Permasalahan Pengadaan Teknologi Informasi di Indonesia

Minggu lalu saya ikut memberikan presentasi Sharing Vision tentang “Pengadaan Teknologi Informasi di Indonesia”. Ini untuk kedua kalinya kami menyelenggarakan acara dengan topik yang mirip. Pesertanya selalu banyak karena ternyata banyak permasalahan dalam pengadaan IT ini. Mari kita kupas satu persatu.

Hasil survey menunjukkan bahwa banyak kasus korupsi di Indonesia yang dikaitkan dengan pengadaan IT. Ada beberapa kasus yang sebetulnya bukan korupsi akan tetapi karena sifat IT – yang cepat berubah dan menjadi lebih murah – maka proses pengadaannya terlihat seperti korupsi.

Bidang ilmu mikroelektronika berkembang dengan pesat sehingga menghasilkan mikroprosesor yang semakin kecil ukurannya, semakin meningkat kemampuan pemrosesannya, dan semakin murah harganya. Sebagai contoh harga komputer Pentium III tiga tahun yang lalu harganya bisa jadi lebih mahal dari harga komputer Pentium 4 saat ini. Jika proses pengadaan dievaluasi, maka pengadaan komputer Pentium 3 saat itu akan dianggap korupsi.

Ada sebuah kasus lain. Sebuah perusahaan menerapkan e-procurement. Sebelum melakukan proses tender dengan e-procurement itu mereka telah menetapkan perkiraan biaya adalah 80 juta rupiah. Pada mulanya peserta tender memberikan harga yang berkisar 80 juta. Namun setelah proses berjalan, para peserta banting harga. Ya, bukan menaikkan harga akan tetapi banting harga. Sehingga akhirnya pemenangnya adalah yang menawar 20 juta rupiah. Hah! Bagaimana ini?

Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama memang dari perusahaan tidak mampu membuat prakiraan (owner estimate). Kemungkinan kedua, vendor ini memang ingin masuk ke dalam perusahaan dengan cara apapun. Setelah masuk ke dalam perusahaan, barulah mereka mencekik perusahaan. Bagaimana caranya?

Satu kejadian yang dialami oleh sebuah perusahaan adalah ketika perusahaan ingin melakukan pengadaan untuk backup (disaster recovery) dan/atau maintenance. Ternyata perangkat yang dibeli itu hanya bisa dibackup dengan produk yang sama dari vendor tersebut. Atau maintenance hanya bisa dilakukan oleh vendor tersebut. Pada tender kedua ini, vendor tidak mau banting harga akan tetapi pasang harga yang normal. Misalnya untuk produk yang sama sang vendor memasang harga 60 juta rupiah. Memang harga ini masih di bawah kemampuan perusahaan untuk membelinya. (Dalam kasus yang lain bisa lebih.) Akan tetapi tetap timbul masalah. Pihak auditor akan mempermasalahkan: mengapa pada pengadaan yang lalu (dengan spesifikasi perangkat yang sama) harganya hanya 20 juta sekarang harganya 60 juta? Tuduhan korupsi muncul!

Sifat produk IT berbeda dengan pengadaan furniture (misalnya). Kalau beli kursi, ya bisa beli putus. Kalau beli produk IT, katakanlah sebuah sistem database atau paket aplikasi, maka ada keterikatan antara produk tersebut dengan support atau maintenance. Keterikatan terhadap vendor ini juga sering dijadikan tuduhan korupsi.

Belum lagi ada perubahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. VoIP merupakan salah satu contohnya. Agak aneh jika orang menggunakan VoIP kemudian dituduh korupsi. Mungkin inilah yang disebut kriminaliasi teknologi?

Tuduhan korupsi ini dapat membuat industri IT mandeg. Orang menjadi takut untuk melakukan proses pengadaan. Lebih baik tiarap saja. Biarkan perusahaan tidak maju, yang penting kita aman. Demikianlah yang terjadi. Aduh …

Mudah-mudahan pihak KPK, BPK, Jaksa, Penyidik, dan lain-lain paham atas situasi seperti ini, bahwa ada kekhasan dari IT sehingga dia tidak dapat disamakan dengan kasus pengadaan biasa.

Masih banyak kasus yang lain. Nanti tulisan ini akan saya perbaharui secara berkala.

About these ads

About Budi Rahardjo

Teknologi informasi, security, musik, buku Lihat semua pos milik Budi Rahardjo

18 responses to “Permasalahan Pengadaan Teknologi Informasi di Indonesia

  • andriansah

    (Mungkin) para auditor hanya melihat dari jumlah angka2 saja, kalo di tender sebelumnya bisa murah kenapa sekarang mahal?

    Seperti sebuah program, gw tawarin harga 200 juta eh yang masuk yang harganya 5 juta, gimana gak pusing tuh?

    Diproyek lain, sudah ada patokan gaji orang berdasarkan inkindo(eh pak budi punya data terbaru tidak ttg gaji dari inkindo? ) bahwa selever supervisor gajinya sekitar 3jt an, tapi kenyataanya pas tender ada yang kasih harga 1,2 jt :((

    singkong diragiin
    tapeee deeehhhhhhhh

  • nawi2010

    Itulah pemerintah, bikin aturannya gak jelas. Masak setiap tender IT yg diitung nilainya dari patokan harga. Saya biasa ngikut tender IT tp bukan pengadaan, melainkan sistem. Tapi sepertinya pengadaan untuk sistem informasi peraturan untuk tendernya belum jelas. Sehingga bs aja dalam satu pemerintah provinsi di masing-masing badan/dinasnya aturannya beda-beda.
    Mungkin Pak Budi punya usul rancangan draft untuk tender sistem informasi untuk diusulkan ke pemerintah gitu?
    Thanks, CMIIW

  • Jusmin Sutanto

    Yang nggak kalah konyolnya, seringkali bid cuma dinilai dari price barangnya saja. Yang namanya engineering services, programming dan segala sesuatu yang berhubungan dengan brainware nggak pernah boleh masuk dalam komponen biaya. Makanya yang namanya kepandaian kurang dihargai di negeri ini.

  • sueng

    Memang syusyah mas …… kalau jaman dulu untuk membuat rks biasanya menggunakan jasa konsultan lebih dahulu sehingga pihak konsultan yang akan memperkirakan OE-nya sehingga diharapkan lebih fair. Dan mestinya OE inipun punya lifetime yah , jadi konsultasi lima tahun lalu jangan ditenderin sekarang. Saat ini di BUMN yang sering saya ikuti tendernya RKS disiapkan oleh divisi internal yang memang kadang-kadang rentan dalam penentuan OE.
    Sebaliknya juga audit , jangan memakai standar sekarang untuk mengaudit kejadian lima tahun yang lalu.
    Peraturan tenderpun mestinya bisa mengakomodir kemungkinan banting harga yang di masa depan mungkin merugikan si bohir.
    Dengan pemberlakuan e-auction saat ini kejadian memang semakin parah. Penentuan pemenang benar-benar hanya ditentukan oleh harga terendah tidak peduli wajar atau tidak.

  • herman

    Kalau ini seperti bikin baju , bisa dibedakan
    1. Apakah hanya berupa biaya menjahit di satu rumah tangga.
    2. Apakah mendisain motif dan rancangan di pabrik baju, kemudian dijahit secara massal.
    3. Apakah mendisain dan menjahit di satu rumah mode yang terkenal.
    4. Apakah menjadi langganan penjahit di satu rumah tangga.
    5. Atau menjahit sendiri saja , dipakai sendiri terus orang lain boleh meniru, nah… ini nantinya dapat dari iklan, atau dilamar pabrik yang …bisa jual mahal …, atau langsung saja bikin sendiri secara massal.

    Yang jelas , inflasi bulan ini hanya \pm 0.24 %

  • Hardjono

    Pak Budi, procurement untuk pihak Pemerintah dan Swasta (Enterprise) selalu beda. Banyak vendor dan service provider selalu ingin memeras pihak Pemerintah (toh nggak akan di tuntut).

    Memang benar, dalam hal software dan hardware ongkos yang bisa menggelembung adalah support cost. Pengalaman saya hanya di bidang Swasta, tapi biasanya ongkos CapEx (capital expenditure), NRE (Non-Recurring Engineering) dan OpEx (operational expenditure) sudah harus jelas-jelas tertera dalam bid dan kontrak. Kalau memang ada kenaikan dalam cost, kebanyakan perusahaan oke-oke saja kalau “rasional” (e.g. 5%-20%). Kalau lebih dari itu, biasanya bisa geger (dan lawsuit).
    Pihak pembeli (Pemerintah atau Swasta) yach jangan bodo-bodo teuing. Kalau rata-rata bid adalah 80jt misalnya, terus ada yang murah sekali 20jt, yach pikir donk.

    Saya rasa, salah satu tugas pemerintah adalah untuk mengeluarkan dokumen “guidance basis harga2 komputer dan software untuk procurement pemerintah. Bilang saja, base price PC adalah X juta, harga OS itu Y juta, dsb. Guidance document itu kemudian dapat digunakan untuk semua departemen pemerintah dan menjadi “base-line” untuk vendor-vendor.

  • hunaine

    terus di push dong pak budi pemerintah kita….apalagi beberapa kali teman2 di konsultan mengeluh karena oknum2 minta dana untuk tim sukses…walah sudah dikit nombok minta neko2 lagi….

    oya kegiatan di jardiknas telkom bagi2 PC di publish dong di blog ini….hehehehehehe. mau tamu comment rekan2 bloggers lainya.

    tks pak……

  • Nemesis

    Memang masalah pengadaan IT apalagi kaitannya dengan vendor bukan masalah yang sederhana atau dapat disederhanakan. Saya jadi ingat dengan cerita salah seorang kawan waktu membangun sistem informasi milik KPU. Dia cerita waktu konsultan KPU menyusun TOR diperoleh asessement kebutuhan dana antara 650 milyar hingga 1,3 trilyun rupiah!!! Teman saya kaget (dia bahkan sempat bilang mau loncat dari kursi waktu lihat angkanya), akhirnya dia reviu lagi TOR dari konsultan itu dan akhirnya realisasi dana yang dikeluarkan hanya 150 milyar!!! Dengan spek yang sama tapi kuantitas hardware lebih banyak. Tapi perjuangan untuk merealisasikannya jangan cerita Pak?! Dari menteri sampai anggota DPR ‘turun tangan.’ Cerita tidak berakhir sampai disitu, para pihak yang kecewa membuat laporan ke KPK untuk sekedar menumpahkan kekecewaannya. Tapi akhirnya happy ending kok, teman saya dapat penghargaan dari presiden dan tuduhannya di KPK tidak terbukti.

  • dudi

    saya pernah kepikiran ini pak, apalagi kalo pengadaan barang. mau gak mau terkadang pemerintahan itu harus menyebut merk, yang dalam kenyataannya pemerintahan gak boleh sebut merk. buntut2nya maenan di penguncian spesifikasi.

    tapi apa ya salah kalo pemerintah itu mengunci spesifikasi? saya sepakat bahwa pengadaan di bidang IT itu memang lebih spesifik daripada pengadaan Furniture, cuma ini memang lebih harus didetailkan biar gak membuat orang merasa takut dituduh korupsi, kolusi ataupun nepotisme.

  • imcw

    di Indonesia TIK sudah sukses menjadi barang super mewah…sebab beras sudah berhasil menduduki peringkat sebagai barang mewah…so simpulkan sendiri maksud saya…;)

  • bowo

    Pak Budi, saya minta ijin untuk memuat tulisan ini di blog saya. Karena pas bgt, dengan yg saya kerjakan sekarang. Menurut saya tulisan Bapak ini dapat menjadi informasi yang real ke masyarakat. Betapa susahnya bekerja sama dengan pemerintah. Terima kasih pak atas tulisannya. Matur nuwun..

  • nico

    bner pak memang jadi masalah, lagian juga noisenya jauh banget sihh..

  • Jaman

    Kalo Saran saya

    1. ada baiknya pengadaaan Barang IT di standarisasi dengan jelas dengan peraturan yang berlaku secara international dengan memberlakukan sistem class dan nilai antara product tersebut atau paling tidak rujukan resmi.

    2. banyak pembuatan OE tidak menyertakan cost – benefit analisys dan ROI sebagai bahan pertimbangan mutlak pengadaan software atau barang IT sehingga sulit dilakukan penilaian.

    Semoga jaya bangsaku

  • abbas

    kami perusaan di jeddah arab saudi akan mengadakan pamiran baju dan plstik pada tangal4 desember sampe 10 desember di riyad kalu ingin gabung dengan kami tlpon+96626606999fax+96626607999

  • kid

    pak budi apa bs minta contoh rks konsultan yang baik dan contoh dan berkas/file pengadaan barang dan jasa yang baik soalnya klo di daerah pak, panitia pengadaannya g da yang paham apalagi administrasinya g yang bagus, tau2 bpk turun trus dikira korupsi thanks

  • tukangkredit

    MAAF OOT :Ada baiknya kita diskusi tentang bagaimana membuat sisrtim jaringan yang terjangkau untuk bebas internet bagi rakyat Indonesia.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.894 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: