi diteruskan atau stop sampai di sini. Bagi saya sertifikasi adalah langkah maju untuk menilai kompetensi guru (karena saya juga guru he he he) dan lulus atau tidak lulus BUKAN tergantung dari sedikit atau banyak piagam yang dimiliki. Dari 10 item penilaian, harus DIBATASI poin maksimal yang bisa diraih peserta sertifikasi untuk masing-masing item (unsur), sehingga walaupun sertifikatnya SEGUDANg, nggak jamin lulus sertifikasi. Sertifikasi (mungkin) merupakan alternatif paling masuk akal bagi guru untuk disertifikasi. Pagi berangkat mengajar, siang pulang, balik lagi ngajar di tempat lain (atau) memberi les. Malam buat rancangan mengajar (kalo mau), ngoreksi. Browsing (kalo sempat he he he) atau ikutan nulis di blog teman seperti saya sekarang ini. Hidup pak guru dan bu guru.

  • Harsono

    sertifikasi bukan saja menimbulkan lahan korupsi baru bagi pihak-pihak yang kuat, tetapi dalam kenyataannya adalah sebuah ajang kepura-puraan dan formalitas baru yang amat sangat rawan menimbulkan konflik vertikal dan horisontal. saya amat sangat yakin kalau guru dan dosen telah mendapatkan tambahan pendapatan akan meningkat kinerjanya. sertifikasi dan penambahan gaji adalah salah satu bentuk kesalahan, kebingungan, dan ketidak mampuan APARAT PENDIDIKAN untuk mengelola perusahaan pendidikan dengan baik.

  • nurlaila

    sampai kapan sertifikasi di laksanakan………….? apakah program ini berkelanjutannnnnnnnnnn………..?

    menurut saya program ini tak bermanfaat.

  • nurlela karangtanjung

    mau dong……………………………………………..?

  • Tuti JR

    Sertifikasi Guru, jelas mengangkat harkat, derajat dan martabat guru. Namun pelaksanaannnya memang perlu terus menerus dibenahi. Hal ini tentu saja sudah dilaksanakan oleh bapak/ibu yang berwenang dalam hal ini. Selain itu mohon segera direspon keluhan-keluhan dan pertanyaan seputar pelaksanaan sertifikasi, sehingga guru tidak kehilangan informasi selain informasi dari dinas masing-masing. Forum tanya jawab seputar sertifikasi, jangan mesin penjawab ya…
    Terimakasih.

  • devry

    Alternatif lain pakai sistem Test aja! Biar bisa dipertanggungjawabkan seperti Sertifikasi Bappenas dalam skala Nasonal.

    Gimana?! ;)

  • Boyke

    dimana sih saya bisa lihat daftar nama yang lulus sertifikasi guru di Diknas Serang-Bante, tahun 2007 ?

  • engku zakaria

    Mutu Guru = Mutu Pendidikan, lantas mana perhatian pada Mutu Kepala Dinas Pendidikan dan yang atas-atasnya. Bicara Mutu jangan hanya sepotong-sepotong. Ketimbang Mutu Guru, nampaknya pendidikan di negeri ini lebih ditentukan faktor POWER. Siapa yang jadi Penguasa Dunia Pendidikan, menentukan benar hitam putih dunia pendidikan di negeri ini. Para SELEBRITIS PENDIDIKAN yang ingin disebut PAKAR PENDIDIKAN lebih banyak menyerang kelompok GURU yang mereka pandang sebagai ABDI / BUDAK negara (PENGUASA). Para PAKAR yang lebih pantas disebut SELEBRITIS PENDIDIKAN sengaja menjadikan objek guru menjadi objek TALK SHOW mereka agar lebih dikenal sebagai PAKAR. Mereka mengagung-agungkan literatur – literatur asing sebagai kitab suci mereka. Ingat Literatur yang disusun di negara maju hanya berlaku jika kondisi POWER juga sama dengan mereka. Bagaimana di negara ini, atap sekolah bocor saja masih menunggu bertahun-tahun untuk dapat perbaikan.
    Ingat Negara ini masih berkultur Kerajaan, pemegang POWER adalah pemegang Kendali dan Kehormatan. Tak mungkin guru duduk sama tinggi dengan kepala sekolah, demikian juga tak kan mungkin Kepala Sekolah mau dipandang ‘dua belah mata’ oleh Kepala Dinas. Berani memberikan usul = siap-siap dipecat baik secara langsung atau tidak langsung. Berapalah arti kenaikan 1 x gaji pokok untuk dapat bersuara di depan YANG MULIA PENGUASA PENDIDIKAN. Kalau orang dinas turun ke lapangan banyak yang berlagak Raja lagi jalan-jalan.

    UU Guru / Dosen yang telah menipu dan memfitnah GURU-GURU dan juga tentunya RAKYAT INDONESIA.. Hey, professor-profesor selebritis penggodok RUU, bertobatlah. Tarik dukunganmu terhadap UU tersebut. Usulkan UU yang lebih bertema DAHULUKAN DULU KESEJAHTERAAN GURU. Jika tidak kudoakan engkau dan rekan-rekanmu yang terlibat masuk neraka bulat-bulat.

    Hey, Ketua PGRI Pusat pandanglah kenyataan. Berapa banyak GURU yang tidak mungkin mengenyam IMPIAN KESEJAHTERAAN yang dijanjikan tersebut. Jangan hanya DIAM. Rangkul semua guru di Indonesia.

    Dan Para Guru bangkitlah …. Bangkitlah, bikin RUU Guru Tandingan yang lebih berfihak pada KESEJAHTERAAN GURU.

  • bocoran

    Guru itu ibarat petani yang setiap hari belepotan lumpur, kepanasan, kurang gizi, kurang wawasan, tidak diberi fasilitas, kurang kesejahteraan eh, giliran panen yang untung malah para tengkulak, dan para pejabat Bulog dan dirjen dan dinas pertaniannya. Sama persis seperti guru, coba anda jalan-jalan ke Direktorat Pendidikan yang sejahtera adalah mereka. Guru mah sangat ketahuan dari penampilannya saja yaitu sederhana dan jalan kaki. Tapi kalau pegawai Direktorat Pendidikan pejabat KASI saja Golongan III a mobilnya Toyota Camri, Sedangkan guru Gol IV a paling banter kendaraannya BMW (Bebek Merah Warnanya) itupun boleh kredit. Biar kata LULUS sertifikasi gaji guru tetep aja aja kecil mungkin 1/10 kalinya dibanding pejabat Kasubag Dirjen Depdiknas. Gua mah gak mau jadi guru AMIT…….AMIIT …….. deh 7 turunan. Kasian deh LO para GURU.

  • teguhhariawan

    Alhamdulillah saya jadi guru……

  • DyahKhusna

    Q calon guru lho. seharusnya calon guru pun wajib paham uu guru dl, baru lulus

  • Arie

    efek samping sertifikasi guru
    Guru di Indonesia sekarang sepertinya bin salabin, gimana tidak bin salabin, lha wong hanya ngumpulkan porto folio saja dan memenui syarat langsung lulus dan mendapatkan tunjungan 1 kali gaji, aduhhh enaknya ? ( baik sekali nasib-nasibmu ini )
    sedangkan ribuan guru guru yang mengajar sudah 20 tahun mengajar lebih dan tidak bisa ikut sertifikas karena persyatan yang tidak memenuhi syarat banyak yang hampir gila stres berat kerena kebutuhan makin banyak sedangkan gaji tetap.

    Gimna ini Indonesia mau dijadikan apa lagi , kok guru sekarang dibeda-bedakan dengan topeng yang terselubung sangat keren Guru Profisional ( Yang sudah dapat Sertifikasi ) Tunjangan ditambah 1 X Kaji ,ngambilnya di Bank ,keren sekali
    kedengarnya.

    Tapi apa yang terjadi dan benar benar nyata , bahwa mutu dunia pendidikan tetap saja ,bahkan turun dalam peringkat dunia. ini nyata dan tidak mengada-ada,
    Tidak seperti kenaikan gaji guru yang bersertifikasi bin salabin jadi bra gedabrah, ajaib

  • Oscar

    Orang ngerti pasti pandai bijaksana

    Orang pandai belum tentu ngerti

    pak menteri itu orang pandai tapi …………….

    Gimana tidak ….. Wong buat aturan seperti main dadu saja !!!!

  • saogo

    berbicara tentang sertifikasi guru……
    kok kenapa yang mengikuti sertifikasi tersebut hanya d4/s1 saja?kenapa d2/d3-nya tidak??Kita jangan sekali-kali memandang d2/d3 itu terendah dalam jabatan.belum tentu yang punya jabatan yang lebih tinggi dari itu bisa membuat atau menyusun serangkaian sertifikasi tersebut.atau malah sebaliknya yang punya jabatan yang rendah itu lebih bisa atau lebih berpengalaman dalam penyusunan tugas sertifikasi tersebut.atau lebih jelasnya,malah d2/d3 yang lebih profesional dalam penyusunan sertifikasi dari pada yang d4/s1-nya.

  • ius

    ieu mah proyek, ameh dana turun jeung obyekan. tungtungna mah duit deui; rek jadi naon atuh nagara teh? rek dikumahakeun deui?

  • nur Salim

    Kalau sertfiikasi guru peningkatan kwalitas pendidikan, aku setuju-setuju aja…., namun kalau sertifikasi guru hanya dijadikan proyek politik, no way

  • nur Salim

    Kalau sertfiikasi guru untuk peningkatan kwalitas pendidikan, aku setuju-setuju aja…., namun kalau sertifikasi guru hanya dijadikan proyek politik, no way karena hanya menghamburkan uang rakyat

  • BANG IDRIS

    Program Sertifikasi BAGUS, yang jelek adalah MENTAL DAN BUDAYA BANGSA YANG BOBROK..

  • BANG IDRIS

    …. ITULAH YANG MENJADI AKAR PERMASALAHAN KITA SAAT INI.

    MARI KITA PERBAIKI BERSAMA…

  • BANG IDRIS

    Siapa bilang jadi guru ngak sejahtera.
    Memang kalo diliat sebelah mata, guru seperti yg digambarkan “Mr. Bocoran”, tapi harus diingat bahwa tidak ada pekerjaan yang paling MULIA didunia ini kecuali Mengajar, Mendidik, dan Membimbing anak didik.

    Bagi seorang guru yang memiliki jiwa pendidik, maka prioritas utamanya adalah mengajar dengan sebaik-baiknya, adapun masalah “dapur ngebul” atawa “bensin BMW” bukan menjadi target utama.

    Mengapa demikian? karena kebahagiaan batin dan kebanggaan seorang Guru, tatkala melihat anak didiknya menjadi orang yang berhasil.

    Terkait dengan sertifikasi guru, kita ambil positifnya. Pemerintah memiliki niat baik di dalam meningkatkan kualitas pendidikan kita di Indonesia ini. Hal ini menjadi “trigger” bagi guru-guru untuk mengejar sertifikasi melalui berbagai prosedur yg harus dilalui.

    Mudah2an semua niat baik dari guru, pemerintah dan seluruh stakeholder di dunia pendidikan menjadi harapan cerah bagi anak didik kita, dan mereka berkata : “Terima kasih, Guruku…”

  • natha boy

    http://www.tempointeraktif.com

    Minggu, 25 Pebruari 2007 | 11:23 WIB

    Tetapi untuk guru honorer yang digaji oleh yayasan atau di luar APBN/APBD, kata Bambang, tetap bisa menjadi PNS dengan syarat mengikuti tes lewat formasi umum. Khusus untuk guru honorer yayasan, kata Bambang, diperlakukan sama seperti pelamar-pelamar umum. “Tidak semuanya otomotis menjadi PNS sebab kalau otomatis nanti semua orang akan menjadi guru,” tegas Bambang.

  • mardika

    untuk tahun depan guru yang disertifikasi harus wajib mencantumkan kelengkapan fortofolio harus yang asli dan masuk akal, sebab banyak dijumpai dilapangan ijasah yang nyeleneh, seperti kasus: ADA GURU DARI JENJANG D2(DIPLOMA DUA) LANGSUNG LOMPAT KE JENJANG S1(STRATA SATU), kayak kutu lompat aja.

  • sutikno

    kasihan dong guru yang sudah mengajar lebih dari 30 tahun dan berlatar D2 pgsd hanya menjadi penonton program sertifikasi , kalau memang sudah dinyatakan tidak layak menjadi guru mbok dipansiun saja gah usah menunggu usia 60 , kasihan deh lu gak disebut profesional , udah botak nasib ditimang dengan welat ( paribasan jawa )

  • salman

    saya coba mengomentari cak sutikno, mungkin bukan D2 nya yang dipermasalahkan, ada indikasi yang sangat mencolok seseorang yang sedang mengambil gelar S1, setelah diusut ternyata dia tidak memiliki ijasah D3, jadi ijasah D2 langsung dipakai untuk mengambil jenjang S1 pada suatu universitas. lha ini apa mungkin?????, ada 1001 jawaban tentunya.

  • sutikno

    WOO ALLLAH MAS ditempat kerajaanku sudah lama saya temukan model /instant buanget mendapat ijazah s1 dari D2 pgsd UT dengan sistim kelas jauh sebulan masuk 2 kuali ditempuh selama 2 tahun tahu- tahu lulus dengan segudang nilai memuaskan toh ya laku untuk sertifikasi tanpa ada perubahan skap untuk mengembangkan ilmu dan perilaku seorang sarjana ,yang konon sudah lulus mendapat predikat GUURU PROFESIONAL apa lagi mengajar kelas 6 tidak berani dan katanya tidak mampu , benar lhomas.ini !!!
    apa ini tidak luncu .

  • Fajar

    @no :1 Fajri
    wah
    mirip track punyanya cisco ya
    *ngakak* :lol:

  • Hamiem

    Saya (kata atasan saya) belum bisa disertifikasi, karena masih muda. Antre, dahulukan yang tua. Padahal dari syarat-syaratnya sudah mencukupi deh. Sertifikasi berdasar usia. Kalo masih muda, dilarang bicara. Gimana neh…

  • budi nuryanto

    sertifikasi hanya untuk mencari uang bagi yang berhak menentukan sertifikat. enak donk yang jadi assesor. apa mereka udah lolos se3rtikasi?
    lagi2 perut yang jadi ukuran mutu guru. bagi guru muda potensial yang tdk ada waktu buat bikin sertifikat penunjang karena sibuk ngajar, kpn bisa sewjahtera? saya pilih ikut seminar dan workshop ketimbang ngajar. selain gagah dianggap guru profesional, jg perut terjamin. ngajar, kapan2 aja ah!

  • andraxs

    kalo menurut gue sertfikasi ruh emang ajang buat konglomerasi para anggopta diknas etc…cz yg gue tau klo mw nyetor berjas portofolio klo mau jalanya mulis a pake Pelicin gettoooo..
    Lagian sapa c yg butuh sewrtifikasi khan sama juga bo’ong cz gurune gak diuji langsung. tapi lewat portofolio yang gak jela jluntrunganya oyi ker….
    maju terus Pendidikan Indonesia
    Sorry klo agak nglindur. demi kbaikan Qt Cmua
    Peace….!

  • Benjo Menclek

    Menurut saya, yang jadi pertanyaan :
    1. Apa dasar pemikiran diadakannya sertifikasi guru?
    2. Apakah parameter ini saja yang bisa mengangkat mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia ?
    3. Apakah ada korelasi antara APBN pendidikan dan mutu guru?

    Menurut pemikiran saya :

    1. Permasalahan dasar.
    Semua orang sekarang gembar-gembor isi dari sertifikasi guru, sedangkan fundamental pemikiran sertifikasi tidak pernah diperdebatkan. Apakah perlu seorang guru disertifikasi ? Kalau dulu jamannya IKIP seseorang yang masuk menjadi mahasiswa IKIP sudah punya konsekwensi akan menjadi guru dan harus menjadi guru, sehingga pikiran beliau sudah dipenuhi oleh pemikiran seorang tenaga pengajar yang siap menghadapi anak didiknya (seperti lagunya omar bakri – Iwan Fals).
    Sekarang setelah berleburnya IKIP menjadi Universitas, tabir antara guru dan tenaga produk Institut dan Universitas menjadi kabur. Guru bisa dihasilkan dari lembaga mana saja, tidak perduli dari Universitas, Institut maupun Akademi, semuanya bisa menjadi guru, asal ada kesempatan.
    Menurut saya, kembalikan nama eks IKIP menjadi IKIP kembali yang akan menghasilkan produk Guru sesuai dengan tujuan, sehingga di Instansi inilah yang perlu dilakukan pendalaman untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan pembekalan yang memadai pada mahasiswanya.
    Jadi konsekwensinya, kalau mau jadi guru, ya harus mendaftar di IKIP, karena di IKIP inilah akan diberikan materi yang tidak diberikan pada instansi lainnya.
    Dengan dasar pemikiran ini, saya rasa tidak perlu lagi diadakan sertifikasi guru atau akta A4 dan lainnya, bila perlu setiap tahunnya diadakan pelatihan bagi guru untuk memperbaiki kinerja mereka.

    2. Parameter
    Untuk menentukan parameter mutu dari pendidikan, tidak hanya mengangkat permasalahan guru saja. Banyak faktor yang menentukan mutu pendidikan, antara lain :
    a. Input dan Output (Siswa)
    b. Sistem (Kurikulum dan produk hukum lainnya)
    c. Operator (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
    d. Sarana dan Prasarana
    Semua elemen diatas saling terkait, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.

    a. Input dan Output (siswa)
    Input (siswa) dengan mutu yang baik kemungkinan besar akan menghasilkan Output yang baik pula, jika mendapat sentuhan dari tangan-tangan terampil. Tangan-tangan ini tidak perlu kerja keras untuk menghasilkan output yang baik, mereka cukup melakukan tambalan-tambalan yang dirasakan perlu saja.
    Sedangkan Input yang jelek belum tentu menghasilkan output yang jelek juga, tergantung dari tangan yang membentuknya. Apakah dibiarkan hasilnya apa adanya, atau dibuat sebagus mungkin dengan kerja yang keras.

    b. Sistem
    Sistem pendidikan menengah kita saat ini saya rasa perlu dibenahi, khususnya pada kurikulumnya.
    Kurikulum yang berlaku saat ini sudah menyimpang jauh dari relnya (khususnya SMA umum).
    Pada jenjang SMA yang kemungkinan besar siswa akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, akan dibuat bingung dengan tidak sinkronnya antara kurikulum SMA dengan pendidikan tinggi (gak nyambung).
    Saya ambil contoh : penyusunan peringkat di SMA (ranking).
    Untuk mendapatkan kesempatan masuk perguruan tinggi dengan jalur PMDK, semua perguruan tinggi membutuhkan peringkat siswa di sekolahnya. Sedangkan dengan kurikulum sekarang ini siswa SMA tidak mungkin dapat menyusun peringkat karena ada 3 aspek yang harus diperhitungkan : Kognotif (K), Psikomotorik (P) dan Afektif (A).
    Ke 3 aspek ini mempunyai penilaian berbeda setiap sekolah, setiap pelajaran dan setiap guru mata pelajaran. Tidak semua pelajaran mempunyai ke 3 aspek tersebut dan Nilai SKBM masing-masing sekolah berbeda.
    Untuk menyusun peringkat tidak dapat dilakukan secara pukul rata, karena mutu nilai KPA tidak sama.
    Apabila anda seorang programmer komputer-pun akan kebingungan untuk menyusun peringkat siswa saat ini.
    Ini hanya salah satu contoh kurikulum SMA yang tidak sejalan dengan Perguruan Tinggi.

    c. Operator (Tenaga Pendidik dan Kependidikan)
    Operator (Tenaga Pendidik / Guru dan Kependidikan / TU) saat ini dibuat bingung, akan melangkah kemana saya?
    Bagi teman-teman yang mengajar di SMK, saya kurang tahu, apakah permasalahan yang dihadapi sama dengan yang saya hadapi.
    Bagi pengajar di SMA Umum, sekarang ini dibuat bingung, apakah harus mengajar sesuai dengan kurikulum atau mengacu pada Perguruan Tinggi ?
    Saya tidak ambil pusing dengan masalah sertifikasi yang sekarang ini dibicarakan banyak orang, yang ujung-ujungnya hanyalah masalah uang saja.

    d. Sarana dan Prasarana

    (bersambung)

  • m.nasir

    intinya pemerintah nga niat
    kasi kesejahteraan bagi guru dan dosen, bapak tau yang jadi kaya dari proses sertifikasi itu adalah birokrat di depdiknas dan di dinas pendidikan kota/kab dan provinsi.. gurunya ya.. kaya gitu-gitu kene euy.

  • endangmuhtadin

    sertifikasi itu harusnya diperoleh seorang guru setelah melalui uji kompetensi, sehingga bisa terlihat sejauh mana kompetensinya bukan dengan portofolio seperti sekarang ini makanya saya menulis di blog saya dengan judul omongkosong itu disebut sertifikasi

  • agung

    SAYA MAU TANYA NEH!!!! PENTING BANGET!
    IBU SAYA UDAH LOLOS SELEKSI SERTIFIKASI GURU, DAN UDAH DIUMUMKAN. TAPI TERNYATA TETAP GAK BISA LANJUT.
    KARENA APA???

    ALASANNYA KARENA BELIAU LULUSAN IKIP PGRI YOGYAKARTA YANG STATUS AKREDITASINYA TERDAFTAR, PADAHAL BELIAU SUDAH MENGIKUTI DAN LULUS UJIAN NEGARA DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, NAMUN TETAP SAJA TIDAK BISA MENGIKUTI PROSES SELAEKSI SELANJUTNYA.

    apakah memang benar begitu peraturannya???
    mohon penjelasan dan jawaban dari siapapun yang mengetahui kebenarannya, karena bagi seorang guru ini sangat penting. dalam kasus tersebut apakah berarti seorang guru lulusan S1 IKIP PGRI tidak punya kesempatan untuk menjadi guru profesional

    bagi yang tahu atau ingin memberi saran dan informasi bisa kirim ke anp.tekim@gmail.com

    terima kasih atas informasinya

  • guruiler

    Hallo semuaaaaaaaaa, salam sejahtera………
    Saya guru lhooooo, but saya juga tidak setuju dengan yang namanya “terlalu formal”.
    Saya adalah………..pemberontak formalisme, bukan tak menghormati formalisme…but terlalu buang waktu. Coba nih pikirrrrrrrrrrrrr. Saya guru TIK……..tahu sendiri, kalau ngajar cuma teori maaf “kayak tukang dongeng”. Buat soal….anak-anak rata-rata dibawah 6…….remidi pakai praktek pada males…….(juga dibiarkan oleh sistem)….buat analisis waktu tenaga keras tinta habis banyak…coba hitung untuk mencapai sertifikasi dari golongan saya yang IIc dan masih DIII (Nah satu-satunya guru di Indonesia yang bisa ngajar SMP dan jadi PNS lewat tes dengan ijazah DIII mungkin cuma saya…maaaf tdk sombong….fakta) butuh dana lebih dari 12 juta, coba hitung selisih gaji yang saya terima sekarang dengan nanti saat setelah sertifikasi BANDINGKAN sekarang saya buat anlisis dan 10000000000000000 administrasi lalu tdk MENGIKUTI PERKEMBANGAN JAMAN INTERNET…..apa jadinya hari tua saya….CUMAN MAKAN 2X GAJI TIAP BULAN….TETAPI SAYA HIDUP DIJAMAN BATU PERADABAN MAYA (EMANG MAYA AZTECH ?) nah lho ngitung 1000000000000000 aja bingungkan ? KALAU SAYA!!!! maaf bukan galak…lebih baik makan gaji apa adanya…nyambi bisnis tpi gak merugikan siswa…tapi saya pinter dihari tua seperti Pak Budi Raharjo. Maaf OM…boleh gak guruiler ini belajar sama anda….Masalahnya…sekarang saya miskin…belum punya koneksi internet sendiri…jadi numpang di sekolah…maaf ya….jangan dianggap korupsi….kan dijamin UU Guru hehehehehehe sekian selamat berpusing ria

    BRAVO DUNIA MAYA!

  • kang bakri

    hallo semua guru yg ada di penjuru nusantara…..
    masih ingatkah dengan penetapan ANGKA KREDIT?
    masih ingatkah ANGKA KREDIT untuk apa?
    saya mau cerita sedikit deh….
    angka kredit adalah untuk menentukan jabatan guru,,”BUKAN UNTUK NAIK PANGKAT”.
    Seorang guru yang sudah ditetapkan angka kreditnya (PAK) berhak menduduki jabatan diatasnya dari jabatan sebelum menghitung angka kredit, bukan untuk naik pangkat , artinya guru akan naik pangkat dari pangkat sebelumnya setelah angka kredit terpenuhi dalam jabatan ditambah 10%.
    Dalam aturan buku “ANGKA KREDIT UNTUK JABATAN GURU” juga disebutkan bahwa jabatan guru adalah untuk menentukan tingkat profesional seorang guru…. kenapa mesti ada SERTIFIKASI????? toh didalam buku itu disebutkan tingkat keprofesionalan seorang guru ditentukan dari tingkat jabatannya.
    Kalau boleh saya menghimbau kepada pemerintah, apa tidak sebaiknya batalkan SERTIFIKASI dan salurkan dana yang untuk program serifikasi, alihkan dana tersebut untuk
    tunjangan funsional yang mana selama ini tunjangan fungsional dipukul rata dalam golongan, jadi tunjangan fungsional akan diterima sesuai dengan jabatannya.
    Himbauan ini saya sampaikan karena saya merasa kasihan kepada guru jang jabatannya maseh sangat rendah dan apabila sertifikasi tetap akan dilaksanakan kapan mereka² ini akan mendapatkan tunjangan fungsional yang layak.
    Mari semua guru dan pemerintah kita renungkan bersama.

  • tukimin

    hehehehe bener juga atuh kata kang bakri….. ternyata kita sudah dibelokkan …. ngitung angka kredit koq untuk naik pangkat :)
    tak dukung kang bakri

  • tukimin

    begini deh jadinya kalau negara yang ikut ngatur pemerintahan anggota DPR nya ada tukang becak:P

  • WIDAGDO

    Maaf ya, ada guru yang kerjaannya ngerumpi n nggak ada tanggung jawabnya malah dapat sertifikasi gara gara sarjana. Bapak-bapak yang hidupnya paspasan nggak bisa sertifikasi karena nggak mampu kuliah ya akhirnya gigit jari.

    Aku yakin sertifikasi tidak akan memperbaiki dunia pendidikan malah sebaliknya,menghancurkan dunia pendidikan.

    Yang ngambil kebijakan itu Dia Pikir Dia Pintar.

    Dosen at akademisi pun menunjukkan tidak bertanggung jawab ama lulusannya. eeee malah disuruh mensertifikasi lagi tu lulusannya. kacau balau deh negeri ini.

  • a

    pmerinyah tidak bijak

  • nelweti

    Dosen dalam mengurus kepangkatan kademik sudah mengumpulkan semua berkas, baik untuk bidang pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang. Dimana waktu itu semua berkas diminta yang asli oleh kopertis dan setelah dinilai di kopertis lalu dikirim ke Dikti. Setelah jenjang jabatannya turun, kami minta berkas tadi itu ke Dikti, tapi katanya sudah dimusnahkan. Nah,.. Untuk Sertifikasi dosen nanti salah satu yang dinilai itu adalah berkas yang sudah kami kumpulkan dan tidak dikembalikan oleh Dikti, DIMANA TANGGUNG JAWAB DIKTI ? Semua dosen ang mengurus kepangkatan mengalami hal yang sama dengan kami. ????????????? Terima kasih.

  • kebumensatu

    salam guru .negara ini dah ancur.mari ancurin para pemegang kekuasaan yang sukanya ngumpulin duit kita trus dibawa kabur

  • PANJAWI

    Saya perhatikan teman-teman guru yang lebih muda dari saya, saya berusian 56 tahun, 4 tahun lagi sudah pensiun dan saya tidak memenuhi kualifikasi karena lulusan sarjana muda. Prilaku mengajarnya tetap tidak ada perubahan, masih belum bikin modul, komputer tidak tahu, apalagi mengolah nilai dengan excel jauh dari harapan. Jadi tidak ada korelasi dengan lulus sertifikasi dengan perubahan sikap mengajar. Saya merasa sedih dengan kebijaksanaan seperti itu, sebanyak banyak saudara saya didaerah lain karena alasan jauh di pedalaman atau uang tidak punya untuk melanjutkan kuliah harus dirugikan. yang lebih menyedihkan sekali adalah timbulnya masalah antara guru yang lulus dengan guru-guru yang tidak memenuhi persyaratan. jadi kebijaksanaan ini sudah mengahancurkan wawasan wiyata mandala sehingga terjadi kecemburuan. Untuk saya peribadi, malah menimbulkan semangat, saya menjadi lebih rajin, membuat modul, animasi dll. Kenaikan gaji tidak akan mempengaruhi perilaku mengajar lebih dinamis.. tetap saja adem ayem.

  • Darmawan

    yaa ….sekali lagi ini hanya masalah proyek certifikasi yang cenderung dipaksakan dan dijalankan sebagai sebuah program. Program ini tidak berdiri ditengah pondasi kebutuhan dan kompetensi guru yang sebenarnya … ngambang ….
    Saya setuju dengan pak Budi … guru-guru lebih baik dikasih pelatihan-pelatihan, kursus, dan program yang sifatnya aplikatif, terukur, dan sistematis dalam mendukung dan mensukseskan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, betul gakkkk ???

  • ntha

    Pada dasarnya niat pemerintah melalui sertifikasi guru itu bagus. Menurut sy tergantung pelaksanaanya dilapangan. Masa guru diberi gelar ” tanpa tada jasa” terus pada hal beliau2lah yang membuat anda-anda semua bisa bercas-cis-cus seperti sekarang.

  • rie

    yaa saya juga setuju gaji guru naek tapii harus ada penertiban bagi univ2 nakal yang memberi sertifikat guru hanya dengan bayar….kan kasian yang bener2 uda blajar tapi ikut dituduh juga….

  • ivan

    Sertifikasi Guru & Dosen memang wajar aza kaliye, tapi harus yang ikhlas donk, jangan dah masuk sertifikasi eh kerjanya cuma enak-enakan aza. ingaaaaat itu amanah lho…!

  • Andang Mulyana

    Halo Boss apa kabar…. Duar Biasyaaa…
    Saya guru teknik elektronika yang tinggal di Bekasi, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 saya ngajar di Jakarta dan Karawang, saya boleh di sebut Guru Antar Kota Antar Provinsi (GAKAP). Orang seperti saya kalau disertifikasi mungkin oleh Sopir Bis atau Masinis KRL atau oleh Pulisi Lalu-lintas yang menilang……he he he….
    Menurut saya sertifikasi itu sangat bagus kalau tepat sasaran dan motifnya peningkatan kwalitas Guru, jangan diniatin mau dapat tunjangan sajahhh.
    Kepada Diknas Kota atau Kabupaten kalo ada lowongan PNS Guru jangan diumpetin ya Dosa Looohh….Gaji guru kan yang bayar rakyat bukan ente…

  • ridwanfarid

    niat adanya sertifikasi baik,…semoga tidak salah disalahgunakan dalam tingkat inplementasi…bravo Guru & Dosen

  • elvin

    sertifikasi bukan jalan terbaik karna hanya mengejar kuantitas bukan kualitas terbukti guru2 yng blum sarjana begitu gampangny mendaptkan ijazah sarjana hanya untuk memenuhi syarat sertifikasi. kalau menurut saya Guru diberikan aja gaji tambahan berdasarkan masa kerja

  • randy

    y…tuch??
    kl bwaanx dh korupsi….g’ bkln bs di tutup….tc crax donk g’sh pke ngeinjak harga diri guru…
    kasian mereka??tanpa beliau kita tidak akan mendapatkan ilmu…gurulah pahlawan tanpa tanda jasa,yang telah berjasa besar kepada qita semua……termasuk semua para koruptor………camkan itu……tikus2 negara..!!!!!!!!!!!!!!!

  • Paul

    Menyikapi masalah sertifikasi dosen, hal ni perlu menurut saya karena untuk memuat suatu standarisasi pendidik khususnya dosen. Hal ini sangat tergantung pada bidang ilmu masing=msing. Satu hal yang dirasa kurang adalah mengapa Profesor dianggap lulus sertifikasi padahal belum tentu prof lebih baik membuat portofolio dibandingkan dengan dosen biasa. Semestinya disamakan saja supaya kelihatan apakah prof tersebut sama kualitasnya dalam mendidik. Hal yang lain, bagi dosen yang sudah puluhan tahun mengajar dan menghasilkan alumnus yang sudah berhasil di masyarakat seharusnya otomatis tersertifikasi. Mungkin sertifikasi cocok bagi dosen yang baru dengan pengalaman mendidik di bawah 7 tahun. Selanjutnya untuk memenuhi 20% anggaran pendidikan maka seharusnya pemerintah memiliki rekening khusus dari pnerimaan negara. Saya yakin bila dari penerimaan pajak dan 20% diplotkan untuk pendidikan, tidak akan terjadi kekurangan dana dalam meningkatkan kesejahteraan gur dan dosen.

  • ning

    weleh…weleh..saya ikut sertifikasi, dah lulus dah dapat sertifikat sejak bulan maret 2007 eeeeladalah….katanya uang tunjangannya cair di bulan desember 2008….lha koq ternyata sampai hari ni bulan februari 2009 belum ada kabar apapun. Padahal untuk yg guru negeri sudah lho (PNS) tapi untuk kami yg guru swasta ternyata harus selalu berharap. kami juga tidak tahu persis apa kendalanya. yang jelas sudah melewati batas tahu anggaran. Pada siapa kami harus bertanya? Apakah memang perlakuan antara guru Yayasan(swasta dengan negri berbeda? Moga-moga aja segera ada kejelasan dari pihak yang berwenang dalam masalah tunjangan sertifikasi ini. Terima kasih. Salam penuh harapan.

  • anggraini

    saya sebagai dosen menyambut baik adanya sertifikasi ini, sehingga memacu saya sebagai dosen untuk memberikan yang terbaik bagi bagi nahasiswa dan meningkatkan diri kita.

  • Dony

    Sertifikasi sertifikasi…., masih rame aja ini forum…, :-D. Kejadian di tempat saya, ada pengajar PNS yang tidak masuk kelas 2 bulan, siswa banyak yang komplain cara ngajarnya, bikin RPP, Silabus, jelas-jelas ngopy, dia lolos sertifikasi… aneh…?.., tapi nyata !!!

  • rochmatsalim

    EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
    MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

    GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
    OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
    MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

    KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
    OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
    KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

    MAAF, ini yang ngetik anak saya yang belum lolos sertifikasi, habis baru berumur tahun, maaf ya.

  • HENIS SETIARTO

    Malang nasibmu pak guru yang belum dapat sertifikasi…..itulah Endonesya…..berat sama dipikul ringan dibawa sendiri …zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ,.,,,,,,,,,z,,,,,rtgdjkjdfklk…………………………

  • GTTS

    pASTI pAK bUDI TIDAK IKUT MEMUTUSKAN YANG SEPERTI SEKARANG TERJADI KAN PAK YA …? BEda satu kali gaji pokok lho Pak….satu sekolah sama-sama sarjana …..Psikolog mana yang dipakai …..tuntutan kerja…SAMA …..apalagi yang sudah 20an tahun kerja jadi guru ( usia belum 50 th )………dieliminasi sajalah …. kasihan dia gigit jari…..Seharusnya Pak Prof Surya bisa hapus yang usia 50 th…cukup dg kerja 20 tahun saja…….Lho Pak Surya diam saja….atau karena …..ah…nggak usah karena2 lah……ini kan tahun 2009. ………>>>>>>>>>>????????<<<<<<<(*O+_O))OP)P)PPkkkkkk

  • GTTS

    pasti GTTS itu Guru Tua Tidak Sarjana………ya kasihan juga sih…eh ada lho yang berani tanding …walau tidak sarjana tapi pengalaman dengan yang sarjana tak punya pengalaman kalau tujuannya untuk meningkatkan kualitas peserta didik……salut untuk yang begitu GTTS ….sabar ya ( memang nasibmu untuk selalu sabar dari dulu )….

  • SBY-MJKT

    kalo mau jadi negara maju kita hrs mau memikirkan dari segi kemampuan otak individu pengajar bukan dari title seseorang, lihat negara-negara yang lebih menghargai kemampuan individu. Ada petani yang memahami teknologi lebih baik dari orang-orang yang berlabel S… tapi lebih dihargai malah-malah bisa jadi dosen di PT (sayangnya hanya di negeri orang….kapan yang seperti ini dinegeri “RI” tercinta?). Bila kompetensi hanya dilihat 100% dari label akademis maka kualitas gak akan pernah maju deh. Lebih maju negeri impian dari pada negeri kita kayaknya deh. Kalo mau jadi pendidik yang penting dari otak bukan dari titel doang….. karena titel bisa direkayasa. “Majulah negeri ini dengan orang-orang yang memiliki pemikiran”. Ingat sejarah negeri ini dibangun oleh orang-orang yang memiliki wawasan/pemikiran bukan orang yang hanya membanggakan titel tanpa kwalitas (for sake birocration yang berbelit-belit).

  • hendriansyah

    Sertifikasi membuat hidup keluarga saya berantakan.
    Disaat saya lolos sertifikasi, istri merasa tersaingi dan anak pun menjadi korban…., “noh belajar sama yang prof..”, dan itupun tidak hanya dirumah. di Instansi tempat saya bekerja pun sama.
    Mengapa demikian ????
    menurut fakta yang ada terdapat pihak-pihak yang yang tidak berkompeten dalam mengajar tetapi lolos sertifikasi. …..,

  • Putu

    gara-gara sertifikasi ini guru wajib 24 jam mengajar padahal itu tidak mungkin. contoh guru ekonomi hanya mendapat jatah mengajar 6 jam selama seminggu. bagaimana itu? apakah ia harus ngajar juga ditempat lain, atau guru ekonomi dihapus dirubah menjadi guru IPS atau IPA (untuk memenuhi syarat 24 jam). ga mungkin kan?

  • centrareload

    Saya setuju sekali dengan adanya sertifikasi guru. Yang saya tidak setuju adalah adanya tunjangan profesi setelah berhasil mendapatkan sertifikasi itu. Coba bayangkan yang sekeluarga guru semua dan sertifikasi semua dan dapat tunjangan gaji semua jadi KAYA RAYA! Yang sekeluarga cuma 1 yang jadi guru dan dia dapat tunjangan sertifikasi jadi AGAK KAYA. Yang sekeluarga cuma 1 yang jadi guru dan tidak dapat tunjangan sertifikasi jadi GURU MISKIN. Siap pa tidak pemerintah memberikan BLT untuk GURU MISKIN?
    Sertifikasi Guru bukan tongkat pesulap yang bisa mengubah sekali putar menjadi pendidikan bermutu di negara ini. Justru sertifikasi dan tunjangan profesi hanya menimbulkan keterpurukan bagi dunia pendidikan kita: guru saling iri (kecuali si ketua PGRI yang mungkin sudah gak butuh uang untuk keluarganya itu ) sehingga menimbulkan ketersendatnya Kegiatan Belajar Mengajar. GURU MISKIN pun akan tetap dengan semboyannya”NGOBYEK JALAN TERUS!”

  • gurujuga

    Nah,di milis ini kan ada guru yang lolos sertifikasi nanyanya….UUD(ujung-ujungnya duit) bukan nanya gimana cara ngajar saya karena saya sudfah disertifikasi? Ya kan NING? Dan lagi guru yang dah dapat gaji tunjangan profesi karena lolos sertifikasi kalo ditanya kenapa ngajarnya tetap aja padahal gajinya udah tambah banyak,apa jawabannya…..? INI NAMANYA REJEKI TAHUUUU! Saya yakin,apa itu GURU ato DOSEN yang dicari pada sertifikasi pasti……tunjangan gajinya! Masa sih Dosen Anggraini bener dengan sertifikasi bisa memberi yang terbaik bagi mahasiswanya? Sertifikasi kan cuma ngumpulin portofolio ini itu? Bukan dikasih diklat tentang ilmu kependidikan dsbnya? Kalopun ada diklat,juga asal-asalan!Bohonglah kalo sertifikasi menambah kemampuan guru dalam mengajar! Kalo menambah gaji iya …tuh yang gaji sertifikasinya dah pada keluar. Sertifikasi hanya menunjukkan NIH INDONESIA KAYA RAYA! GAJI GURU AJA DOBEL-DOBEL! Hidup GUru yang Berbakti Bagi Nusa dan Bangsa,bukan guru Yang Berbakti karena dapat gaji sertifikasi!

  • gurujuga

    BUAT PAK BUDI,BISAKAH KOMENTAR DI MILIS INI DI JADIKAN BUKU LALU DIHADIAHKAN PADA MENDIKBUD,KETUA PGRI PUSAT,KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROPINSI,KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN,KEPALA SEKOLAH,GURU-GURU YANG SUDAH DAPAT GAJI SERTIFIKASI. KALAU MEREKA TETAP BISA TERSENYUM,BERSYUKURLAH KARENA BERARTI HATI NURANI GURU MEREKA TELAH TERCABUT DARI AKAR SISI KEMANUSIAN MEREKA. TETAPI BILA MEREKA KEMUDIAN MERASA PRIHATIN DAN MENDUKUNG PERUBAHAN SERTIFIKASI DAN TIDAK TEGA MAKAN GAJI SERTIFIKASINYA, BERARTI MEREKALAH GURU LUAR BIASA YANG BENAR-BENAR BERJIWA GURU. BERANIKAH?

  • Drs. Tugiyoso

    Assalaamu’alaikum wr.wb.
    Berbicara mengenai program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, sebenarnya ide atau gagasan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara pribadi saya sangat setuju, t e t a p i …… sayangnya Pemerinath dan DPR tidak bersikap ADIL. Hal ini bisa dilihat pada pasal 17 ayat (1) dan (2) yaitu mengenai tunjangan bagi yang sudah mendapatkan sertifikasi. Dikatakan (secara jelas) bahwa untuk Guru PNS diberikan tunjangan fungsional sedangan untuk Guru non PNS (Swasta) diberikan SUBSIDI tunjangan fungsional. Kalau ada kata Subsidi itu biasanya pasti tidak full.
    Meskipun zaman sudah berubah, tetap saja Pemerintah masih melakukan Diskriminasi antara guru Negeri dengan guru Swasta. Padahal banyak sekali guru Swasta lebih berat kerjanya, lebih berat pengorbanannya dibandingkan guru Negeri dalam mendidik anak bangsa. Dalam ukuran kesejahteraan, guru Negeri itu sebenarnya sudah sedikit lebih sejahtera daripada guru-guru Swasta.
    Sebenarnya mau kemana sih arah kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.

  • rochmatsalim

    Ada perkembangan baru Guru brgabung dalam KGI Klub Guru Indonesia, kapan ada KDI (Klub Dosen Indonesia)? bukan …. Dangdut lho…

    tapi yang lagi maju sertipikasi, serasa sedang dalam anugrah terindahnya lho….

    ditempatku yang udh dapat sertifikasi, malah sering kosong tuuuch (sssst diam ya….)

  • rochmatsalim

    @hendriyansah sabaaaaaaaar ooooooom, istriku belum-belum udah kupecat dari jadi TT di sebuah SMKN kok, takutnya jadi mimpi PNS + sertifikasi hasilnya …. 1 bulan anak-anaku trauma mendengar suara semprotan nyamuk…

  • azis besar

    komentar-komentar yang masuk is OK, semua kayaknya pesimis dengan sertifikasi guru n dosen. memang demikian realitanya! saya praktisi pendidikan, saya tidak melihat ada perubahan signifikan bahkan tidak ada perubahan kualitas sama sekali antara guru yang disertipikasi dan yang belum. buang-buang uang negara memang. dan jadi ajang bisnis …….. siapa ya? pokoknya ada deh yang mengeruk keuntungan dalam sertifikasi ini. kalo memang betul-betul ingin meningkatkan kualitas n profesionalisme guru, saya kira nggak cukup dengan porto folio. nggak lulus diklat. wong ujung-ujungnya duit. semua tergiur dengan tunjangan yang waaaah, ketika yang bersangkutan udah ngantongin sertifikat. urusan kualitas wealah-wealah. cek aja realitanya di lapangan!

  • suharto

    Allhamdulillah Saya mah sudah lulus sertifikasi,cuma duitnya belum turun katanya sih bulan ini.mudah-mudahan aja bener.soalnya anaku tahun ini mau kuliah jadi sedikt terbantu,kalo masih kurang kemana lagi cari duitnya kalo bukan ngegadaikan SK ke Bank.soalnya cuma itu yang bisa dilakukan oleh para guru kalo lagi kepepet masalah keuangan.yang jadi masalah yaitu janji Presiden,Mendiknas katanya tahun 2009 gaji minimal guru adalah 2 jt,Tunjangan funsional naik,uang makan akan dibayarkan(Kota sukabumi sudah berjalan) guru juga akan menikmati kenaikan gaji 15% di luar kenaikan gaji PNS yang 15% istilahnya mah dobel.tapi kenyataanya tidak ada,semuanya belum terbukti.ini fakta.Buat pak Budi,tolong sampaikan pesan ini ke Mendiknas,salam kenal.

  • akhlis

    ortuku guru semua.sebagian saudara juga.tumbuh di lingkungan guru juga,dan sekarang juga ngajar(meski tdk tetap).adikku juga kuliah PGSD,yg ujung2nya pasti jadi guru jg.tapi semua itu tdk membuatku ingin menjadi guru ato dosen :)
    benar bhw sertifikasi diniatkan demi kemajuan bgs ini,tapi rupanya niat ini menjadi tercemar dg nilai2 kapitalis.sekarang semua org mau jadi guru demi uang,gaji yg berlimpah,beban kerja yg (bagi sebagian org)tdk terlalu berat.
    Ayah berkata betapa tdk adilnya bagi guru yg mengajar dg beban yg lebih sedikit dg beban yg lebih berat dengan jenjang yg berbeda,tapi disamakan upahnya…bukannya ini malah menimbulkan kecemburuan sosial yg baru???
    pernah juga scr tdk sengaja membaca soal ujian SD yg dibuat guru bersertifikat.Astaghfirullah,banyak banget salah tulisnya,salah tata bahasa,dsb…kompetensi?profesionalisme?RAIB KE MANA SEMUA ITU???
    singkat kata,mengerikan…
    mengajar dan mendidik memang mulia,tapi kl begini apa tdk menodai kemuliaan profesi guru?prihatin sekali dg bgs ini…
    sertifikasi ini seolah menjadikan pendidikan mjd komoditi dagang semata,semuanya cuma ttg uang,gaji,kesejahteraan….pdhl profesi guru ialah profesi yg lebih mengedepankan sisi spiritual,moral,etika.meski tdk bs disangkal,guru jg butuh makan,sandang,pangan,papan…
    pendangkalan arti kata “pendidikan” menjadi hanya sekedar mendpt selembar ijazah,sederet angka dan huruf,pemindahan kucir saat wisuda,kelulusan 100%,status akreditasi,bla bla bla….terjebak simbol2,kehilangan esensi…menyedihkan
    cuma bisa berdoa spy semua keluh kesah di atas bukan pertanda bgs ini akan ambruk. tapi merupakan teguran agar bgs ini bisa mawas diri…Amin

  • akhlis

    tambahan lagi! tiba2 marak seminar,diklat,dsb ….ujung2nya spy bisa memenuhi tabel2 portofolio itu secepat2nya….
    bukannya ingin menghujat para guru,krn tdk semua guru spt itu, tapi kbanyakan malah mencari jlan pintas,menitipkan uang seminar pd satu teman spy dpt sertifikatnya..sementara dia sendiri di rumah,tdk mengikuti seminar.Apa2an ini?Kl guru2nya terbiasa curang,bgmn murid2nya?
    tdk heran ada sekolah2 yg tdk lulus 100%.sudah tdk jujur,di akhirat dpt hukuman.ditambah tdk dpt nilai yg bagus&tdk lulus,di dunia dpt kesusahan,rasa malu pula.mesti bgitu jg,msh pd ga kapok2…

  • suharto

    Buat akhlis,kalo guru jujur berapa persen siswa yang lulus ujian nasional?paling 20%.Ujian nasional sebagai syarat kelulusan,membuat posisi guru serba salah.kalo ada siswa banyak tidak lulus,semua pihak menyalahkan guru.padahal kemampuan anak berbeda.

  • Andang Mulyana

    Saya usul Pak mentri supaya nyamar jadi robin hood supaya tahu keadaan dan kelakuan guru yang sebenarnya

  • DENI

    Sekarang musim cair uang sertifikasi, menerima belasan juta. Yang sudah sertifikasi senyum-senyum, seperti bangun dari mimpi indah. Tapi hasil kerjanya untuk anak bangsa, mana tuch ? Kayaknya jalan ditempat.

  • maulana

    bicara soal sertifikasi mesti rame bicara soal duitya. emang tunjangan tu sebaiknya diberikan pada guru, dosen (pendidik) bukan buat buruh mengajar. sebab kenyataannya sekarang di kita memiliki banyak buruh mengajar tetapi sedikit guru.

  • adek

    Sekarang kan sudah berjalan nih sertifikasinya. Bapak sudah ikutan belum dan dapat tunjangannya ? hehehe

  • dtacibatu

    kepada pemerintah mohon dipertimbangkan mengenai prosedural sertifikasi. di satu sekolah banyak guru yang belum melaksanakan sertifikasi sementara jumlah guru banyak dan jumlah jam sedikit. sementara setiap orang yang masuk sertifikasi harus menempuh 24 jam. Jadi bagaimana caranya yang terbaik demi kelangsungan belajar disekolah tersebut. Disisi lain 24 jam yang ditempuh oleh guru yang masuk sertifikasi bisa dilakukan, disisi lain tidak mengurangi jam mengajar guru yang lain yang belum sertifikasi. Diakui semua guru membawa beban kelurganya , bila dikurangi maka jatah untuk keluraga bisa berkurang. Disisi lain pula secara prosedural yang harus sertifikasi harus kualifikasi S1 , tapi wiyata baktinya masih sedikit tapi ada sebagian guru yang belum masuk kualifikasi s1 tapi wiyata baktinya disekolah tersebut sudah layak mendapat perhatian pemerintah, MANA yang harus didahulukan ????. APAKAH harus mengajukan guru yang masuk kualifikasi S1 dengan tidak mempertimbangkan wiyata bakti.
    CONTOH kecil disatu sekolah jumlah guru 25 orang sementara jumlah jam 347 saja maka kalau mengacu 24 jam per guru hanya 13 guru saja. maka yang lainnya dikemakan ????.
    Wakaupun itu semua akan kembali kepada sekolah tersebut, hanya peran serta dari pemerintah sangat diperlukan untuk menjawab masalah tersebut. DIAKUI semua guru yang mengajar di satuan pengajaran semuanya BERHAK mengikuti sertifikasi (walaupun untuk sekian tahun yang akan datang karena kualifikasi )

  • Siethy

    Sertifikasi guru merupakan jalan yang terbaik bagi guru-guru yang umurnya tidak memungkinkan untuk ikut CPNS.karena hanya itu harapan terakir agar bisa menikmati rizki yang memang harus di terima melalui sertifikasi.tetapi saya kurang setuju bila sertifikasi harus di ikuti oleh para pegawai negeri karena gaji mereka 2 kali lipat ,padahal masih banyak wiyata bakti yang belum bisa kejaring ikut sertifikasi dan umur mereka juga sudah tua .dan kami juga berharap agar yang sudah ikut sertifikasi bisa langsung di angkat jadi PNS.

  • Martha Hartini

    Mohon respond ke email saya sbb :

    Apakah saya masih ada kesempatan untuk ikut mendapatkan
    sertifikasi guru ( usia saya sekarang 45 tahun ).
    Sejak tahun 1995 saya sebagai guru honor bhs. inggris di
    SMK NEG 14 Jakarta, dan mendapat SK Menteri P& K sebagai
    guru honor pada tahun 2001.
    Sampai sekarang masih menjadi guru honor, sedangkan methode saya mengajar, secara pola sistim dan praktis, agar
    lebih mudah ilustrasi pengajaran cepat diterima/dimengerti oleh murid2 (baik yang memiliki daya tangkap diatas rata2, maupun tidak), dengan motivasi bahasa adalah berbicara
    dan berkomunikasi antar negara, bukan sekedar teori2 sajayang menimbulkan kejenuhan bagi murid2, tetapi dengan motivasi bertujuan agar murid2 Indonesia dapat berkwalitas dalam berkomunikasi dengan negara2 lain, maka secara tidak langsung dengan cara berkomunikasi dengan bangsa2 lain, maka rahasia2 negara lain terutama
    bagaimana merubah dari bentuk negara berkembang menjadi negara maju dapat dianalisa oleh bangsa kita pada saat ada kesempatan berkomunikasi dengan bhs. international tersebut dengan cara mencari tahu melalui
    wawancara secara tidak langsung atau curhat dengan bangsa2 lain.
    motto : kita bukan yang nomor satu, tetapi kita adalah yang terbaik ( we are not the first but we are the best one for our country, Indonesia ) it is important thing subject to
    reach all the students to be excellent for their language
    quality for other nations in the World.

    Demikian, terima kasih atas tanggapannya.

    Hormat saya,
    Martha Hartini M.Ed
    Phone. 021 – 32307537. (direct)

  • ernist

    Saya rasa masalah sertifikasi guru sudah jelas dech, Undang-undangya juga sdh jelas apalagi dengan terbitnya PP74 saya pikir sich kok naif banget masih dipersoalkan lagi. Sebelum kita berpikiran jauh dan gak jelas terhadap sergur sebaiknya simak dulu bunyi undang-undang dan kebijkan serta pedoman2nya. Saya rasa yg membuat kebijakan ini juga bukan orang sembarangan.

    Orang boleh meragukan bahwa matahari itu panas
    Orang boleh meragukan bahwa salju itu dingin
    Tapi jangan pernah meragukan guru bersertifikat.

  • noviyanti

    saya adalah seorang guru yang sangat tidak setuju dengan adanya sertifikasi, memang tujuannya baik tapi coba lihat dilapangan…mereka lari dari sekolah yang satu ke yang lain karena dituntut penuh jam..mana efektif buat mengajar…itu baru kulitnya…belum lagi pngurusan berkas-berkasnya banyak yang palsu sertifikat-sertifikat palsu hasil scan….kemampuan mengajarnya sama dengan kami-kami mungkin lebih baik kami, tidak lebih. siswa-siswa skarang malah menjadi bodoh, ujian kasih tunjuk beda dengan saya sekolah dulu..coba kalo kita sadar diri harusnya malu menyandang gelar profesional, malu mendapat uang lebih kalo kerja buruk mungkin karena tujuannya satu “UANG” SEGALA MACAM CARA ORANG LAKUKAN, DASAR ORANG INDONESIA TAK TAHU DIRI..

  • noviyanti

    Jangan diteladani kata kata ini “Tapi jangan pernah meragukan guru bersertifikat”. orang bodoh yang berlindung dibalik kebodohan…lihatlah kenyataannya di lapangan sungguh tidak adil pemerintah memberlakukan ini kepada pengajar….sertifikasi bikin bodoh siswa buktinya penyimpangan UAN TERJADI DIMANA-MANA

  • Yudi Nugraha. ST

    Sertifikasi adalah suatu bentuk ketidak percayaan terhadap pengajar (guru dan dosen), karena profesinya belum memenuhi aspek legalitas formal sebagai guru dan dosen juga kompentensi dalam melakukan pengajaran di kampus, ketidak percayaan itu ditujukan juga kepada guru dan dosen yang sudah PNS, yang aneh padahal mereka diangkat setelah melewati beberapa proses sehingga menjadi layak sebagai guru atau dosen, apalagi dengan ijazah adan titel adalah sebagai sarjana pendidikan, yang jadi pertanyaan apakah mereka yang sudah PNS masih juga harus diberikan sertifikasi, saya setuju kalau guru swasta yang sarjana murni tanpa akta IV, diberikan diklat untuk sertifikasi sebagai guru yang profesional, bagi saya sertifikasi jalaninya saja karena guru swasta murni dengan ilmu murni meski sudah ber akta IV, yang katanya akta IV adalah sebagai gerbang menuju profesi guru………….

  • hasan

    sertifikasi hanya dijadikan ajang untuk mendapatkan tambahan uang yang lebih banyak, sedangkan kualitasnya masih banyak yang kalah dengan guru yang tidak dapat sertifikasi…..apa tolak ukurnya?????

  • PUDYASTUTI

    SAYA SEORANG KEPALA SEKOLAH, SAYA BERUMUR 49 TAHUN 8 BULAN, YANG SAYA TANYAKAN ADALAH aPAKAH SAYA JUGA HARUS IKUT SERITIFIKASI GURU MISALNYA DIKLAT

  • Rudiansyah Hanafi

    1. Dilingkungan saya bekerja, saya rasakan tidak ada beda antara dosen yang bersertifikasi dan tidak sertifikasi. Terkecuali kesibukan akhir tahun untuk menyiapkan berkas/dokumen yang akan dinilai secara berkala bagi dosen yang telah memperoleh sertifikasi. Beban kerja baik secara kuantitas dan kualitas sama saja seperti sebelum sertifikasi.
    2. Seharusnya bagi PT yang telah terakreditasi dan apabila akreditasinya mengalami kemunduran/penurunan, maka orang yang paling bertanggung jawab adalah rektor/direktur, kemudian disusul oleh dosen yang bersertifikasi. Demikian pula sekolah, apabila muridnya banyak yang tidak lulus ujian akhir nasional maka kepala sekolah harus bertanggung jawab disusul kemudian oleh guru yang sertifikasi.
    3.Omong-omong masalah sertifikasi. Seharusnya bagi orang yang menempuh test TOEFL International dengan skor 550 misalnya. Maka negara harus mengakui dan memperlakukan mereka setara dengan sarjana bahasa Inggris dengan masa berlaku 2(dua) tahun, apapun latar belakangnya.
    4. Jika ujian akhir nasional(UAN) kita anggap sejenis ujian sertifikasi. Maka siswa yang baru berada di tahun kedua jenjang sekolah,kemudian ia mengikuti UAN dan lulus, maka selesai sudah masa pendidikan di jenjang sekolah tersebut. Jadi tidak perlu ada kelas akselerasi.
    Inilah menurut saya manfaat dari sertifikasi itu. Terima kasih.

  • P. Kahana, M.Eng.

    mengherankan, setelah dapat dana setifikasi gak ada perubahan dan ironisnya malah semakin malas untuk menuntut ilmu di lembaga formal karena ketakutan kehilangan sertifikasi. hal ini kontra produktif, harusnya semakin meningkat malah mlempem. sebelum lulus program master saya sudah lolos setifikasi namun sampai sekarang belum dapat tunjangan juga. beruntung ilmu yang aku dapatkan layak jual dan banyak yang memerlukan , baik sebagai partner lokal program riset, konsultan energi terbarukan, menciptakan teknologi tepat guna dll. lewat tulisan ini saya ucapkan selamat pada yang beruntung mendapatkan tunjangan sertifikasi. ha ha ha. . . . . saya cermati masih banyak yang mandeg di golongan 4A karena kemampuannya dalam menulis / meneliti nollll besar, apakah itu profesional???? amit2 jabang bayi.

  • Bang Iwan

    Semoga saja hal ini akan lebih memacu kreatifitas Guru dan Dosen.

  • Dwijayasblog

    Mas, ga usah terlalu mikir berat untuk memahami sertifikasi guru. Inikan cuma salah satu program pemerintah untuk mensejahterakan guru dan menaikkan kompetensi. Indonesia mana punya tenaga profesional dibidangnya? Orang sukses bukan orang yang profesional di bidangnya tapi yang mampu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, contohnya nyata Warkop DKI.

  • arsyad

    Walaupun saya tidak terlalu mengerti…..semua kegiatan dan kebijakan dari pemerintah bermaksud baik. dan untuk kemajuan bersama terutama dunia pendidikan…..hanya mungkin banyak pelaksanaannya yang menyimpang dari tujuan yang telah di tentukan….ataupun bahkan tujuan yang seharusnya diharapkan tidak tercapai di sebabkan banyak hal….apakah karena kurangnya sosialisasi dan penekanan maksud dari sebuah kebijakan, dan sebagainya….itu sih menurut aq….kalau saya sih tetap berfikir positive thinking….yang paling dasarnya adalah…..saya bertanggung jawab dalam memenuhi semua kewajiban saya dan sedaya upaya mendidik calon calon penerus bangsa…

  • Awandragon

    sulit gan utk verifikasi, pasti ada pelicinnya…. pasang link saya di blogrooll agan ya

  • RizkiMulia

    Mudah2an dengan ada niat baik dari semua pihak dan pro kontra yg mungkin bisa dibilang mudah tapi pelik ya mudah2an pendidikan di Indonesia bertahap harus lbih baik (optimis) ke depannya. semua pihak yg terlibat didalmnya mulai dari pemerintah, guru, dosen, penilai tahu akan tugas dan kewajibannya masing-masing. Kasian rakyat, mereka harus diberikan pendidikan yang terbaik dari semua pihak yg terlibat di dalamnya. Jangan dijadikan proses sertifikasi ini sebagai pangkal masalah baru dalam dunia pendidikan, miris mendengarnya. Mudah2an saya berpikir positif akan hal ini ( sertifikasi) guru dan dosen bisa menjadikan fungsi, tugas dan kewajibannya lbih baik lagi . serta harapan kesejahteraan pahlawan tanpa tanda jasa yg menurt saya harus di beri jasa ini semakin sejahtera ke depannya. serta pendidikan ke seluruhan di Indonesia mulai dari tk. SD s/d PT bisa lbih baik lagi dan bisa mengejar ketertinggalan atau bahkan sejajar / lbih dari bangsa lain yang lbih maju. maju terus pendidikan indonesia, maju terus guru dan dosen Indonesia. ditanganmulah tunas2 harapan negeri ini berada. Keep spirit n be optimis.. Salam

  • xamthone

    sertifikasi guru merupakan pemborosan uang negara, lebih baik disumbangkan untuk pembangunan jalan biar ekonomi semakin meningkat.

  • Sertifikasi Guru (2) « Bogor – Jakarta (hampir) Setiap Hari

    [...] Guru dan komentar Pak Guru Urip tentang situs tersebut Sertifikasi guru, perlu atau tidak Sertifikasi Guru dan dosen Seragam tidaknya sertifikasi [...]

  • ilunk

    Sergur itu program pemerintah, sepatutnya kita hormati,
    walaupun menurut saya dengan adanya test tidak relevan
    bagi yg ngajar puluhan tahun untuk mikir soal-soal yg di dpt pada masa kuliahnya…karena klo dah ngajar fokus pada 1 mata pelajaran..

    apakah klo yg lulus sergur dijamin kualitasnya…yg pasti sih otaknya…
    apakah kelakuannya juga lulus, cara ngajarnya juga lulus….

    untung saya ga jadi guru… makan ati…

    Salut dah, angkat topi buat mereka…. merdeka Pak..!!!

    atau belum merdeka ???
    :D

  • adriiir

    sertifikasi guru , sebagian menjadi sumber pendapatan pihak tertentu, banyak tidak sesuai aturan. guru yang sudah mengajar 21 tahun lebih tidak dapat sertiofikasi, dengan berbagai alasan, tidak cukup persyaratan dan sebagainya. ada guru mengabdi mengajar 4 tahun, eeee sudah sertifikasi……… kacxau pendidikan . guru saya dikibuli, akhirnya guru ngibuli siswa, dst……

  • Arif

    semoga menjadi lebih profesional

  • Pasang Iklan Baris gratis tanpa daftar

    wah mesti menang pelicin gan supaya cepat sertivikasi

  • Laila

    Sip,setuju deh…..

  • west boneo

    Pada kalimat di atas “Negara ini masih kekurangan guru”. Namun pada kenyataannya para pejabat di atas dan staf-staf mereka (baik di Diknas maupun departemen lain) menyiratkan bahwa “negara ini tak perlu guru”, sehingga dengan berbagai cara “baik sindiran membuat berbagai macam rencana kegiatan untuk mempertanyakan dan menghambat (dana) sertifikasi guru.
    “Tunjangan Profesi Guru” ini wacananya muncul (sejak diterbitkannya UU Sistem Pendidikan Nasional) yang bersamaan dengan wacana Tunjangan Profesi bagi Tenaga Medis dan Kesehatan (Perawat, Bidan, dan Dokter – yang diterima jauh sebelum Tunjangan Profesi Guru lewat sertifikasi dikucurkan). Mengapa Tunjangan Profesi bagi Tenaga Medis dan Kesehatan tak pernah terusik dan dipermasalahkan, karena yang mengelolanya adalah para Perawat Senior yang telah dapat Jabatan di Depkes (tetapi tetap berprofesi sebagai Perawat, dan Dokter – sementara pelayanan mereka masih menomorsatukan orang-orang yang berduit banyak, kalau ASKES adalah momok bagi mereka dan pelayanannya alakadarnya saja), “Tunjangan mereka malah bertambah dan bertambah kan mustahil mereka akan mempertanyakan, mengurangi bahkan menghambat” Kompetensi dan Profesionalisme kalangan mereka sediri” tunjangan untuk mereka sendiri.

    Sedangkan “Guru ?”. Yang mengelola tunjangan profesi guru adalah bukan guru. Para Pejabat dan para Staf mereka yang ada bekerja di DIKNAS tidak berasal dari guru bahkan kalau pun yang pernah jadi guru malah berbalik menyalahkan guru (mungkin Takut Kehilangan Jabatan berarti akan kehilangan yang lainnya).
    Apakah mereka produk dari Guru yang ber-Sertifikasi, ter-Uji Kompetensi-nya dan sangat Profesional ?
    Mengapa bisa jadi Pejabat dan Orang-orang Pintar, ya ?
    Mengapa mereka tidak mempertanyakan Ilmu dan ke-Ahli-an yang mereka terima dari guru-guru mereka yang tidak ber-sertifikasi dan tidak ter-uji kompetensi-nya dan tidak profesional.

    Mungkin Kata Kunci-nya adalah “ANTARA MAU MEMBERI DAN TAK MAU MEMBERI”
    Inilah namanya “POLITIK PENCITRAAN” agar baik dan bagus di mata Dunia Internasional.

    TENTUNYA MENDIKNAS ADALAH PRODUK GURU (bukan dosen) YANG TER-SERTIFIKASI, TER-UJI KOMPETENSI-NYA DAN PROFESINAL.

    oemar bakri …. oemar bakri …. oemar bakri …. oemar bakri …. oemar bakri …. membuat orang pintar kaya habibi tetapi tidak TER-SERTIFIKASI, tidak TER-UJI KOMPETENSI-NYA dan tidak PROFESINAL.

    SEHINGGA HARUS DIUJI.

  • acep

    Kemana sih, ada yg tahu ngga …kalau mau konsultasi langsung kemana ya….masalahnya..sy k LPMP sudah,..dinas pendidikan&kemenang jg sudah…sy di pimpong2

  • suharyanto

    Iy betul sekali,saya sangat setuju..

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.839 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: