Masa Depan Demokrasi Internet Indonesia

Baru saja saya mendapat email yang berisi pertanyaan mau diapakan Lembaga Internet Indonesia (LII) yang sekarang masih ada tetapi tidak berfungsi. Sejak dari dibentuknya memang LII belum sempat berfungsi karena banyak masalah politis dan personal. Saya sendiri terlibat di sana karena dahulu mengelola domain .ID. (Secara administratif di dunia, nama saya yang masih terdaftar. 😦 Ya beginilah menanggung amanah.)

Akan dibutuhkan waktu yang lama dan berbagai sudut pandang yang berbeda mengenai sejarah terbentuknya LII ini. Saya akan lontarkan opini saya. Dalam pandangan saya, LII ini merupakan lembaga yang melakukan kordinasi pengelolaan sumber daya internet Indonesia; nama domain, IP, dan seterusnya. LII itu seperti mini ICANNInternet Corporation for Assigned Names and Numbers. Dia merupakan lembaga yang dibentuk oleh komunitas.
Sekarang LII akan diapakan? Usulannya dibubarkan. Saya pribadi ingin undur diri dari LII tersebut. (Terlalu banyak kenangan buruk bagi saya.) Akan tetapi sangat saya jika lembaga ini dibubarkan.

Alasan untuk menutup LII adalah karena pengelolaan sumberdaya internet ada di bawah Depkominfo. Menurut saya ini salah besar. Depkominfo memiliki peran yang sangat besar terhadap pengelolaan internet Indonesia dan sumber daya yang terkait. Itu tidak dapat dipungkiri dan bisa disepakati. Namun untuk menyerahkan semuanya kepada instansi Pemerintah merupakan sebuah kesalahan besar.

Saat ini orang yang berada di Depkominfo adalah kawan-kawan yang baik-baik. Itulah sebabnya orang tidak berkeberatan menyerahkan semuanya ke Depkominfo. (Good job guys! I salute you all. Begitulah seharusnya jadi abdi rakyat.) Tetapi bagaimana jika dikemudian hari ternyata pengganti mereka adalah orang yang kurang bertanggung jawab? Sistem harus dibuat untuk tidak terlalu bergantung (sensitive) kepada orangnya.

Menurut saya membubarkan LII dan menyerahkan internet governance sepenuhnya kepada pemerintah sama dengan membubarkan DPR / MPR dan menyerahkan semua pengelolaan negara kepada Pemerintah. Ya, bisa jadi Pemerintahan saat ini orangnya baik-baik, tetapi itu bukan alasan untuk membubarkan DPR/MPR. Harus ada check and balance.

LII menurut saya seharusnya berperan sebagai garda terakhir yang mempertahankan kepentingan “penduduk cyber Indonesia”. LII, atau apalah yang fungsinya seperti LII jika LII dibubarkan, harus tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat cyber Indonesia.

Saya ambil sebuah contoh. Apa yang terjadi jika Pemerintah memiliki ide untuk memaksa semua ISP untuk melewati satu firewall, seperti the great firewall di China, dengan alasan keamanan, membatasi pornografi, dan seterusnya yang pada prinsipnya adalah sensor? Siapa yang akan memperjuangkan bahwa ini tidak boleh terjadi. Demokrasi di Internet Indonesia harus tetap terjaga. Apakah nantinya ini harus dilakukan dalam level individual? Saya rasa akan lemah sekali.

Sampai saat ini saya masih bisa bangga dan mengatakan bahwa Internet Indonesia memiliki demokrasi yang on par dengan negara besar lain di dunia. Sejak dari jaman awalnya – meskipun di pemerintahaan waktu itu ada Orba sekalipun – internet Indonesia tetap bebas dari sensor. Saya berharap ini akan tetap berlangsung. Namun nampaknya sekarang sudah tidak banyak yang peduli. Entah kemana orang-orang lama internet indonesia? Sudah apatis? Mungkin ini adalah dampak dari beberapa “masalah” yang mengakibatkan menjauhnya orang-orang yang dahulu perhatian terhadap internet Indonesia. Ah …

Sekedar opini pribadi.

16 pemikiran pada “Masa Depan Demokrasi Internet Indonesia

  1. beraaat >.<

    ksannya LII luntang lantung..

    ntah udh brp bnyk hal yg trlalu luntang-lantung di negri kita sampe kita ndiri aj gk tw cr mngatasinya..

  2. Pak Budi Rahardjo Yth,

    Kemarin saya diskusi dengan kawan2 di “Diskusi Telematika 2008 di Cyberspace” melalui URL: http://mastel.wordpress.com
    dan 7-Milis populer.

    Ada kawan yang mengusulkan untuk menambah Topik Bahasan : “Internet Governance”, dan karean saya pikir tidak ada masalah, maka saya jawab “tidak perlu”, sebab sudah ada 38 Topik Bahasan.

    Melihat Tulisan Bapak diatas, saya sekarang jadi berubah pendapat, yaitu setuju untuk tambah 1-lagi Topik Bahasan, yaitu “Internet Governace”. Dengan izin Bapak, permasalahan yang Bapak sampaikan akan saya pakai sebagai “Pengantar” Topik Bahasan baru tersebut.

    Semoga melalui Diskusi di Cyberspace, kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan TIK di Indonesia.
    “Bersama kita pasti Bisa”

    Wassalam,
    S Roestam

  3. …Apa yang terjadi jika Pemerintah memiliki ide untuk memaksa semua ISP untuk melewati satu firewall, seperti the great firewall di China, dengan alasan keamanan, membatasi pornografi, dan seterusnya yang pada prinsipnya adalah sensor?…

    =====================
    Kasus LII Jadi seperti ‘dilema’ keberadaan rokok donk….
    Akhirnya diambil jalan tengah Β» rokok boleh diproduksi, tapi dg “himbauan pemerintah merokok dapat bla..bla..bla..”
    :mrgreen:

  4. Pak Mitro, silahkan topik tersebut dibawa ke Mastel. Internet governance merupakan topik yang cukup berat karena di dalamnya akan melibatkan banyak kepentingan. Hal ini disebabkan adanya “kekuasaan” yang harus dibagi. Nah itu dia. Pasti banyak yang ingin “berkuasa” πŸ™‚

    Namun tetap harus dipikirkan bagaimana mengaturnya. Self regulating kalau bisa. Jangan semuanya diserahkan kepada Pemerintah. Itu titipan saya pak.

  5. LII,

    Mungkin agak “kasar” ya? Pendapat aku sih:

    -) belum berperan apa2;
    -) belum ada pengelolaan:
    -) belum ada website;
    -) belum ada apa-apanya, kecuali akta dan wacana;

    Stakeholders saat itu, ada:
    -) isoc-id yg sedang beku;
    -) cc-TLD yg sdh transform ke pandi.or.id;
    -) APJII exist;
    -) mastel?

    Bangun badan baru setuju: “independen”

  6. dalam konteks kekinian, bandwidth dan akses yang lebih luas lebih penting daripada demokrasi dalam internet. daripada demokratis tapi pada sulit menikmati akses.

    tapi ya ke depan, hal tersebut patut untuk terus diperjuangkan. memang prosesnya lama dan lambat, tapi asal ada progress, ya harus didukung bersama.

    eniwei, yang paling penting kesadaran dari pemakai internet terlebih dahulu. mulai dari diri sendiri. daripada ada konvensi A-Z tapi implementasinya nol besar.

    pus, baru tahu juga kalau ada LII. trims infonya.

  7. @munggur, dalam konteks seperti itu LII bisa berfungsi untuk mengajak ISP dan operator untuk (1) membuat harga menjadi lebih murah; (2) menggelar di berbagai tempat. Dia juga dapat menjadi pressure group agar pemerintah membuat kebijakan yang lebih kondusif.

    Seharusnya demikian …

  8. Demokrasi, adapun sempat tak terkontrol karena demokrasi seringkali disalahartikan sebagai berbicara bebas. Kepalang bebas, sehingga anarkis pun disayang.

    Meski begitu, saya bangga ternyata banyak orang yang menggunakan arti demokrasi secara benar. πŸ˜€

  9. wah gawat kalo kebebasan berekspresi di internet dibatasi.

    misalnya, pemerintah melarang friendster ato facebook karena dianggap menyebabkan pelajar sering bolos πŸ™‚
    atau pemerintah melarang wordpress karena banyak blogger yang memberi kritik tajam terhadap pemerintah..
    tidaaakkkk!!!! 😦

  10. sebenarnya semua nya terletak pada keseriusan dan kepercayaan, Ya mana bisa mau maju kalau oper sana , oper sini ya enak kalau akhirnya Goal .

    Ya begitulah cermin negeri ini , birokrasi berbelit dan asas untung rugi , jika utung di operlah jika rugi di balikin lagi .

    ya jika ada yg minggat atau bolos sekolah karena fs pa chat tuh bukan salah dari fs nya tapi kesalahan dari diri sendiri.

    thank’s

  11. Komunitas Internet Indonesia harus terus belajar bagaimana mengatur diri sendiri dan tetap guyub, akur, tidak cakar-cakaran serta punya spirit ingin maju bersama. Sudah ada beberapa pengalaman di depan mata, setiap kali tidak guyub, tidak akur, Pemerintah mengambil alih urusannya. Kalau terus2an begitu, makin menjadi pembenaran bagi Pemerintah untuk mengambil 100% urusan Internet Indonesia.

    Salam,
    Wahyoe Prawoto

  12. sebenarnya perlu sih adanya lembaga yang mengawasi internet Indonesia… tetapi bukannya sok ngatur atau sok paling berkuasa….

    karena menurutku kebebasan berinternet sudah kelewat batas….

  13. buat apa sih di sensor internetnya? kurang kerjaan…
    selaen dr internet kan msh banyak source laen.
    drpd ngurusin porno2an, urusin soal laen dulu deh…
    resek!
    n bego . .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s