Tanpa Peran Pemerintah

Banyak layanan publik yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah tetapi karena satu dan lain hal tidak terjadi. Akibatnya masyarakat harus turun tangan sendiri. Contoh layanan publik yang saya maksudkan antara lain adalah penerangan jalan, jalannya sendiri, dan masih banyak lainnya.

Di banyak jalan di kota kami, Bandung, yang notabene kota besar tidak ada penerangan. Penerangan terjadi karena warga memasang lampu di depan rumahnya. Warga ini ikut membayar listrik untuk menerangi jalan sehingga tidak terjadi kecelakaan bagi penggunanya.

Di tempat kami, jalan kembali berlubang. Memang dari segi kualitas pembuatannya sangat dipertanyakan, tetapi alhamdulillah masih ada jalan. Untuk memperbaiki jalan ini terpaksa kami harus mengumpulkan dana sendiri. Kadang ada bantuan dana dari calon-calon pimpinan daerah yang sedang kampanye. Setelah itu, tidak ada. Ya, sudahlah, terpaksa swadaya.

CIMG4254 swadaya crop gloom

Lantas apa peran / manfaat dari pemerintah ya?

Iklan

13 pemikiran pada “Tanpa Peran Pemerintah

  1. DJP sudah mengumpulkan pajak sangat banyak sekali. Namun ketika sudah sampai ke anggaran terkait (daerah), terasa sekali kurang dimaksimalkan. Semoga hal ini bisa diminimalisir, artinya dana yg sudah diterima pemerintah pusat/daerah dari hasil pajak dapat digunakan dengan prinsip kepuasan masyarakat. Amin.

  2. Di Jakarta, misalnya di kawasan rumah bagus di Kuningan, juga di Pondok Indah, jug ada jalan gelap. Di Kuningan krn pohon peneduhnya rimbun. Di Pondok Indah krn jalannya tak diapit pintu gerbang rumah, spt jalan tak bertuan. Di satu sisi pemerintah daerah tak peduli, padahal sdh mengenakan IPJU pada tagihan listrik; tapi di sisi lain warga yang mampu banget itu juga kurang peduli — apa krn merek sering naik mobil, jarang jalan kaki, sementara rumahnya dijaga satpam?

    Tentang pelayanan publik saya ingat lontaan blogger Bandung Adinoto lima tahun silam: transportasi publik adalah transportasi yang diupayakanoleh publik. Ya sinis ya lucu. 🙂

  3. Iya harusnya kota jasa seperti bandung dan jakarta, yang harus diutamakan adalah fasilitas publiknya.

    Kalo di bandung, yang tidak berfungsi dengan benar lainnya adalah penunjuk jalan yang malah dijadikan penunjuk hotel atau tempat komersil lainnya. Bukan menunjukkan nama daerah yang ditunjuk. Aduh2.

  4. Wah sudah lama gak mampir numpang link di sini 🙂

    Peran pemerintah kan berjenjang, ada pusat ada daerah. Untuk jalan kampung biasanya lewat LPM = Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dengan swadaya masyarakat sebagai bagian darinya.

    Indahnya masyarakat yang masih suka ber-SWADAYA 😀

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s