Tag

, ,

Baru-baru ini, Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempertanyakan mengapa ada kolom (field) dalam kartu tanda penduduk. Dia menyatakan lebih suka field tersebut dihilangkan. Kontan banyak tanggapan pro dan kontra di media – termasuk di media sosial. Berbagai argumentasi pro dan kontra dilontarkan oleh masing-masing pihak. Kebanyakan masuk akal, tetapi ada juga yang bikin kita mesem-mesem saja. Saya ingin melihat dari sudut pandang lain.

Mundur sejenak. Manusia Indonesia senang mengikatkan diri dengan simbol-simbol, baik itu simbol keturunan, keberhasilan (pendidikan), dan juga agama. Sebagai contoh, banyak orang yang masih bangga dengan keturunannya. Gelar kebangsawanan, seperti Raden, masih tetap menjadi sebuah hal yang penting. Memang hal ini  terjadi tidak hanya di Indonesia, di Inggris pun demikian.

Keterkaitan dengan simbol keberhasilan pendidikan misalnya muncul dalam penggunaan gelar-gelar lulusan perguruan tinggi dalam undangan-undangan yang tidak terkait dengan pendidikan. Undangan pernikahan, misalnya, perlu menyertakan gelarnya. Ada yang merasa risi, namun penyertaan gelar pendidikan ini merupakan hal yang lazim. Oh ya, gelar pendidikan saya pun ada di KTP saya. Entah bagaimana ceritanya itu bisa terjadi. Padahal saya termasuk yang risi mempertontonkan gelar, kecuali jika kita saya harus memberikan surat rekomendasi untuk mahasiswa saya – gelar saya pasang.

Hal yang sama juga dengan keagamaan. Banyak orang yang sehabis pulang dari mengerjakan ibadah haji, menyematkan gelar “Haji” (H.) atau “Hajjah” (Hj) di depan namanya. Bahkan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan keagamaan, dia akan menambahkan “H” tersebut. Dia akan marah jika orang tidak memanggilnya dengan sebutan pak Haji. Apalagi kalau dilarang menggunakannya.

Apakah hal-hal di atas tersebut buruk? Dilihat dari kacamata siapa dulu. Yang pasti mereka beda kalau dilihat dari kacamata orang berkultur Barat, misalnya. Beda bukan berarti buruk, bukan? Kita sepakati berhenti di kata “beda” saja.

Dengan memahami aspek sosial(?) seperti itu, maka kita dapat memahami kemarahan orang ketika kolom agama diusulkan untuk dihilangkan dari KTP. Penambahan atau penghilangan data agama dalam KTP tentu saja tidak menambah atau mengurangi keimanan seseorang. Namun kalau dilihat dari kacamata kultur, ini mungkin sama dengan tidak memperbolehkan orang menggunakan sebutan Haji sebagai bagian dari namanya. Akan banyak yang keberatan. Simbol agama di KTP itu ternyata penting bagi banyak orang Indonesia.

Jika demikian adanya, nampaknya lebih baik data agama tersebut dibiarkan ada dalam KTP. Perlu atau tidak ada data tersebut tidak penting. Simbol itu penting. Setidaknya, untuk kita orang Indonesia.

Hal ini juga menunjukkan bahwa orang Indonesia tidak mengenal masalah privasi. Di luar negeri, privasi merupakan hal yang sangat penting. Di Indonesia, tidak. Itulah sebabnya orang Indonesia tidak memiliki masalah dengan media sosial. Sekali lagi, ini bukan baik dan buruk, beda saja.

Oh ya, kita juga tidak perlu marah kepada orang yang berpendapat sebaliknya. Santai saja.

[Note: I wrote this in a hurry. Didn’t have time to pick better, beautiful, smashing words. Need to get the idea across quickly]