Tentang Kesalahan Fungsi Ujian Nasional (UN)

Beberapa hari yang lalu saya mengikuti diskusi tentang Ujian Nasional (UN). Ternyata ada banyak hal yang tidak saya ketahui. Ini sedikit cerita tentang yang saya pahami.

Ada tiga fungsi yang dibebankan kepada UN; (1) sebagai fungsi evaluasi / pemetaan, (2) sebagai fungsi ukuran kelulusan, dan (3) sebagai fungsi seleksi masuk perguruan tinggi. Masalahnya adalah ketiga fungsi tersebut TIDAK DAPAT disatukan dalam satu ujian. Padahal fungsinya sangat berbeda. Akibatnya adalah disaster dan lebih buruk lagi terjadi pembusukan pendidikan di Indonesia. Mari kita lihat fungsi tersebut satu persatu.

Fungsi evaluasi / pemetaan. UN dapat digunakan sebagai fungsi evaluasi pendidikan di Indonesia. Fungsi ini adalah fungsi diagnostik. Seharusnya hal ini tidak dilakukan pada tahap akhir pendidikan. Kapan perbaikan dilakukan jika itu hanya dilakukan pada akhir pendidikan? Hal lain adalah sebagai fungsi pemetaan, data tidak harus diambil dari semua siswa. (Tidak ada statistik yang sampelnya 100%) Proses pemetaan ini juga tidak harus dilakukan setiap tahun. Setelah ada evaluasi, dilakukan program perbaikan, kemudian baru dievaluasi lagi. Selain hal di atas, UN sebagai fungsi evaluasi masih layak untuk tetap dilakukan. (Note: distribusi normal.)

Fungsi kelulusan. Nah ini yang kurang pas. Anak-anak yang di daerah dan memiliki fasilitas pendidikan terbatas tidak dapat disamakan dengan anak-anak di kota besar yang memiliki fasilitas sekolah sangat baik. Lulusan tidak harus sama semua! Kalau semua disamakan, maka yang diambil adalah batasan terendah (yang mana ini akan sangat rendah). Lagian kita bukan ingin mendapatkan buruh atau robot yang sama. Tidak semua siswa akan meneruskan ke perguruan tinggi (yang juga jenis-nya berbeda-beda).

Kelulusan sebaiknya ditentukan oleh masing-masing sekolah. (Mengenai jika mereka ingin masuk ke perguruan tinggi, nanti akan kita bahas kemudian.) Karena dipaksa untuk menggunakan UN sebagai fungsi kelulusan, maka sekolah-sekolah mengajarkan siswanya agar lulus UN. Bukan mengajarkan (dasar) ilmu. Sekolah takut dicap buruk maka itulah yang dilakukan. Bahkan ada sekolah-sekolah yang mengatrol nilai siswa-siswanya sejak kelas 1. (Nilai minimal adalah 7. Hadir di kelas, nilai 7.) Inilah pembusukan pendidikan di Indonesia.

Mengapa sekolah melakukan hal ini? Selain karena takut dicap buruk, hal ini juga menyangkut masa depan siswa. Siswa yang tidak lulus UN lantas divonis tidak boleh meneruskan kemana-mana. Padalah kesalahan bukan pada mereka, tetapi pada sistem. Maka sistemlah yang harus dibenahi, bukan siswa yang disalahkan.

Penggunaan UN sebagai fungsi kelulusan harus ditentang.

(Note: distribusi kelulusan skewed ke kanan)

Fungsi seleksi (masuk ke perguruan tinggi). Fungsi ini lagi-lagi berbeda. Masing-masing fakultas / jurusan / prodi membutuhkan mahasiswa dengan bahan baku yang berbeda. Calon mahasiswa Kedokteran tentu saja berbeda dengan calon mahasiswa jurusan Matematika. Maka sudah jelas fungsi UN tidak dapat digunakan. (Fungsi UN adalah sebagai pemetaan.) Proses seleksi (filtering) yang salah ini akan menyebabkan perguruan tinggi kesulitan dalam mendidik mahasiswanya. Yang disalahkan adalah perguruan tingginya.

Untuk penerimaan mahasiswa, perguruan tinggi seharusnya melakukan ujian sendiri. Bukan UN. (Mengenai bahwa beberapa perguruan tinggi bersatu untuk membuat ujian bersama, itu hal lain.) Maka dari itu, fungsi seleksi masuk perguruan tinggi sangat tidak cocok bagi UN dan harus ditentang.

(Note: distribusi seperti filter yang sharp terhadap jurusan.)

Lantas mulai dari mana kita membenahinya. Menurut saya harus paralel. Kita kembalikan UN seperti fungsi utamanya, yaitu sebagai alat ukur evaluasi atau pemetaan saja. Untuk kami-kami yang di kampus, kita harus berani mengatakan bahwa UN tidak dapat digunakan sebagai alat seleksi masuk ke kampus. Jika itu dilakukan maka SMA-SMA tidak terlalu takut untuk berbuat jujur (memberikan nilai sesungguhnya tanpa katrol). Toh perguruan tinggi akan melakukan ujian saringan sendiri.

About these ads