Tag

, , ,

Sekarang sedang ramai dibicarakan tentang blokiran situs tertentu karena dianggap terkait dengan radikalisme(?) sesuai dengan permintaan dari BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). [Link Kominfo.] Riuh rendah pendapat dan komentar di media sosial (Facebook, Twitter). Ada yang menuduh pemerintah anti Islam. Padahal tuduhan ini tidak benar, tetapi begitulah pendapat yang ada di dunia siber Indonesia. Kominfo kurang public relation nampaknya. hi hi hi.

Tidak produktif. Sebetulnya blokir memblokir ini bukan untuk pertama kalinya. Sebelumnya sudah diterapkan  blokiran dengan alasan pornografi. Sekarang alasannya adalah terkait dengan radikalisme. Nanti lama kelamaan alasannya adalah tidak sesuai dengan budaya Indonesia atau bahkan beda cara pandang dengan Pemerintah. Ini berbahaya. Padahal jaman pak Harto-pun internet Indonesia tidak pernah ada blokir-blokiran.

Dari dahulu saya berpendapat bahwa blokir-memblokir yang dilakukan Pemerintah ini kurang tepat. Terlalu banyak cara untuk melewati pemblokiran tersebut. Ini menjadi kontraproduktif. Kita jadi sibuk memblokir dan membuat anti-blokir. (Nanti dilanjutkan dengan anti-anti-blokir dan anti-anti-anti-blokir … dan seterusnya.)

Cara terbaik untuk menangani kasus-kasus perbedaan pendapat dan sejenisnya adalah dengan pendidikan dan perbanyak konten positif. Cara ini lebih elegan dan berkesinambungan (long lasting).

Ayo kita perbanyak konten yang positif. Mosok kita hanya bisa berkeluh kesah?